Connect with us

Ketua DPRD Makassar Gelar Jalan Sehat Anak Rakyat, Ajak Masyarakat Lindungi Pulau dari Sampah Plastik

Published

on

Kitasulsel, Makassar — Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo kembali menggelar jalan sehat anak rakyat khusus warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang dilaksanakan di Pulau Barrang Lompo, Ahad (19/3/2023).

Pada kesempatan ini, Founder Yayasan Anak Rakyat Indonesia (YARI) itu mengajak ribuan masyarakat yang hadir, baik yang dari pulau sekitar Barrang Lompo ataupun komunitas anak rakyat yang dari Kota Makassar untuk menjaga kebersihan lingkungan pulau untuk tidak membuang sampah sembarangan tempat.

“Kepada seluruh saudara-saudaraku yang hadir dijalan sehat anak rakyat ini, mari kita lestarikan pulau, menjaga pulau ini dengan membuang sampah pada tempat yang disediakan,” kata Rudianto Lallo saat menyapa ribuan peserta jalan sehat.

Di momentum ini, Yayasan Anak Rakyat Indonesia juga membagikan ratusan tumbler (botol isian ulang air minum) kepada peserta jalan sehat.

Hal ini dilakukan sebagai mengurangi sampah plastik dari kemasan air mineral.

“Untuk menjaga pulau ini bebas dari sampah, kami bagikan tumbler sebagai bentuk kampanye anak rakyat untuk senantiasa menjaga lingkungan tetap sehat,” tambahnya.

Legislator dua periode itu juga menyampaikan jika warga pulau harus terjamin kesehatannya, olehnya itu gerakan jalan sehat ini mendoromg masyarakat pulau untuk senantiasa sehat. Sebab, tanpa mereka dengan pekerjaannya selaku nelayan, masyarakat kota tidak dapat menikmati bagaimana rasanya makan ikan segar.

“Jadi jangan sampai kehadiran kita  disini membawa sampah. Orang di Pulau sudah mengirim ikan ke Kota, olehnya itu, kita harus menjaga alam ini,” tegas Rudianto Lallo.

Kehadiran Rudianto Lallo di Pulau Sangkarrang tepatnya di Kelurahan Barrang Lompo mendapat sambutan baik masyarakat. Warga mengapresiasi kampanye lingkungan di sela-sela jalan sehat.

“Edukasi yang sangat kami butuhkan, kami masyarakat Pulau harus dijaga dari segala yang dapat merusak kesehatan dan mata pencaharian kami,” kata Nurdin yang juga warga pulau Barrang Lompo.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Kejagung Tegaskan Febrie Adriansyah Masih Berstatus Tersangka, Bentuk Tim Khusus Tangani Perkara

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, hingga saat ini masih berstatus sebagai tersangka.

Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi sebelumnya yang menyebut Febrie masih berstatus saksi dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan Kejagung setelah menerima pelimpahan perkara dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa status tersangka Febrie tetap berlaku karena penetapan tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

“Bahwa Sprindik tersebut menegaskan status FA masih tersangka. Hal itu didasari oleh penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh Penyidik Kortas Tipikor Polri,” ujar Anang Supriatna dalam keterangan pers, Rabu (15/7/2026).

Anang menjelaskan, setelah menerima pelimpahan perkara dari Polri, Kejaksaan Agung menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru yang menjadi dasar penanganan kasus.

Ketiga Sprindik tersebut meliputi:

Sprindik Nomor 43, terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada PT Krakatau.

Sprindik Nomor 44, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU PLN yang berkaitan dengan peristiwa blackout.

Sprindik Nomor 45, terkait dugaan tindak pidana korupsi pada PT ASABRI sebagaimana laporan yang diterima dari penyidik Polri.

“Pertama, terkait Sprindik Nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, Sprindik Nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang blackout. Ketiga, Sprindik Nomor 45 terkait dengan ASABRI sebagaimana laporan yang kita terima dari Penyidik Polri,” jelas Anang.

Kejagung menegaskan bahwa sejak Sprindik diterbitkan, seluruh proses penyidikan yang bersifat pro justicia secara resmi menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung.

Meski demikian, proses penanganan perkara akan tetap dilakukan melalui koordinasi dan sinergi bersama Polri serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam aspek supervisi agar penyidikan berjalan transparan dan sesuai ketentuan hukum.

“Proses penyidikan yang berlangsung akan tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan Penyidik Polri serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama dalam hal supervisi. Mitra kami dari Komisi III juga akan mengawasi pelaksanaan proses penyidikan,” kata Anang.

Untuk mempercepat dan mengoptimalkan penanganan perkara, Kejaksaan Agung juga telah membentuk Tim Khusus yang terdiri dari sembilan orang penyidik. Sebagian besar anggota tim tersebut merupakan personel yang memiliki pengalaman menangani perkara korupsi saat bertugas di KPK.

Pembentukan tim khusus tersebut diharapkan dapat memperkuat proses penyidikan terhadap perkara-perkara yang telah dilimpahkan, sekaligus memastikan setiap tahapan penegakan hukum berlangsung secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Continue Reading

Trending