Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Dihadiri Mendagri dan Menpan RB, Sekprov Sulsel Jufri Rahman Ikuti Rapat Penataan Non ASN

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengikuti rapat virtual terkait penataan Non ASN, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini pada Rabu, 8 Januari 2025.

Jufri mengatakan, dalam rapat tersebut Mendagri menegaskan agar seluruh daerah melaksanakan mandat untuk pengangkatan pegawai Non ASN baik sebagai PNS maupun PPPK.

Dalam rapat tersebut, kata Jufri, Mendagri juga mempertanyakan kepada sejumlah Kepala Daerah seperti Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai yang tidak mengusulkan penerimaan PPPK, padahal data base yang ada di BKN sudah lengkap.

“Jadi seperti Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai, tadi Mendagri mengingatkan dan sudah dijawab tadi dengan baik oleh Bupati Gowa dengan mitigasi dan rencana aksi yang akan dilakukan,” ungkapnya.

BACA JUGA  Wagub Sulsel Terima Audiensi ICMI Muda Bahas Kolaborasi Pendidikan dan Kepemudaan

Jufri juga mengatakan, dalam pertemuan itu Menteri PAN-RB mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk dapat memperhatikan pelaksanaan penerimaan PPPK berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dan mempertanyakan kendala yang dihadapi Kabupaten Kota dalam proses penerimaan PPPK.

Bahkan, katanya, batas akhir penyelesaian Non ASN itu seharusnya sampai pada akhir bulan Desember 2024, tapi karena beberapa kendala terjadi di beberapa daerah sehingga masa pendaftaran di perpanjang.

“Dan berdasarkan data base yang ada di BKN itulah pada pangkalan data BKN itu, diharapkan nanti bisa diakomodir semua sebagai PPPK baik itu PPPK penuh maupun PPPK paruh waktu dan disarankan juga oleh Menteri PAN-RB supaya Non ASN yang masih bersyarat menjadi PNS untuk mendaftar ikut seleksi CPNS,” tegasnya.

BACA JUGA  Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi Terima Lencana Melati dari Kwarnas Pramuka

Selain Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai, dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara yang baru saja dilantik, Prof Zudan Arif Fakrulloh itu, ditampilkan data 50 daerah di Indonesia dengan kondisi formasi penerimaan PPPK yang lebih kecil dari jumlah Non Asn-nya. Dari 50 daerah tersebut, 7 diantaranya berasal dari Sulawesi Selatan, yakni Jeneponto, Bantaeng, Pangkep, Gowa, Takalar, Bone, dan Sinjai.

Untuk formasi penerimaan PPPK di Pemprov Sulawesi Selatan, lanjut Jufri Rahman, sebanyak 12.419 Formasi yang terdiri dari Formasi Guru sebanyak 5.210 Formasi, Formasi Tenaga Kesehatan sebanyak 98 Formasi, dan Formasi Tenaga Teknis sebanyak 7.111 Formasi. Jumlah formasi yang diusulkan memperhatikan kondisi Non ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sampai dengan Bulan Desember 2024 berjumlah 10.503 orang.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Terima Kunjungan Kedutaan Besar Palestina, Bahas Dukungan dan Solidaritas

Adapun hasil seleksi pengadaan PPPK Tahap I, PPPK Tenaga Teknis sebanyak 5.764, PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 61 orang, dan PPPK Tenaga Guru sebanyak 801 orang, dan jumlah keseluruhan hasil seleksi PPPK tahap I sebanyak 6.631 orang.

Sementara untuk seleksi pengadaan PPPK Tahap 2 yang batas waktu pendaftarannya akan berakhir pada tanggal 15 Januari 2025, dengan jumlah pelamar sampai dengan hari ini, sebanyak 3.117 orang dengan Formasi Tenaga Guru sebanyak 1.881 orang, Formasi Tenaga Kesehatan sebanyak 45 orang, dan Formasi Tenaga Teknis sebanyak 1.191 orang. (*)

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Percepat Proyek Jalan Multi Years, Sejumlah Ruas Strategis Mulai Diaspal

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mempercepat pelaksanaan program Multi Years Project (MYP) untuk menangani sejumlah ruas jalan strategis di berbagai wilayah Sulsel.

