Camat Ujung Tanah Hadiri Rakor Jelang Rakernas Apeksi Di Makassar

Published

3 tahun ago

29 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Camat Ujung Tanah Ibrahim Chaidar Said,S.IP,M.Si bersama para Lurah Mengikuti Rapat Koordinasi jelang pelaksanaan rakernas Apeksi di ruang sipakatau kantor balaikota makassar Senin 29/05/2023.

Camat ujung tanah Bersama Camat Se-Kota Makassar dengan seksama mengikuti Rakor dengan pembahasan khusus Persiapan Rakernas XVI Apeksi yang dipimpin Langsung Oleh Wakil Walikota Makassar Bersama Ketua TP PKK Kota Makassar dan Dihadiri Jajaran SKPD Pemerintah Kota Makassar.

Dalam rapat koordinasi ini Fatmawati meminta kepada seluruh perangkat daerah agar kompak menyukseskan pelaksanaan Rakernas APEKSI ke-XVI. Kata dia, 98 wali kota beserta delegasi harus terlayani dengan baik di Kota Makassar.

“Yang utama itu bagaimana Rakernas bisa sukses dan tamu-tamu tidak dikecewakan,” tegas Fatmawati.

Dia menuturkan, persiapan untuk setiap rangkaian acara sudah cukup detail. Hanya saja, perlu perencanaan dan antisipasi yang matang di beberapa hal, seperti kebersihan dan arus lalu lintas.

“Dinas Perhubungan harus berkomunikasi dengan pihak bandara. Harus menyiapkan rekayasa lalu lintas di lokasi yang menjadi titik acara, termasuk menyiapkan kantong-kantong parkir agar tidak terjadi kemacetan,” jelasnya.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

3 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.