Connect with us

Persiapan Sambut Humas Indonesia dan ADWI 2023 Fatmawati Rusdi Didampingi Kadis Pariwisata Makassar Tinjau Lantebung

Published

on

KItasulsel–MAKASSAR,– Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi didampingi Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Muhammad Roem, melakukan peninjauan secara langsung di wisata Mangrove Lantebung, Senin (5/06/2023).

“Alhamdulillah, Wisata Lantebung berhasil masuk 75 besar dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023, dan dalam waktu dekat akan menjadi titik lokasi kegiatan Humas Indonesia,” ujarnya.

Untuk itu, guna semakin meningkatkan kenyamanan para pengunjung wisata, Pemkot Makassar terus berusaha melakukan pembenahan-pembenahan.

“Berbagai potensi luar biasa ada di Lantebung, selain potensi ekosistem yang kuat juga didukung dengan berbagai pengembangan UMKM,” ungkap Fatmawati Rusdi.

Untuk itu, Fatmawati Rusdi juga mengajak seluruh elemen masyarakat turut andil, baik dari NGO, akademisi, dan tentunya partisipasi aktif masyarakat, secara bersama menjadikan wisata Lantebung semakin baik lagi.

Tahun ini Kampung wisata Lantebung yang berada di pesisir utara Kota Makassar, tepatnya di Kecamatan Tamalanrea berhasil masuk 75 besar dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023, yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Sementara itu, Kepala Dispar Makassar, Muh Roem, menambahkan beberapa hal yang akan dibenahi yakni penambahan titik spot foto, sehingga pengunjung mendapatkan berbagai pilihan untuk mengabadikan keindahan Wisata Lantebung.

“Beberapa hal lain yang akan kita benahi seperti toilet, serta penataan tempat UMKM, dan hal lainnya yang dapat semakin meningkatkan kenyamanan pengunjung,” lanjutnya.

Keindahan alam wisata Lantebung, dengan udara yang sejuk serta aroma laut yang segar telah menjadi daya tarik tersendiri, beberapa pembenahan lainnya sebagai pendukung ditujukan agar berbagai potensi masyarakat semakin tergali.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending