Masuki Purnabakti, Kepala BPS Makassar Pamit ke Wali Kota Danny Pomanto

Published

3 tahun ago

31 Agustus 2023

kitasulsel–MAKASSAR, — Memasuki masa purnabakti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Makassar Syahrir Wahab menyambangi kediaman Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Amirullah, Kamis (31/8/2023).

Ia datang sekaligus pamit kepada karena segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Kepala BPS Makassar per 31 Agustus 2023.

Kepada Wali Kota Danny Pomanto mengucapkan banyak terima kasih atas kerja sama dan koordinasi yang selama ini terjalin dengan baik antara BPS dengan Pemkot Makassar.

“Alhamdulillah koordinasi kita dengan Pemkot Makassar terjalin dengan sangat baik dan kita berharap terus berlanjut dengan pejabat yang baru,” kata Syahrir Wahab.

Ia mengungkapkan saat ini kondisi ekonomi Kota Makassar terus tumbuh positif 5,40%. Begitupun dengan inflasi yang saat ini di angka 3,49%.

“Inflasi kita membaik,” sebutnya.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPS Makassar Syahrir Wahab yang terus mengawal pemerintah kota khusus dalam hal pengelolaan data-data.

“Karena ada BPS pemerintah kota tidak rabun lagi soal data. Beliau cukup banyak membantu kita. Terima kasih, sukseski,” ucap Danny Pomanto.

Paling penting, BPS Kota Makassar juga banyak membantu pemerintah terkait pengelolaan data.

“Kita juga dibantu bagaimana mentracking data, agar semua yang kita kerjakan itu terekam,” ujarnya.

Ke depan ia berharap data pertumbuhan ekonomi Kota Makassar bisa diupdate per bulan. Tentunya dibarengi dengan data giniratio.

“Penghargaan yang selama ini kita dapat datanya dari BPS,” tutupnya.

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

4 jam ago

12 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.