Connect with us

Prioritas Gubernur Andi Sudirman, Pemprov Sulsel Tengah Tangani Ruas Jalan Antang

Published

on

 Kitasulsel–Makassar–Ruas jalan Antang Raya di Kota Makassar tengah dalam progress pengerjaan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ruas jalan ini menjadi salah satu fokus prioritas Gubernur Andi Sudirman Sulaiman untuk ditangani secara bertahap.

Mengingat ruas jalan ini termasuk kategori baik rusak berat dan LHR tinggi. Sehingga dengan pengerjaan jalan ini, akan memperlancar mobilitas barang dan jasa.

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, “Alhamdulillah, progres rekonstruksi ruas jalan Antang Raya di Kota Makassar . Saat ini, tengah tahap lean concrete atau pengecoran lantai kerja,” ujarnya, Sabtu (20/5/2023).

Lebih lanjut, kata dia, bahwa tahapan ini dilakukan sebelum ditangani dengan perkerasan jalan beton (Rigid).

Selain rekonstruksi jalan, kata dia, akan dilakukan perbaikan sistem drainase di sekitar jalan Antang Raya.

“Selama masa pengerjaan, dilakukan buka tutup atau pengalihan jalur lalu lintas. Olehnya itu, kami mohon maaf atas gangguan lalu lintas,” tuturnya.

“Kita juga berharap dukungan masyarakat, untuk kelancaran sehingga dapat segera rampung sesuai rencana,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending