Kitasulsel–PAREPARE Ketua Fraksi NasDem Sulawesi Selatan, Muhammad Sadar menutup reses masa sidang pertama Tahun 2024-2025, di Keluruhan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Kamis (6/12/2024)

Temu konstituen ini terasa spesial bagi warga Parepare, karena menghadirkan langsung Wali Kota Parepare terpilih, Tasming Hamid yang juga sekaligus ketua DPD NasDem.

Kegiatan ini juga turut dihadiri anggota fraksi NasDem Parepare, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan sejumlah warga Ujung Baru.

Dalam sambutannya, Tasming Hamid mengatakan bahwa, kehadirannya disini dalam kapasitas sebagai Ketua DPD NasDem Parepare.

“Tidak salah ki (pilih Muhammad Sadar), karena memang Anggota DPRD kalau setelah dipilih maka harus kembali bertemu, salah satunya melalalui reses,” kata Tasming.

Tasming mengatakan bahwa, kedatangan Kakak Muhammad Sadar disini dalam rangka untuk menyerap aspirasi dari masyarakat agar nantinya disampaikan di rapat paripurna.

“Tentu melalui momentum ini kami di parepare berharap bantuan dari provinsi. Olehnya itu sekali lagi terimakasih atas kehadiran ta di kota parepare,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem Sulsel Muhammad Sadar mengucapkan terimakasih atas waktunya bisa hadir di tempat ini.

“Mungkin sudah merepotkan dengan kedatangan kami karena harus meluangkan waktunya datang ke tempat ini,” terang Sadar.

Ia juga menyampaikan terimakasih kepada masyarakat kota parepare yang telah memberi dukungan, sehingga diberi amanah duduk di DPRD sulsel dari dapil 6.

Legislator NasDem Sulsel ini juga meminta kepada masyarakat agar melakukan pengawasan terhadap program, maupun proyek yang dikerjakan pemerintah.

“Makanya saya sampaikan bahwa program dari provinsi, khsusunya proyek yang anggarannya dari provinsi untuk dilakukan pengawasan, karena kalau pelaksanaannya tidak sesui rencana maka dampaknya juga ke masyarakat,” jelas Sadar.

Kegiatan reses temu konstituen ini, berlangsung interaktif, masyarakat yang hadir sangat antusias dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya.

Salah satu aspirasi yang muncul dari masyarakat adalah persoalan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak semua anak memiliki. Sementara persyaratan mendapat beasiswa harus mengantongi KIP. (*)