Lantik IKA Unhas Toraja, Danny Pomanto Tekankan Kiprah Alumni Sebagai Kontributor Pemerintah dan Masyarakat
Kitasulsel, Toraja— Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unhas Wilayah Sulsel Moh Ramdhan Pomanto menghadiri sekaligus melantik Pengurus Daerah IKA Unhas Kabupaten Tana Toraja periode 2023-2027.
Wakil Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeg didaulat secara langsung sebagai Ketua IKA Unhas Kabupaten Tana Toraja oleh Ramdhan Pomanto atau yang akrab disapa Danny Pomanto.
Pelantikan pengurus IKA Unhas Tana Toraja ini dihelat di Aula Dinas Pendidikan Tana Toraja, Rabu (12/03/2023).
Usai mengukuhkan Pengurus IKA Unhas Tana Toraja, Danny Pomanto kemudian menekankan pentingnya kontribusi seorang alumni. Yakni sebagai katalisator pembangunan Pemerintah Kota dan Provinsi.
“Untuk apa kita beralumni? Alumni ibarat buah dari sebuah pohon, pohonnya adalah almamater, alumninya buah dan akarnya adalah masyarakat,” terang Danny.
Danny melanjutkan, ia meminta agar alumni IKA Unhas untuk saling membantu satu sama lain. Sehingga dampak positif yang bisa diberikan kepada masyarakat bisa lebih besar.
Seorang Alumni, jelas Danny, haruslah berada di lapisan tengah antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga hadirnya bisa memudahkan pemerintah melayani masyarakat.
“Kita beralumni untuk saling membantu, kita bermanfaat bagi masyarakat. Alumni diharapkan untuk berada di tengah masyarakat, alumni harus berada di tengah pemerintahan. Itu semua untuk mewadahi masyarakat,” tuturnya. .
Danny menguraikan kontribusi bisa diberikan dengan cara yang langsung dan tidak langsung. “Yang tidak langsung kita bantu Bapak Bupati, apa yang dibutuhkannya untuk masyarakat, kita bantu,” urai dia.
Sementara, Wakil Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeg mengucapkan banyak terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan.
Zadrak menuturkan pengukuhan pengurus IKA Unhas Tana Toraja ini merupakan perdana.
Sehingga dia berharap dengan adanya IKA Unhas di Toraja dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat kedepannya.
“Kehadiran IKA Unhas di Tana Toraja ini memang baru dibentuk. Tentunya kita berharap hadirnya dapat memberikan dinamika yang baik bagi masyarakat,” kata Zadrak saat memberikan sambutan.
Lanjut, Zadrak menuturkan dirinya bersama jajaran pengurus yang baru saja dilantik akan berupaya memberikan kontribusi terbaik.
IKA Unhas Tana Toraja di bawah kepemimpinan Zadrak mengaku siap untuk bersinergi dengan pemerintah maupun pihak yang dapat memberi dampak baik bagi Tana Toraja.
“Tentunya kita berharap IKA Unhas dapat membawa angin sejuk di tengah masyarakat dan menjadi kontributor yang dapat bersinergi dengan pemerintah atau siapa saja yang dapat membawa peningkatan bagi tanah Toraja ini,” ujarnya. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login