Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Dihadiri Mendagri dan Menpan RB, Sekprov Sulsel Jufri Rahman Ikuti Rapat Penataan Non ASN

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengikuti rapat virtual terkait penataan Non ASN, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini pada Rabu, 8 Januari 2025.

Jufri mengatakan, dalam rapat tersebut Mendagri menegaskan agar seluruh daerah melaksanakan mandat untuk pengangkatan pegawai Non ASN baik sebagai PNS maupun PPPK.

Dalam rapat tersebut, kata Jufri, Mendagri juga mempertanyakan kepada sejumlah Kepala Daerah seperti Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai yang tidak mengusulkan penerimaan PPPK, padahal data base yang ada di BKN sudah lengkap.

“Jadi seperti Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai, tadi Mendagri mengingatkan dan sudah dijawab tadi dengan baik oleh Bupati Gowa dengan mitigasi dan rencana aksi yang akan dilakukan,” ungkapnya.

BACA JUGA  PON Aceh – Sumut, Provinsi Sulsel Kumpulkan 35 Medali, Naik Peringkat ke 15

Jufri juga mengatakan, dalam pertemuan itu Menteri PAN-RB mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk dapat memperhatikan pelaksanaan penerimaan PPPK berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dan mempertanyakan kendala yang dihadapi Kabupaten Kota dalam proses penerimaan PPPK.

Bahkan, katanya, batas akhir penyelesaian Non ASN itu seharusnya sampai pada akhir bulan Desember 2024, tapi karena beberapa kendala terjadi di beberapa daerah sehingga masa pendaftaran di perpanjang.

“Dan berdasarkan data base yang ada di BKN itulah pada pangkalan data BKN itu, diharapkan nanti bisa diakomodir semua sebagai PPPK baik itu PPPK penuh maupun PPPK paruh waktu dan disarankan juga oleh Menteri PAN-RB supaya Non ASN yang masih bersyarat menjadi PNS untuk mendaftar ikut seleksi CPNS,” tegasnya.

BACA JUGA  Puluhan Ribu Warga Ikuti Jalan Sehat “Aksi Berdedikasi dan Berakhlak Mulia” di Makassar

Selain Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai, dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara yang baru saja dilantik, Prof Zudan Arif Fakrulloh itu, ditampilkan data 50 daerah di Indonesia dengan kondisi formasi penerimaan PPPK yang lebih kecil dari jumlah Non Asn-nya. Dari 50 daerah tersebut, 7 diantaranya berasal dari Sulawesi Selatan, yakni Jeneponto, Bantaeng, Pangkep, Gowa, Takalar, Bone, dan Sinjai.

Untuk formasi penerimaan PPPK di Pemprov Sulawesi Selatan, lanjut Jufri Rahman, sebanyak 12.419 Formasi yang terdiri dari Formasi Guru sebanyak 5.210 Formasi, Formasi Tenaga Kesehatan sebanyak 98 Formasi, dan Formasi Tenaga Teknis sebanyak 7.111 Formasi. Jumlah formasi yang diusulkan memperhatikan kondisi Non ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sampai dengan Bulan Desember 2024 berjumlah 10.503 orang.

BACA JUGA  Buka Sosialisasi Permendagri 15 Tahun 2024, Sekda Jufri Rahman Harap Jadi Solusi Perbedaan Penyusunan APBD

Adapun hasil seleksi pengadaan PPPK Tahap I, PPPK Tenaga Teknis sebanyak 5.764, PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 61 orang, dan PPPK Tenaga Guru sebanyak 801 orang, dan jumlah keseluruhan hasil seleksi PPPK tahap I sebanyak 6.631 orang.

Sementara untuk seleksi pengadaan PPPK Tahap 2 yang batas waktu pendaftarannya akan berakhir pada tanggal 15 Januari 2025, dengan jumlah pelamar sampai dengan hari ini, sebanyak 3.117 orang dengan Formasi Tenaga Guru sebanyak 1.881 orang, Formasi Tenaga Kesehatan sebanyak 45 orang, dan Formasi Tenaga Teknis sebanyak 1.191 orang. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Percepat Proyek Jalan Rp2,5 Triliun, Penanganan 1.000 Kilometer Ruas Strategis Terus Dikebut

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mempercepat pelaksanaan Multi Years Project (MYP) infrastruktur jalan yang mencakup penanganan sejumlah ruas strategis di berbagai kabupaten melalui enam paket pekerjaan.

