Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus membangun kota yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor guna memastikan setiap warga memiliki akses yang setara terhadap fasilitas publik, mulai dari trotoar, taman kota, hingga ruang interaksi sosial yang aman dan nyaman.

Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial bagi semua kelompok masyarakat.

“Kota Makassar harus menjadi kota yang terbuka untuk semua. Kita ingin memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas publik. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan secara kolaboratif,” ujar Appi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari Yayasan Kota Kita Surakarta bersama Komisi Nasional Disabilitas dan sejumlah organisasi penyandang disabilitas di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (12/5/2026).

Audiensi itu membahas risalah kebijakan terkait penguatan aksesibilitas ruang publik dan taman kota di Makassar. Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Eksekutif Yayasan Kota Kita Surakarta Ahmad Rifai serta Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie.

Menurut Appi, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan perspektif antara pemerintah, lembaga, dan komunitas dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan implementatif.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Makassar akan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur standar pembangunan berbasis inklusivitas. Ia menekankan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, agar menjadikan aksesibilitas sebagai prioritas utama dalam setiap pembangunan.

“Tidak boleh ada satu pun bangunan di Makassar yang luput dari prinsip inklusif. Aksesibilitas harus menjadi bagian utama sejak tahap perencanaan,” tegasnya.

Munafri juga menyebut awal masa pemerintahannya menjadi momentum strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik terhadap pembangunan baru maupun penyesuaian infrastruktur yang sudah ada.

Selain itu, Pemkot Makassar mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam tim ahli pemerintah kota. Salah satunya dengan menghadirkan figur disabilitas, Nadila, guna memberikan perspektif langsung dalam proses perumusan kebijakan.

“Sudut pandang kita belum tentu sama dengan teman-teman disabilitas. Karena itu, kita butuh perspektif dari dalam agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran,” jelas Appi.

Ia juga mendorong adanya pertemuan rutin bersama para pemangku kepentingan agar konsep kota inklusif dapat diwujudkan secara nyata dan bertahap.

Selain pembangunan infrastruktur fisik, Munafri menekankan pentingnya kelengkapan fasilitas pendukung seperti rambu khusus penyandang disabilitas hingga akses ramah disabilitas di dalam gedung, termasuk lift dan jalur pedestrian yang memadai.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kota Kita Surakarta, Ahmad Rifai, menyatakan bahwa inisiatif yang tengah didorong bersama Pemkot Makassar merupakan bentuk dukungan konkret terhadap visi Wali Kota Makassar dalam mewujudkan kota inklusif.

“Intinya, proyek ini merespons visi besar Pak Wali Kota tentang kota inklusif,” ujar Rifai.

Ia menambahkan, keterlibatan penyandang disabilitas menjadi kunci penting agar pembangunan fasilitas publik benar-benar dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut Rifai, meskipun Makassar telah memiliki sejumlah infrastruktur pendukung seperti trotoar dan taman kota, kualitas aksesibilitasnya masih perlu ditingkatkan agar memenuhi standar yang ramah disabilitas.

“Kalau Perda sudah ada, tapi Perwali ini akan lebih menukik pada aspek teknis, terutama akses di ruang publik. Ini yang perlu dirapikan agar benar-benar inklusif untuk semua,” pungkasnya.