Dorong Keragaman Dan Ketahanan Pangan Lokal, TP KK Kota Makassar Gelar Sosialisasi Tingkat Kecamatan
Kitasulsel—MAKASSAR,- TP PKK Kota Makassar melalui Pokja III menggelar Sosialisasi Tentang Pangan Lokal di Baruga Anging Mamiri, Selasa (13/06/2023).
Ketua Pokja III TP PKK Kota Makassar Evi Rose Mappangara menjelaskan sosialisasi ini digelar dalam rangka mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang berbasis sumber daya lokal.
Evi menjelaskan pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan lokal sebagai upaya membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang serta aman untuk mendukung hidup sehat.
“Ketahanan pangan lokal ini disosialisasikan kepada masyarakat untuk memberi edukasi pentingnya gizi lewat pangan lokal,” jelasnya Evi dalam acara sosialisasi
Lanjut, kata Evi, untuk menerapkan konsumsi pangan lokal di masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi sebagai bentuk edukasi yang dapat mengubah pola konsumsi pangan masyarakat.
Olehnya, sosialisasi tentang pangan lokal ini digelar dengan mengikutkan seluruh ibu camat Makassar yang ditugaskan mengajak dua warga dari kecamatan masing-masing.
“Pesertanya ibu camat dan masing-masing bawa dua anggota,” urainya.
Peserta tersebut kemudian diharapkan akan menjadi perpanjangan tangan dalam memberikan edukasi pangan lokal kepada masyarakat di kecamatan dan kelurahan.
“Setelah mereka ini yang dari kecamatan, dia nanti yang akan mensosialisasikan dan menyampaikan kepada masyarakat pentingnya mengkonsumsi makan sehat dari produksi keberagaman pangan lokal,” katanya.
Adapun sosialisasi ini menghadirkan dua pemateri diantaranya Ketua Pokja III TP PKK Provinsi Sulawesi selatan Sri Suro Adhawati yang menjelaskan tentang Prinsip Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
Sri Suro Adhawati menekankan pentingnya kecukupan gizi bagi anak dan orang tua dengan tetap mempertahankan kearifan lokal dengan menggunakan pangan setempat.
Sosialisasi ditutup dengan penjelasan materi tentang pengembangan penganekaragaman berbasis sumber daya lokal oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Makassar, Faizal.
KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.
Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.
Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.
Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.
Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.
Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.
Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.
-
Nasional8 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login