Connect with us

Bangun Generasi Unggul, Bunda PAUD Kota Makassar Tegaskan Pentingnya Lingkungan Belajar yang Berkualitas

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR,– Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan usia dini di Kota Makassar, Bunda PAUD Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail memberikan arahan dan membuka wawasan para pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tentang pentingnya pengelolaan lingkungan belajar yang berkualitas.

Arahan tersebut disampaikan Indira saat hadir pada kegiatan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan belajar berkualitas yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hotel Royal Bay, Selasa (18/07/2023).

Indira menekankan bahwa lingkungan belajar yang baik merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter anak usia dini untuk membangun generasi bangsa yang unggul di masa depan.

“Pendidikan adalah bagian yang sangat penting dalam membentuk karakter dan potensi anak, dan untuk Kota Makassar, kita akan mulai dari pendidikan dasar, yaitu PAUD dan TK,” ucap Indira.

Dia menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan belajar yang berkualitas melibatkan berbagai aspek, dimulai dari penyediaan fasilitas fisik yang memadai.

Dengan begitu, akan memberikan ruang yang mendukung anak-anak bermain dan bereksplorasi dengan bebas, sehingga mendorong daya pikir mereka untuk berimajinasi dan berkreasi.

“Karena Makassar adalah kota dunia, maka sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan juga harus berstandar internasional,” tegasnya.

Di samping fasilitas fisik, lanjut Indira, juga diperlukan komponen-komponen lain yang mendukung perkembangan anak secara optimal. Salah satunya adalah faktor kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah.

“Sekolah kalau ditata dengan baik akan jadi sarana belajar anak yang luar biasa. Kalau dari kecil mereka sudah terbiasa melihat keteraturan dan kebersihan, itu pasti akan tertanam di benak mereka sampai dewasa,” paparnya.

Lebih jauh, Indira juga menggarisbawahi perlunya membangun kemitraan yang baik antara orang tua dan pendidik. Pelibatan orang tua dalam proses pembelajaran anak di PAUD bertujuan untuk memastikan anak dapat belajar secara efektif serta memastikan kebutuhan belajarnya dipenuhi dengan baik.

“Kita coba sama-sama menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman, jangan gunakan kekerasan dalam mengajar. Kalau itu bisa kita lakukan maka dia akan menjadi anak yang cerdas, baik hati, punya karakter dan pribadi yang luhur, serta soleh dan solehah,” pungkas Indira.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin menyampaikan jika saat ini tengah dibangun sekolah PAUD negeri di Kecamatan Mariso yang berstandar jauh lebih baik. Ke depan, akan dibangun masing-masing satu sekolah PAUD di setiap kecamatan.

Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan yang mendorong pembangunan karakter anak melalui sekolah PAUD.

“Anak usia 5 sampai 8 tahun kita akan fokuskan ke pendidikan karakter, moral dan agama. Nanti di kelas 3 SD baru menghadapi calistung (baca, tulis, dan berhitung),” jelas Muhyiddin.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Harga Sawit Nasional Menguat, Petani Luwu Timur Soroti Tertahannya Harga TBS di Sulsel

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur,– Di tengah tren kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah daerah sentra perkebunan Indonesia, petani sawit di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Luwu Timur, mengaku belum merasakan dampak positif kenaikan harga tersebut. Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Harga Sawit guna memastikan tata niaga sawit berjalan secara adil dan transparan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai wilayah penghasil sawit, harga TBS di Sulawesi Barat dilaporkan mengalami kenaikan sekitar Rp60 per kilogram. Sementara itu, di Kalimantan Timur, harga TBS tercatat meningkat sekitar Rp40 per kilogram. Kenaikan tersebut dinilai sejalan dengan perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya di pasar internasional.

Namun, kondisi berbeda justru terjadi di Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu (13/6/2026), harga TBS di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur dilaporkan masih berada pada posisi yang sama dan belum mengalami penyesuaian sebagaimana yang terjadi di daerah lain.

Seorang warga Sulawesi Selatan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mempertanyakan tidak adanya kenaikan harga TBS di wilayah tersebut. Menurutnya, apabila harga CPO global menjadi salah satu acuan utama dalam penetapan harga TBS, maka petani sawit di Sulawesi Selatan seharusnya juga memperoleh manfaat dari tren kenaikan harga yang sedang terjadi.

“Kami heran mengapa hanya Sulawesi Selatan yang tidak mengalami kenaikan harga, sementara daerah lain sudah menyesuaikan harga TBS mereka. Jika harga CPO dunia naik, maka petani di Sulawesi Selatan juga berhak menikmati kenaikan yang sama,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan petani mengenai mekanisme penetapan harga yang diterapkan oleh pabrik kelapa sawit di Sulawesi Selatan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata niaga sawit agar harga yang diterima petani dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.

Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah untuk segera membentuk Satgas Harga Sawit yang melibatkan unsur pemerintah, perwakilan petani, koperasi, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Kami mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, membentuk Satgas Harga Sawit yang melibatkan pemerintah, perwakilan petani, koperasi, dan unsur terkait lainnya. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam rantai tata niaga sawit,” katanya.

Menurutnya, di kalangan petani juga mulai berkembang dugaan adanya praktik-praktik yang menyebabkan harga TBS di Sulawesi Selatan tidak bergerak mengikuti tren kenaikan yang terjadi di daerah lain. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan investigasi yang objektif oleh pihak berwenang untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam proses penetapan harga.

“Sudah muncul dugaan adanya praktik-praktik permainan harga yang sangat merugikan petani. Karena itu pemerintah harus hadir untuk memastikan harga sawit ditetapkan secara transparan dan sesuai kondisi pasar yang sebenarnya,” tegasnya.

Para petani berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, serta instansi terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk melindungi kepentingan petani sawit. Mereka juga mendorong terciptanya sistem penetapan harga TBS yang lebih adil, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat perkebunan.

Kondisi stagnannya harga TBS di Sulawesi Selatan di tengah kenaikan harga sawit di berbagai daerah dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Selain menyangkut pendapatan petani, persoalan tersebut juga berkaitan dengan keberlanjutan sektor perkebunan sawit yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dan wilayah sekitarnya.

 

Continue Reading

Trending