Program yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp2,5 triliun tersebut menargetkan penanganan sekitar 1.000 kilometer jalan provinsi. Proyek ini menjadi salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek agar seluruh tahapan pembangunan dapat diselesaikan sesuai target.

“Kami memahami harapan masyarakat agar seluruh jalan provinsi yang rusak segera diperbaiki. Insya Allah semuanya akan ditangani secara bertahap. Yang kami harapkan adalah dukungan dari seluruh masyarakat agar proses pekerjaan di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” ujar Andi Sudirman.

BACA JUGA  Buka Sosialisasi Permendagri 15 Tahun 2024, Sekda Jufri Rahman Harap Jadi Solusi Perbedaan Penyusunan APBD

Memasuki awal Juli 2026, berbagai aktivitas konstruksi terus berlangsung di sejumlah titik. Pekerjaan meliputi pengecoran rigid beton, pengaspalan, pembangunan drainase, pemasangan talud, pemasangan u-ditch, pembangunan dinding penahan tanah (DPT), hingga preservasi jalan guna meningkatkan kualitas layanan infrastruktur.

Pada Paket 1, pekerjaan dilaksanakan di sejumlah ruas strategis, antara lain Jalan Aroepala melalui pengecoran rigid beton, Jalan Tun Abdul Razak dengan pemasangan u-ditch, Jalan H.M. Yasin Limpo melalui pembangunan talud, ruas Burung-Burung–Bili-Bili dengan pengecoran bahu jalan, ruas Batas Kabupaten Gowa–Tondong berupa penghamparan lapis pondasi agregat (LPA), serta ruas Tanete–Tanaberu melalui pembangunan bahu jalan beton.

Sementara itu, Paket 3 difokuskan pada peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Wajo. Saat ini, pekerjaan overlay lapis aspal AC-BC berlangsung di ruas Batas Kabupaten Enrekang–Anabanua–Dongi–Tanrutedong dan ruas Mario–Binabaru–Batas Kabupaten Enrekang.

BACA JUGA  Puluhan Ribu Warga Ikuti Jalan Sehat “Aksi Berdedikasi dan Berakhlak Mulia” di Makassar

Pada Paket 4, pekerjaan meliputi pembangunan saluran drainase di ruas Batas Kabupaten Soppeng–Ulugalung dan Doping–Atapange, preservasi jalan di ruas Batas Kabupaten Soppeng–Ulugalung serta Impa-Impa–Anabanua, hingga pembangunan talud di ruas Anabanua–Malake–Batas Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sedangkan Paket 5 mencakup pengaspalan AC-BC di ruas Tanabanua–Sanrego–Palattae dan Ujung Lamuru–Palattae. Selain itu, dilakukan pembangunan drainase di ruas Bakung–Solo–Sampie serta pemasangan dinding penahan tanah pada sejumlah titik di ruas Ujung Lamuru–Palattae.

Untuk Paket 6, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman telah melakukan groundbreaking pembangunan di ruas Bua–Rantepao, Desa Tiromanda, Kabupaten Luwu, pada Sabtu (4/7/2026).

Pembangunan ruas tersebut merupakan bagian dari Paket 6 MYP Regional Luwu dengan nilai anggaran sekitar Rp239 miliar yang mencakup penanganan 20 ruas jalan di sembilan daerah, yakni Kabupaten Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Pinrang, Jeneponto, Bantaeng, Maros, Kota Palopo, dan Kota Makassar.

BACA JUGA  PON Aceh – Sumut, Provinsi Sulsel Kumpulkan 35 Medali, Naik Peringkat ke 15

Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Rosyadi, mengatakan percepatan pelaksanaan MYP diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, sejumlah ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah menunjukkan peningkatan kondisi setelah dilakukan penanganan melalui pengaspalan, pembangunan drainase, serta berbagai pekerjaan pendukung lainnya.

“Sejumlah ruas yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah diaspal dengan kondisi yang jauh lebih baik sehingga meningkatkan kenyamanan sekaligus keselamatan bagi pengguna jalan,” ujar Rosyadi.

Melalui pelaksanaan Multi Years Project ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan terciptanya jaringan jalan provinsi yang lebih mantap, aman, dan andal sehingga mampu memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending