DPRD Kota Makassar
DPRD Makassar Desak Aparat Selidiki Kebakaran Kantor Dinas Pendidikan
Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Ketua DPRD Makassar, Anwar Faruq menyampaikan keprihatinannya atas terjadinya insiden kebakaran Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Terkait hal itu, Anwar Faruq pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan secara transparan guna mengusut tuntas insiden tersebut.
“Kejadian ini sangat memprihatinkan, terlebih karena menyangkut salah satu instansi penting yang memberikan layanan dasar kepada masyarakat, yaitu pendidikan,” kata Anwar Faruq, Minggu, 12 Januari 2025.
“Kami meminta penyelidikan secara transparan untuk memastikan tidak ada kelalaian atau unsur kesengajaan dalam insiden ini,” sambungnya.
Selain itu, Anwar juga menyoroti perlunya evaluasi standar keamanan di seluruh fasilitas publik.
Menurutnya, musibah seperti ini bisa dicegah jika ada langkah mitigasi yang memadai, seperti pemasangan sistem deteksi dini kebakaran dan simulasi tanggap darurat secara berkala di setiap instansi pemerintah.
“Kejadian ini harus menjadi pelajaran penting agar seluruh OPD di Kota Makassar lebih memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan gedung, sehingga risiko serupa bisa diminimalkan di masa depan,” tuturnya.
Sebelumnya, musibah kebakaran hebat melanda Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar pada Sabtu dini hari, 11 Januari 2025.
Api yang berkobar sejak pukul 02.16 WITA menghancurkan sebagian besar gedung, mengakibatkan gangguan serius terhadap operasional dinas yang bertanggung jawab atas pendidikan di kota ini.
Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, segera merespons dengan memerintahkan Plt Kepala Dinas Pendidikan, Nielma Palamba, untuk memindahkan aktivitas operasional ke tempat yang lebih layak.
“Kami akan segera mengonsolidasikan seluruh pemerintah kota. Ada bangunan yang bisa digunakan agar tugas-tugas Dinas Pendidikan tetap berjalan,” ujar Danny.
Insiden kebakaran ini memicu spekulasi karena saksi mata mengaku mendengar suara ledakan sebelum api membesar.
Namun, Danny meminta publik untuk menahan diri dan menyerahkan penyelidikan kepada pihak berwenang.
“Mari percayakan kepada otoritas yang berwenang agar mereka bisa mengungkap fakta sebenarnya. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” tegasnya. (*)
DPRD Kota Makassar
DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Pemandangan Umum Tiga Ranperda, Tekankan Kolaborasi dan Transparansi
Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (22/10).
Tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Fraksi Mulia, melalui juru bicaranya Andi Muchlis Misba, menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan naskah ranperda.
“Koordinasi antarperangkat daerah dengan panitia khusus sangat penting agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada publik,” ujarnya. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili juru bicara Aswar, ST, menyoroti perlunya kejelasan indikator kinerja dalam pelaksanaan ranperda, khususnya pada penyelenggaraan kearsipan dan fasilitas pesantren.
Aswar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap pesantren harus menyeluruh dan berkelanjutan. “Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Diperlukan forum kemitraan strategis antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” jelasnya.
Fraksi PKS mengusulkan empat langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi pesantren, penyusunan skema bantuan dan kemitraan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pembentukan forum komunikasi lintas lembaga.
Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Fraksi PKS menilai perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru seperti PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dengan sistem administrasi yang profesional dan transparan.
Rapat pemandangan umum ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan oleh panitia khusus DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Seluruh fraksi berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional5 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login