Connect with us

Disambut Ketua DPRD Sidrap,Danny Pomanto Pererat Silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat Sidrap

Published

on

Kitasulsel—Sidrap—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto kembali bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat beserta kepala desa yang ada di Kabupaten Sidrap.

Pertemuan sederhana itu berlangsung di Rumah Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi, di Kelurahan Rijang Pittu, Pangkajene, Kabupaten Sidrap, Sabtu (18/03/2023).

Mewakili tokoh masyarakat Kabupaten Sidrap, Ketua DPRD Sidrap H Ruslan mengucapkan selamat datang kepada Wali Kota Makassar Danny Pomanto di Bumi Nene Mallomo.

Tidak hanya bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat, kedatangan Ketua IKA Unhas Sulsel bersama rombongan juga untuk melantik Ketua IKA Unhas Sidrap periode 2022-2026.

“Yang hadir hari ini bukan hanya aparat desa, tapi juga dari petani. Terima kasih pak wali dan bu wawali telah menyejahterakan masyarakat Makassar, dan semoga juga menyejahterakan warga Kabupaten Sidrap,” ungkap Ruslan.

Sementara, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyampaikan kedatangannya ke Sidrap hanya melantik pengurus IKA Unhas Sidrap periode 2022-2026.

Namun ia bersyukur karena kedatangannya ke Bumi Nene Mallomo ini disambut hangat oleh masyarakat sekitar.

“Saya bersyukur bersama teman-teman karena saya datang ke sini adalah ritual resmi melantik pengurus daerah IKA Unhas. Tadi siang sudah di Pinrang, dan sebentar malam di Sidrap,” ujar Danny Pomanto.

Bersama Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi, Danny Pomanto saling bahu-membahu membangun Kota Makassar yang jauh lebih baik ke depannya. Baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami di Makassar itu main tim, tidak ada main sendiri-sendiri, dan apa yang kita capai hingga saat ini adalah prestasi saya bersama ibu Wawali dan seluruh perangkat daerah,” tutupnya. (*)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending