Gubernur Terpopuler di Media Pemberitaan Online, Andi Sudirman Raih The 1st Indonesia GPR Awards 2023
Kitasulsel—Makassar—Gubernur Sulsel Andi Sudirman terpilih sebagai Pemimpin Terpopuler di Media Pemberitaan Online 2023 pada The 1st Indonesia GPR Awards (IGA) 2023 yang dilaksanakan oleh Humas Indonesia di Hotel Claro, Jumat, 16 Mei 2023.
Penghargaan ini merupakan bagian hasil dari komunikasi publik kepala daerah yang dilakukan untuk pembangunan dan peradaban bangsa dengan menyampaikan kebijakan, program dan kinerja pemerintah daerah.
Dalam ajang ini, terdapat Tiga kategori penghargaan IGA 2023, yakni Humas Pemerintah Terbaik, Lembaga Humas Terbaik, dan Program Kehumasan Pemerintah Terbaik.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah turut membantu dalam mempublikasikan dirinya sebagai gubernur sehingga kinerjanya dapat tersampaikan dengan baik.
“Terima kasih kepada seluruh OPD dan khususnya Diskominfo Sulsel serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas dukungannya dalam hal program dan publikasi,” kata Andi Sudirman.
Demikian juga tidak lepas dari dukungan media yang mengkomunikasikan dalam menyampaikan informasi.
“Memiliki peranan yang besar menyampaikan informasi akurat dan menyongsong nilai-nilai peradaban,” seburntnya.
Selain Andi Sudirman di kategori Gubernur, lainnya mendapatkan penghargaan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa serta Gubernur Kalimantan Timur, Irsan Noor.
Dewan juri terdiri dari Founder dan CEO PR Indonesia Group, Asmono Wikan; CEO Center for Public Relation, Outreach, and Communication, Emilia Bassar; Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations (APPRI), Jojo Suharjo Nugroho; PR Consultant, Mario Wongsonagoro; Wakil Rektor 1 LSPR, Janette Maria Pinariya.
Pemilihan kategori
Gubernur terpopuler di Media Pemberitaan Online bagi pemimpin melalui proses media monitoring
dengan menggandeng NoLimit, sebuah perusahaan media monitoring terkemuka. Berdasarkan
hasil monitoring secara kuantitatif dan melalui analisis kualitatif.
Emilia Bassar menjelaskan, penghargaan kepada Andi Sudirman, diberikan bukan hanya persoalan populer saja, tetapi performa dari kerja-kerja nyata untuk masyarakatnya.
“Bukan hanya populer tetapi kerja-kerja nyata untuk masyarakatnya. Kemudian juga kita lihat mereka itu ada dalam pemberitaan dengan tone (nada) yang positif, yang juga memberikan nilai tambah. Tone positif itu pada kinerjanya yang dipublikasikan dengan baik,” paparnya.
“Selamat kepada Gubernur Sulsel semoga menginsipirasi dan bisa terus bermanfaat karya-karyanya di Sulawesi Selatan dan ini juga merupakan kerja nyata beliau sebagai pimpinan yang dicintai oleh warganya,” pungkasnya.(*)
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login