Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Dihadiri Mendagri dan Menpan RB, Sekprov Sulsel Jufri Rahman Ikuti Rapat Penataan Non ASN

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengikuti rapat virtual terkait penataan Non ASN, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini pada Rabu, 8 Januari 2025.

Jufri mengatakan, dalam rapat tersebut Mendagri menegaskan agar seluruh daerah melaksanakan mandat untuk pengangkatan pegawai Non ASN baik sebagai PNS maupun PPPK.

Dalam rapat tersebut, kata Jufri, Mendagri juga mempertanyakan kepada sejumlah Kepala Daerah seperti Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai yang tidak mengusulkan penerimaan PPPK, padahal data base yang ada di BKN sudah lengkap.

“Jadi seperti Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai, tadi Mendagri mengingatkan dan sudah dijawab tadi dengan baik oleh Bupati Gowa dengan mitigasi dan rencana aksi yang akan dilakukan,” ungkapnya.

BACA JUGA  Ribuan Peserta Meriahkan 5K Run BIMP-EAGA 2025 di Makassar

Jufri juga mengatakan, dalam pertemuan itu Menteri PAN-RB mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk dapat memperhatikan pelaksanaan penerimaan PPPK berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dan mempertanyakan kendala yang dihadapi Kabupaten Kota dalam proses penerimaan PPPK.

Bahkan, katanya, batas akhir penyelesaian Non ASN itu seharusnya sampai pada akhir bulan Desember 2024, tapi karena beberapa kendala terjadi di beberapa daerah sehingga masa pendaftaran di perpanjang.

“Dan berdasarkan data base yang ada di BKN itulah pada pangkalan data BKN itu, diharapkan nanti bisa diakomodir semua sebagai PPPK baik itu PPPK penuh maupun PPPK paruh waktu dan disarankan juga oleh Menteri PAN-RB supaya Non ASN yang masih bersyarat menjadi PNS untuk mendaftar ikut seleksi CPNS,” tegasnya.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Resmikan Penerbangan Perdana Masamba–Makassar, Perkuat Konektivitas Wilayah Utara

Selain Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai, dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara yang baru saja dilantik, Prof Zudan Arif Fakrulloh itu, ditampilkan data 50 daerah di Indonesia dengan kondisi formasi penerimaan PPPK yang lebih kecil dari jumlah Non Asn-nya. Dari 50 daerah tersebut, 7 diantaranya berasal dari Sulawesi Selatan, yakni Jeneponto, Bantaeng, Pangkep, Gowa, Takalar, Bone, dan Sinjai.

Untuk formasi penerimaan PPPK di Pemprov Sulawesi Selatan, lanjut Jufri Rahman, sebanyak 12.419 Formasi yang terdiri dari Formasi Guru sebanyak 5.210 Formasi, Formasi Tenaga Kesehatan sebanyak 98 Formasi, dan Formasi Tenaga Teknis sebanyak 7.111 Formasi. Jumlah formasi yang diusulkan memperhatikan kondisi Non ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sampai dengan Bulan Desember 2024 berjumlah 10.503 orang.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Kirim Tim Tanggap Bencana ke Aceh, Sumut, dan Sumbar, Gubernur Andi Sudirman: “Ini Komitmen dan Tanggung Jawab Kemanusiaan”

Adapun hasil seleksi pengadaan PPPK Tahap I, PPPK Tenaga Teknis sebanyak 5.764, PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 61 orang, dan PPPK Tenaga Guru sebanyak 801 orang, dan jumlah keseluruhan hasil seleksi PPPK tahap I sebanyak 6.631 orang.

Sementara untuk seleksi pengadaan PPPK Tahap 2 yang batas waktu pendaftarannya akan berakhir pada tanggal 15 Januari 2025, dengan jumlah pelamar sampai dengan hari ini, sebanyak 3.117 orang dengan Formasi Tenaga Guru sebanyak 1.881 orang, Formasi Tenaga Kesehatan sebanyak 45 orang, dan Formasi Tenaga Teknis sebanyak 1.191 orang. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Proyek Jalan Rp2,5 Triliun Sulsel Dikebut, Akademisi Unhas Sebut Langkah Berani dan Berdampak Besar

Published

on

Kitasulsel–Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mempercepat pelaksanaan Multi Years Project (MYP) pembangunan jalan yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Seluruh enam paket pekerjaan kini telah memasuki tahap konstruksi di berbagai wilayah.

Program yang didanai melalui APBD senilai Rp2,5 triliun tersebut mencakup penanganan sekitar 1.400 kilometer jalan pada sekitar 100 ruas jalan provinsi yang tersebar di 24 kabupaten/kota selama periode 2025–2027. Panjang penanganan jalan itu setara dengan jarak perjalanan darat dari Kota Makassar menuju Gorontalo.

Pekerjaan di lapangan meliputi pengaspalan, pengecoran beton, pembangunan drainase, talud, box culvert, hingga preservasi jalan pada sejumlah ruas strategis. Program ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat akses masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Wahyu Haryadi Piarah, menilai pelaksanaan proyek melalui skema multi years contract merupakan langkah yang tepat untuk pekerjaan infrastruktur berskala besar karena memberikan kepastian pendanaan dan waktu pelaksanaan sehingga kualitas konstruksi tetap terjaga.

BACA JUGA  Buka Trend Hijab Road to AMBF, Ninuk Zudan Harap Ada Regenerasi dan Pembinaan Desainer Muda

“Sebagai orang yang menekuni bidang infrastruktur, saya melihat proyek 1.400 km ini sebagai langkah yang tepat dan berani,” kata Prof. Wahyu, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, pembagian pekerjaan ke dalam enam paket juga menjadi strategi yang efektif karena memungkinkan pelaksanaan proyek berlangsung secara paralel di banyak titik tanpa mengurangi pengawasan terhadap mutu pekerjaan.

“Skema ini secara teknis paling masuk akal untuk proyek sebesar ini. Kontraktor memiliki kepastian pendanaan dan waktu kerja sehingga kualitas konstruksi tidak dikorbankan hanya untuk mengejar tahun anggaran,” ujarnya.

Prof. Wahyu menjelaskan, masih banyak potensi ekonomi daerah di Sulawesi Selatan yang belum berkembang secara optimal akibat keterbatasan infrastruktur jalan. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik menjadi tinggi dan menghambat distribusi barang maupun mobilitas masyarakat.

Dengan membaiknya jaringan jalan, ia meyakini waktu tempuh akan semakin singkat, biaya distribusi menurun, serta wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.

BACA JUGA  Petinju Sulsel Partai Pembuka di Babak Penyisihan Cabor Tinju PON XXI

“Ketika jalan tersambung dengan baik, waktu tempuh akan berkurang, biaya distribusi turun, dan wilayah-wilayah yang sebelumnya tertinggal memiliki peluang yang sama untuk berkembang,” jelasnya.

Menurutnya, manfaat proyek ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani, pelaku UMKM, pedagang, hingga warga yang membutuhkan akses menuju layanan kesehatan dan pendidikan. Distribusi hasil pertanian dan perkebunan juga diperkirakan menjadi lebih cepat dan efisien, sementara biaya operasional kendaraan dapat ditekan karena kondisi jalan semakin baik.

Selain memperlancar aktivitas ekonomi, terbukanya akses jalan diyakini akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang koridor pembangunan, mulai dari usaha jasa transportasi, perdagangan, kawasan kuliner, tempat peristirahatan, hingga pengembangan destinasi wisata yang sebelumnya sulit dijangkau.

Meski demikian, Prof. Wahyu mengakui pembangunan jalan dalam skala besar tentu menimbulkan dampak sementara, seperti kemacetan, debu, dan perubahan arus lalu lintas. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mendukung proses pembangunan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.

BACA JUGA  Sekda Jufri Rahman Terima BMKG Pusat, Bahas Kondisi Cuaca Jelang Arus Mudik Lebaran

“Saya mengajak masyarakat untuk bersabar karena gangguan yang terjadi saat ini merupakan bagian dari proses membangun infrastruktur yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Setiap hari pekerjaan berjalan lancar berarti kita semakin dekat pada jalan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Prof. Wahyu menekankan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh kualitas konstruksi, tetapi juga oleh konsistensi pemerintah dalam menjaga transparansi pelaksanaan pekerjaan serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terdampak.

Ia optimistis, apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Multi Years Project pembangunan jalan akan menjadi salah satu program infrastruktur paling berpengaruh dalam sejarah pembangunan Sulawesi Selatan.

“Kalau itu berjalan baik, saya yakin proyek ini akan menjadi salah satu pencapaian infrastruktur paling berdampak dalam sejarah pembangunan Sulawesi Selatan,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending