Connect with us

Bantu Warga Dapatkan Sembako,Fatmawati Rusdi Dan Nasdem Gelar Pasar Murah Di Seluruh Kecamatan

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi, isteri dari Ketua DPW NasDem Sulsel Rusdi Masse, lakukan pantauan Pasar Murah yang digelar Partai Nasdem sebagai rangkaian safari Ramadhan.

Pasar murah digelar di 5 titik, untuk dua kecamatan, yakni kecamatan Biringkanayya dan Kecamatan Tamalanrea.

Hadirnya pasar murah, wujud kepedulian Nasdem akan masyarakat Makassar. Nasdem selalu dihati dan dengan masyarakat,” ujar Fatmawati Rusdi, Kamis (30/03/2023).

Adapun titik Pasar Murah di kedua Kecamatan tersebut, yakni untuk Kecamatan Biringkanaya adalah Kompleks Terminal Daya, BTN Mangga Tiga (dekat Puskesmas Paccerakkang), dan Perumahan Citra Sudiang. Sedangkan untuk Kecamatan Tamalanrea, Pasar Murah tersebar di Jalan Perintis Kemerdekaan Depan Mall M’Tos dan Jalan Kapasa Raya sebelum SMA 6 Makassar.

“Untuk kuota masing-masing kecamatan, disiapkan 1000 paket,” lanjutnya.

Dalam kunjungan pantauan ini, Fatmawati Rusdi didampingi oleh Ketua DPD NasDem Kota Makassar Drg. Andi Rachmatika Dewi alias Cicu, serta Anggota DPRD Kota Makassar, Mario David.

Kehadiran Fatmawati Rusdi disambut hangat oleh masyarakat Biringkanaya dan Tamalanrea, ajang ini pun sekaligus menjadi ajang silaturahmi.

Adapun paket yang disiapkan dalam pasar murah kali ini yakni beras, gula pasir, minyak goreng, susu kental manis, dan teh dus.(*)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

on

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel