Bapenda Makassar Buka Layanan Pajak di F8, Target Rp 2 Miliar

Published

3 tahun ago

23 Agustus 2023

Kitasulsel—Makassar—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar membuka layanan pembayaran pajak di kegiatan F8. Layanan ini di buka di Area Anjungan Pantai Losari.

Dari pantauan di lokasi, Bapenda mendirikan booth 2 lantai dengan tulisan bayar ki PBB. Semua layanan pajak terbuka di tempat ini.

“Semua jenis layanan pajak kita layani dengan targetpenerimaan 2 M selama event F8,” kata Kepala UPT PBB, Indirwan Dermayasair dalam keterangannya, Rabu (23/8/2023).

Sair menjelaskan semua payanan pajak di buka di tempat ini. Layananpun mulai di buka pukul 17.00-21.00 Wita.

“Jadi kita beri kemudahan masyarakat. Diluar jam kerja di F8 bisa bayar pajak,” jelasnya.

Olehnya itu, Sair berharap di kegiatan Festival F8 Makassar ini dapat dimanfaatkan oleh pengunjung yang datang dengan berpartisipasi di booth Bapenda.

“Bisa datang berkunjung ke tempat kami. Konsultasi dan layanan terbaik siap kami berikan,” ucapnya.(*)

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

12 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.