Program yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut menjadi bagian dari komitmen Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta kualitas infrastruktur transportasi di Sulawesi Selatan.

Program MYP difokuskan pada ruas dengan tingkat mobilitas tinggi yang menjadi jalur penghubung antardaerah sekaligus mendukung distribusi barang, jasa, dan aktivitas perekonomian masyarakat.

Berdasarkan laporan progres terbaru, pelaksanaan program dibagi ke dalam lima paket pekerjaan yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Pekerjaan yang dilakukan meliputi pengaspalan, pembangunan bahu jalan, pemasangan drainase, hingga pengecoran beton rigid di sejumlah titik prioritas.

BACA JUGA  Disnakertrans Sulsel Dapat Dua Penghargaan Pusat

Pada Paket 2, pekerjaan tengah berlangsung di ruas Batas Kabupaten Gowa–Galesong–Pattallassang berupa laston lapisan antara AC-BC STA 01+625.

Kemudian pada ruas Panciro–Batas Kota Makassar dilakukan pekerjaan laston lapisan antara AC-BC serta beton bahu jalan FC’15 STA 00+800.

Selanjutnya, ruas Batas Gowa–Barombong–Batas Kabupaten Takalar dilakukan pekerjaan bahu jalan beton FC’15 STA 00+100.

Sementara pada ruas Batas Kabupaten Gowa–Bontoramba dilakukan pekerjaan lapis aus beton dan bahu jalan beton FC’15 STA 09+900.

Untuk ruas Palleko–Towata dilakukan pekerjaan laston lapisan aus STA 02+125, sedangkan ruas Batas Jeneponto–Rumbia–Jeneponto dilakukan pekerjaan lapis fondasi agregat kelas A STA 13+575.

Pada Paket 3, pekerjaan dilakukan di ruas Mario–Binabaru–Batas Kabupaten Pinrang berupa pemasangan batu talud STA 04+425 R.

Selain itu, pada ruas Batas Kabupaten Sidrap–Malimpung dilakukan pekerjaan laston lapis antara AC-BC STA 00+175 L/R.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Terima Kunjungan Kedutaan Besar Palestina, Bahas Dukungan dan Solidaritas

Sementara Paket 4 mencakup pekerjaan pada ruas Salaonro–Batas Kabupaten Wajo berupa AC-BC STA 7+750 dan STA 8+000.

Pada ruas Impa-Impa–Anabanua dilakukan pekerjaan pengamanan tanaman STA 13+650 R, sedangkan ruas Doping–Atapange dilakukan pemasangan batu talud gandeng mortar STA 11+450 R.

Kemudian pada ruas Batas Soppeng–Ulugalung dilakukan pekerjaan beton FC’15 STA 2+675 R.

Adapun pada Paket 5, pekerjaan mencakup pembangunan saluran di ruas Tanabatue–Sanrego–Palattae STA 14+925.

Selanjutnya pada ruas Ujung Lamuru–Palattae dilakukan pemasangan batu mortar STA 9+400, serta pekerjaan AC-BC STA 7+550 dan STA 7+450.

Sejumlah pekerjaan yang kini berlangsung berada pada tahap pengaspalan, pembangunan bahu jalan, hingga penguatan struktur guna meningkatkan ketahanan ruas terhadap beban kendaraan dan aktivitas lalu lintas harian.

BACA JUGA  Meski Cedera, Atlet Dansa Sulsel Bersaudara Ade Tri Putra Kadiaman dan Anastasya Kadiaman Raih Medali Perak

Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Muhammad Rosyadi, mengatakan percepatan proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Sejumlah ruas yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah diaspal dengan kondisi lebih baik, sehingga meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan,” ujarnya, Minggu, 24 Mei 2026.

Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, akses layanan dasar masyarakat, hingga kelancaran distribusi hasil pertanian dan logistik antarwilayah di Sulawesi Selatan.

Pemprov Sulsel menargetkan program MYP dapat terus berjalan sesuai jadwal sehingga memberikan dampak nyata terhadap mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang serta jasa di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending