Resmikan Sekolah TK Ah-Zahrah, Ketua DPRD Rudianto Lallo: Semoga Alumni Lahirkan Pemimpin di Masa Mendatang
Kitasulsel—Makassar—Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo meresmikan sekolah taman kanak-kanak Islam Ah-Zahrah, di Kampung Kera-kera, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Senin, 27/3/2023.
Peresmian ini juga turut dihadiri Camat Tamalanrae, Andi Salman, Lurah setempat dan juga ratusan masyarakat Kampung Kera-kera.
Dalam sambutannya, Rudianto Lallo menyampaikan hadirnya sekolah TK Islam Ah-Zahrah di Kampung Kera-kera dapat melahirkan anak saleh dan salehah, generasi masa depan, dan tentunya pemimpin yang adil.
“Awal mulanya pendidikan anak itu dimulai dari tingkat TK. Watak mereka dibentuk dari tempat ini, kita doakan semoga sekolah TK ini hadir mencerdaskan anak-anak kita,”kata Rudianto Lallo.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar itu menambahkan doa anak yang saleh dan salehah akan mengantarkan orang tua selamat dunia dan akhirat. Islam meyakini jika doa anak yang saleh dan salehah yang tidak akan putus hingga kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal.
“Olehnya itu mari kita dukung sekolah TK ini untuk senantiasa memberikan edukasi kepada anak-anak kita, karena pendidikan diusia dini sangat menentukan masa depan anak. Semoga kelak anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang cerdas dan beriman,”tambah Rudianto Lallo.
Legislator dua periode itu juga memuji semangat masyarakat dan pengurus yayasan TK Ah-Zahrah membangun gedung sekolah hanya dalam sebulan lebih. Menurut dia, infrastruktur sangatlah penting dalam pembelajaran anak didik.
“Saya bangga dengan semangat masyarakat Kampung Kera-kera dan pengurus yayasan. Jika tidak salah satu bulan lebih yang lalu gedung TK ini baru dimulai peletakan batu pertama, dan sebuah kesyukuran, hari ini sudah diresmikan,”Ujar Rudianto Lallo.
Peresmian sekolah TK Ah-Zahra ini juga dirangkaikan dengan buka puasa bersama. Hal ini bagian dari rasa syukur masyarakat atas hadirnya sarana pendidikan di Kampung Kera-kera.
Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.
Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.
“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.
Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.
Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.
Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.
Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.
Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login