Connect with us

Putranya Lahir 1 Muharram 1445 H, Politisi Muda Nasdem : Pembuka Jalan Kebaikan dan Rejeki

Published

on

Kitasulsel—Wajo – Politisi Muda Partai Nasdem Wajo Muhammad Ferdhy Asdana mendapat kebahagiaan luar biasa di tahun baru Islam 1445 H.

Pasalnya Putranya lahir di 1 Muharram 1444 Hijriah di RS Ananda Trifa Pare Pare, 19 Juli 2023 kemarin

Pemilik tagline Ana’ Mudana Wajo ini menyampaikan bahwa kelahiran putranya di 1 Muharram ini adalah sebuah jalan yang telah diatur Allah SWT

“Kelahirannya di 1 Muharram adalah kehendak sang maha kuasa Allah SWT. tentu kita semua berharap menjadi pembuka jalan kemenangan dan memberikan kebahagiaan bagi seluruh manusia khususnya kita sebagai ummat Islam.” ujar caleg partai nasdem nomor urut 1 DPRD wajo ini

Sekedar informasi ada 5 keistimewaan bagi bayi yang lahir pada 1 Muharram. Ini dia 5 Keistimewaan bayi yang Lahir pada 1 Muharram, yaitu.

1. Keistimewaan bayi lahir pada 1 Muharram yang pertama yaitu mempunyai watak yang cukup unik yakni sulit untuk ditebak. Sehingga mempunyai tingkat kecerdasan yang dahsyat.

2. Bayi yang lahir pada 1 Muharram mempunyai karakter yang pendiam, tenang, namun sangat pemberani.

3. Bayi yang lahir pada 1 Muharram juga mempunyai angan- angan tinggi sertu terus berusaha mewujudkan mimpi atau keinginannya itu.

4. Bagi bayi yang lahir pada 1 Muharram bisa menyerap gelombang energi alam

5. Bayi yang lahir di 1 Muharram juga bisa menentukan keberuntungan untuk 1 tahun kedepan.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

on

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel