Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Dihadiri Mendagri dan Menpan RB, Sekprov Sulsel Jufri Rahman Ikuti Rapat Penataan Non ASN

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengikuti rapat virtual terkait penataan Non ASN, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini pada Rabu, 8 Januari 2025.

Jufri mengatakan, dalam rapat tersebut Mendagri menegaskan agar seluruh daerah melaksanakan mandat untuk pengangkatan pegawai Non ASN baik sebagai PNS maupun PPPK.

Dalam rapat tersebut, kata Jufri, Mendagri juga mempertanyakan kepada sejumlah Kepala Daerah seperti Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai yang tidak mengusulkan penerimaan PPPK, padahal data base yang ada di BKN sudah lengkap.

“Jadi seperti Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai, tadi Mendagri mengingatkan dan sudah dijawab tadi dengan baik oleh Bupati Gowa dengan mitigasi dan rencana aksi yang akan dilakukan,” ungkapnya.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI untuk Kelima Kalinya Berturut-turut

Jufri juga mengatakan, dalam pertemuan itu Menteri PAN-RB mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk dapat memperhatikan pelaksanaan penerimaan PPPK berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dan mempertanyakan kendala yang dihadapi Kabupaten Kota dalam proses penerimaan PPPK.

Bahkan, katanya, batas akhir penyelesaian Non ASN itu seharusnya sampai pada akhir bulan Desember 2024, tapi karena beberapa kendala terjadi di beberapa daerah sehingga masa pendaftaran di perpanjang.

“Dan berdasarkan data base yang ada di BKN itulah pada pangkalan data BKN itu, diharapkan nanti bisa diakomodir semua sebagai PPPK baik itu PPPK penuh maupun PPPK paruh waktu dan disarankan juga oleh Menteri PAN-RB supaya Non ASN yang masih bersyarat menjadi PNS untuk mendaftar ikut seleksi CPNS,” tegasnya.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Gelar Ramadhan Leadership Camp, Perkuat Integritas dan Spiritual Leadership ASN

Selain Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai, dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara yang baru saja dilantik, Prof Zudan Arif Fakrulloh itu, ditampilkan data 50 daerah di Indonesia dengan kondisi formasi penerimaan PPPK yang lebih kecil dari jumlah Non Asn-nya. Dari 50 daerah tersebut, 7 diantaranya berasal dari Sulawesi Selatan, yakni Jeneponto, Bantaeng, Pangkep, Gowa, Takalar, Bone, dan Sinjai.

Untuk formasi penerimaan PPPK di Pemprov Sulawesi Selatan, lanjut Jufri Rahman, sebanyak 12.419 Formasi yang terdiri dari Formasi Guru sebanyak 5.210 Formasi, Formasi Tenaga Kesehatan sebanyak 98 Formasi, dan Formasi Tenaga Teknis sebanyak 7.111 Formasi. Jumlah formasi yang diusulkan memperhatikan kondisi Non ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sampai dengan Bulan Desember 2024 berjumlah 10.503 orang.

BACA JUGA  200KK dan 48 Rumah Korban Kebakaran Sorowako, Gubernur: Bantu 1 Milyar Kedaruratan

Adapun hasil seleksi pengadaan PPPK Tahap I, PPPK Tenaga Teknis sebanyak 5.764, PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 61 orang, dan PPPK Tenaga Guru sebanyak 801 orang, dan jumlah keseluruhan hasil seleksi PPPK tahap I sebanyak 6.631 orang.

Sementara untuk seleksi pengadaan PPPK Tahap 2 yang batas waktu pendaftarannya akan berakhir pada tanggal 15 Januari 2025, dengan jumlah pelamar sampai dengan hari ini, sebanyak 3.117 orang dengan Formasi Tenaga Guru sebanyak 1.881 orang, Formasi Tenaga Kesehatan sebanyak 45 orang, dan Formasi Tenaga Teknis sebanyak 1.191 orang. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Sekda Sulsel Pimpin Upacara HUT BMKG ke-79, Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Mitigasi Bencana

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (HMKG) ke-79 di Kantor Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar, Selasa (21/7/2026). Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Sulawesi Selatan.

Upacara yang mengusung tema “BMKG Hebat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” dihadiri Kepala Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar Nasrol Adil, Kepala Pelaksana BPBD Sulsel, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Kepala Stasiun Klimatologi Sulsel, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Makassar, serta Kepala Stasiun Geofisika Gowa.

Kehadiran unsur pemerintah daerah dan instansi teknis tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi di Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Jufri Rahman membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang menyampaikan ucapan selamat Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79 kepada seluruh insan BMKG, khususnya keluarga besar Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI untuk Kelima Kalinya Berturut-turut

“Semoga momentum ini semakin memperkuat komitmen kita dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, terpercaya, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Jufri.

Dalam sambutan tersebut dijelaskan bahwa karakteristik geografis Sulawesi Selatan yang terdiri atas kawasan pegunungan, dataran rendah, pesisir, hingga kepulauan menjadikan provinsi ini rentan terhadap berbagai ancaman bencana, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, gelombang tinggi, hingga gempa bumi.

Karena itu, peran BMKG dinilai semakin strategis di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Selain menyediakan informasi cuaca, BMKG juga menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan masyarakat, pengurangan risiko bencana, ketahanan pangan, keselamatan transportasi, pengelolaan sumber daya alam, hingga perencanaan pembangunan.

Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika menjadi salah satu referensi utama dalam mendukung pengambilan kebijakan di berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Jufri juga menegaskan bahwa informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG selama ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah mitigasi bersama BPBD, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

BACA JUGA  Sulsel Siap Sambut Ribuan Peserta HKG PKK ke-54 dan HUT Dekranas ke-46, Usung Promosi UMKM hingga Aksi Cegah Stunting

“Sinergi yang selama ini terjalin antara BMKG dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan patut kita syukuri dan terus diperkuat. Melalui kolaborasi yang baik, informasi cuaca ekstrem, potensi bencana hidrometeorologi, serta berbagai peringatan dini dapat disebarluaskan secara cepat sehingga masyarakat memiliki waktu untuk melakukan langkah antisipasi,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari BMKG, BNPB, BPBD, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha, hingga masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem mitigasi bencana yang semakin efektif.

“Kita harus memastikan setiap informasi yang diterbitkan BMKG dapat diterima dengan cepat, dipahami dengan benar, dan ditindaklanjuti secara tepat,” ujarnya.

Menurutnya, peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79 menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun Sulawesi Selatan yang tangguh terhadap bencana, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Lepas Peserta Mudik Lebaran 2026 Jalur Laut di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar

“Bencana memang tidak dapat kita cegah, tetapi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, kolaborasi, dan sistem peringatan dini yang andal, kita dapat mengurangi risiko, menyelamatkan lebih banyak jiwa, dan membangun Sulawesi Selatan yang semakin tangguh,” tegasnya.

Usai mengikuti upacara, Jufri Rahman meninjau Network Operation Center (NOC) Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar. Dalam kesempatan itu, Kepala Balai Besar BMKG Wilayah IV Nasrol Adil memaparkan berbagai sistem pemantauan yang dimiliki BMKG, di antaranya Indonesian Weather Information for Shipping (INA-WIS), sistem prediksi curah hujan, pemantauan aktivitas kegempaan, serta layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang mendukung upaya mitigasi bencana dan keselamatan masyarakat.

Peninjauan tersebut menunjukkan kesiapan sistem informasi BMKG dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah serta meningkatkan perlindungan masyarakat Sulawesi Selatan dari berbagai potensi bencana melalui pemanfaatan teknologi dan sistem peringatan dini yang andal.

Continue Reading

Trending