Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Dihadiri Mendagri dan Menpan RB, Sekprov Sulsel Jufri Rahman Ikuti Rapat Penataan Non ASN

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengikuti rapat virtual terkait penataan Non ASN, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini pada Rabu, 8 Januari 2025.

Jufri mengatakan, dalam rapat tersebut Mendagri menegaskan agar seluruh daerah melaksanakan mandat untuk pengangkatan pegawai Non ASN baik sebagai PNS maupun PPPK.

Dalam rapat tersebut, kata Jufri, Mendagri juga mempertanyakan kepada sejumlah Kepala Daerah seperti Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai yang tidak mengusulkan penerimaan PPPK, padahal data base yang ada di BKN sudah lengkap.

“Jadi seperti Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai, tadi Mendagri mengingatkan dan sudah dijawab tadi dengan baik oleh Bupati Gowa dengan mitigasi dan rencana aksi yang akan dilakukan,” ungkapnya.

BACA JUGA  Ikuti Jejak Ganda Putra, Tim Sepak Takraw Ganda Putri Sulsel Sumbangkan Medali Emas PON XXI

Jufri juga mengatakan, dalam pertemuan itu Menteri PAN-RB mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk dapat memperhatikan pelaksanaan penerimaan PPPK berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dan mempertanyakan kendala yang dihadapi Kabupaten Kota dalam proses penerimaan PPPK.

Bahkan, katanya, batas akhir penyelesaian Non ASN itu seharusnya sampai pada akhir bulan Desember 2024, tapi karena beberapa kendala terjadi di beberapa daerah sehingga masa pendaftaran di perpanjang.

“Dan berdasarkan data base yang ada di BKN itulah pada pangkalan data BKN itu, diharapkan nanti bisa diakomodir semua sebagai PPPK baik itu PPPK penuh maupun PPPK paruh waktu dan disarankan juga oleh Menteri PAN-RB supaya Non ASN yang masih bersyarat menjadi PNS untuk mendaftar ikut seleksi CPNS,” tegasnya.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Pimpin Upacara HKN ke-61, Tegaskan Peran Vital Tenaga Kesehatan

Selain Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai, dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara yang baru saja dilantik, Prof Zudan Arif Fakrulloh itu, ditampilkan data 50 daerah di Indonesia dengan kondisi formasi penerimaan PPPK yang lebih kecil dari jumlah Non Asn-nya. Dari 50 daerah tersebut, 7 diantaranya berasal dari Sulawesi Selatan, yakni Jeneponto, Bantaeng, Pangkep, Gowa, Takalar, Bone, dan Sinjai.

Untuk formasi penerimaan PPPK di Pemprov Sulawesi Selatan, lanjut Jufri Rahman, sebanyak 12.419 Formasi yang terdiri dari Formasi Guru sebanyak 5.210 Formasi, Formasi Tenaga Kesehatan sebanyak 98 Formasi, dan Formasi Tenaga Teknis sebanyak 7.111 Formasi. Jumlah formasi yang diusulkan memperhatikan kondisi Non ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sampai dengan Bulan Desember 2024 berjumlah 10.503 orang.

BACA JUGA  Berlangsung Seru, Pertandingan Futsal HUT Sulsel Diikuti Pj Gubernur Prof Zudan dan Legenda PSM Makassar

Adapun hasil seleksi pengadaan PPPK Tahap I, PPPK Tenaga Teknis sebanyak 5.764, PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 61 orang, dan PPPK Tenaga Guru sebanyak 801 orang, dan jumlah keseluruhan hasil seleksi PPPK tahap I sebanyak 6.631 orang.

Sementara untuk seleksi pengadaan PPPK Tahap 2 yang batas waktu pendaftarannya akan berakhir pada tanggal 15 Januari 2025, dengan jumlah pelamar sampai dengan hari ini, sebanyak 3.117 orang dengan Formasi Tenaga Guru sebanyak 1.881 orang, Formasi Tenaga Kesehatan sebanyak 45 orang, dan Formasi Tenaga Teknis sebanyak 1.191 orang. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Selayar 2025, Pemprov Sulsel Genjot Konektivitas Kepulauan

Published

on

Kitasulsel–KEPULAUANSELAYAR Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan lompatan signifikan memasuki tahun 2025. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menetapkan penguatan konektivitas sebagai prioritas utama untuk mendorong pemerataan ekonomi di wilayah kepulauan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui alokasi Bantuan Keuangan Daerah (BKD) serta sejumlah program strategis dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel. Sejumlah proyek vital pun mulai berjalan dan disiapkan untuk memperbaiki akses warga hingga ke pelosok desa.

Proyek Jalan Strategis Dimulai

Salah satu program prioritas yang tengah dikerjakan yakni pembangunan ruas Tanabau – Ngapaloka – Patumbukang. Jalan sepanjang 10,45 kilometer ini dianggarkan sebesar Rp 22 miliar dan menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat serta pengangkutan hasil produksi perkebunan.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengucurkan BKD Tahun Anggaran 2025 untuk peningkatan ruas Lebo–Ledong sepanjang 2,42 kilometer. Akses ini dinilai krusial karena menghubungkan sejumlah titik permukiman dan menjadi jalur utama warga menuju pasar serta fasilitas pendidikan.

BACA JUGA  Workshop Literasi Digital untuk Gen Alpha, Sekda Sulsel: Penting Bangun Kesadaran Aman Berinternet

Bupati Natsir: Selayar Masuki Fase Percepatan Pembangunan

Bupati Kepulauan Selayar Muhammad Natsir Ali menegaskan bahwa Selayar kini memasuki fase percepatan pembangunan, sejalan dengan visi “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter” serta mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pada puncak peringatan 420 Tahun Selayar, Sabtu (29/10/2025), Natsir menyampaikan apresiasinya terhadap Pemprov Sulsel.

“Ini bukti nyata ketika provinsi hadir, Selayar akan berdiri lebih tegak,” ujarnya.

Ia menyebut sejumlah bantuan dan dukungan provinsi telah memberi efek langsung bagi masyarakat.

“Begitu banyak jejak pembangunan di Kabupaten Selayar yang Bapak Gubernur telah torehkan dan manfaatnya dirasakan langsung,” tambahnya.

Warga Rasakan Dampak Nyata di Lapangan

Pembangunan infrastruktur ini juga mendapatkan respons positif dari masyarakat desa. Kepala Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Saharuddin Arif, mengatakan ruas Tanabau–Patumbukang merupakan satu-satunya jalan provinsi di Selayar, dan kondisinya jauh lebih baik setelah ditingkatkan.

BACA JUGA  Lima Daerah di Sulsel akan Dipimpin oleh Pjs Saat Kampanye Pilkada 2024, Prof Zudan Apresiasi Kepala Daerah yang Cuti Panjang

Sebelum menjadi jalan provinsi, akses tersebut berstatus jalan kabupaten yang sempit, berlubang, dan memiliki tanjakan terjal.

“Sekarang sudah nyambung sampai Kampung Jammeng, Alhamdulillah. Arah Pantai Timur sudah enak sekali untuk warga ke kebun. Pantai Punagaan juga makin ramai destinasinya,” ungkapnya.

Ia berharap peningkatan akses dapat mendorong masuknya jaringan listrik PLN yang dibutuhkan di dusun-dusun terpencil.

Di wilayah lain, peningkatan ruas Lebo–Ledong juga mendapat sambutan hangat. Kepala Dusun Muntea, Suyarwadi, mengatakan sebelumnya jalan tersebut sering memakan korban karena kondisi yang rusak parah.

“Dulu kondisinya parah sekali, banyak korban jatuh dari motor. Sekarang akses masyarakat ke pasar dan anak-anak ke sekolah sudah baik,” tuturnya.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Pimpin Upacara HKN ke-61, Tegaskan Peran Vital Tenaga Kesehatan

Ia menyebut perbaikan jalan ini sebagai penantian panjang warga.

“Jalan di Dusun Muntea sudah beberapa puluh tahun kita merdeka, baru satu kali dikerjakan, dan ini baru dikerjakan lagi,” ujarnya.

Pemprov Targetkan Konektivitas Lebih Merata di 2025

Dengan sejumlah intervensi strategis ini, Pemprov Sulsel menargetkan Selayar dapat semakin terhubung dan mampu memperkuat pusat-pusat ekonomi baru di wilayah kepulauan. Peningkatan konektivitas dinilai menjadi kunci pemerataan pembangunan dan pembukaan akses bagi sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan yang menjadi potensi utama daerah tersebut.

Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat menuju Selayar yang lebih maju dan berdaya saing.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel