Provinsi Sulawesi Selatan
Rapat Koordinasi, Sekda Jufri Rahman Harap Stakeholder Kompak Selesaikan Persoalan Ketahanan Pangan di Sulsel
Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr Jufri Rahman menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan sekaligus Sosialisasi dan Optimalisasi Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2025, di Gedung Lappoase, Jumat , 7 Februari 2025.
Mewakili Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry, Sekda Jufri Rahman dalam sambutannya menegaskan, dibutuhkan sosok yang ahli terkait ketahanan pangan di Sulsel. Iapun berharap seluruh stakeholder terkait kompak dalam menyelesaikan masalah ketahanan pangan ini.
“Memang menangani persoalan ketahanan pangan dibutuhkan kecerdasan dan kebijaksanaan dan ini berhadapan dengan nasib sekian banyak rakyat,” ucap Jufri Rahman.
Jufri Rahman menilai, salah satu bentuk kemandirian sebuah negara ialah pengendalian pangan. Dia menyarankan agar potensi yang ada bisa dimaksimalkan agar dapat menyelesaikan persoalan ketahanan pangan di Sulsel.
“Ketahanan pangan adalah salah satu bentuk mandirinya suatu negara. Dan saya berharap di rakor ini sudah dipeta-petakan potensi dan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi terkait. Dengan adanya rakor ini semua persoalan yang yang kita perdebatkan itu kita bisa jembatani,” jelasnya.
Rakor ini, kata Jufri Rahman, dilaksanakan agar para instansi terkait dalam penanganan pangan dapat berkordinasi dengan baik. Tidak hanya jalur koordinasi saja, ia menganggap apa yang menjadi pembahasan dalam rakor tersebut dapat dikerjakan langsung di lapangan.
“Kenapa mesti dirakorkan ketahanan pangan, kenapa ada koordinasi? Karena koordinasi satu kata yang sangat gampang diucapkan, direncanakan tapi susah direalisasikan di lapangan,” ujar Jufri Rahman.
“Itulah kenapa TNI dilibatkan dalam ketahanan pangan. Karena namanya koordinasi, mesti ada garis komando dan itu terbiasa dalam dunia militer.
Saya kira itu pilihan bijak dan cerdas yang dilakukan Bapak Menteri Pertanian, pelibatan TNI mengawal ketahanan pangan,” sambungnya.
Kemudian, perlunya sosialisasi ketahanan pangan ini, Jufri Rahman menyebut tidak lain agar masyarakat yang belum paham bisa paham. Tentunya hal ini juga menyangkut kemauan Bapak Presiden Prabowo, seperti beras tidak kita impor lagi.
“Kita lakukan sosialisasi bahwa kita menyadari belum banyak orang yang paham bagaimana itu pengadaan gabah dan beras dalam negeri,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Muhammad Arsjad mengatakan inisiasinya ini merupakan rakor pertama yang dilakukan terkait ketahanan pangan.
Makanya dia berharap, lewat kegiatan ini apa yang menjadi tantangan dan persoalan terhadap ketahanan pangan di Sulsel bisa diselesaikan sekaligus membantu mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.
“Kegiatan Rakor ini merupakan rakor ketahanan pangan pertama yang dilakukan di Sulsel. Awal langkah yang baik dari kita semua dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Sulsel dan ini tidak mudah tanpa dukungan dari semua stakeholder,” kata Arsjad.
“Melalui forum kordinasi ini kita berharap persoalan dan tantangan yang kita hadapi dalam rangka penguatan ketahanan pangan khususnya mewujudkan swasembada pangan di Sulsel bisa terlaksana dan terwujud apa yang kita harapkan,” tutupnya. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel dan Wamendagri Dorong Kepemimpinan Hijau Lewat Green Leadership Forum II
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya terhadap pembangunan hijau dan rendah karbon. Hal ini ditegaskan dalam Green Leadership Forum II yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (29/7/2025).
Forum ini menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman.
Mengangkat tema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan”, forum ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan penting seperti Country Representative The Asia Foundation Indonesia (TAF) Hana A. Satriyo, Direktur Eksekutif PATTIRO Fitria Muslih, kepala daerah se-Sulsel, akademisi, NGO, serta pegiat lingkungan.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya menekankan pentingnya memperkuat kepemimpinan hijau (green leadership) di tingkat daerah.
“Sulsel ini adalah provinsi yang bisa dikatakan terbaik ya, yang berkomitmen untuk perencanaan penganggaran dari program-program mitigasi perubahan iklim dan mendorong kepemimpinan hijau,” ujar Bima.
Ia menambahkan bahwa sinergi lintas sektor seperti antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.
“Saya lihat bagaimana pemerintahan Provinsi Sulsel dengan kota, kabupaten berkolaborasi dalam kerangka pentahelix dengan kampus, NGO, The Asia Foundation, PINUS dan Pattiro. Ini contoh baik, ini best practice lah menurut saya di Indonesia,” imbuhnya.
Sementara, Sekda Sulsel Jufri Rahman, yang hadir mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa forum ini adalah bukti konkret dari kolaborasi lintas pihak yang konsisten sejak suksesnya Green Leadership Forum pertama pada 2022.
“Forum ini adalah bukti nyata dari keberlanjutan komitmen kita bersama, setelah kesuksesan Green Leadership Forum pertama pada tahun 2022 yang berhasil mendorong lahirnya kebijakan inovatif Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE),” ujar Jufri.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sulsel telah menempatkan isu perubahan iklim sebagai prioritas pembangunan jangka panjang dan menengah.
“Provinsi Sulawesi Selatan telah menempatkan isu lingkungan perubahan iklim sebagai agenda prioritas pembangunan daerah. Komitmen ini secara eksplisit termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Sulsel,” terangnya.
Jufri menyebutkan bahwa prinsip pembangunan hijau dan rendah karbon sudah menjadi bagian integral dari Rancangan Akhir RPJMD Sulsel 2025–2029.
Dalam misinya, Sulsel menargetkan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim sebagai kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Ia berharap Green Leadership Forum II menjadi momentum sinergi pemerintah pusat, daerah, NGO, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.
“Dengan dukungan para pihak dan sinergi satu dengan lainnya, kami optimis pencapaian pembangunan menuju Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter dapat terwujud,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari forum ini, diluncurkan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk Kabupaten Sinjai, Jeneponto, dan Bulukumba.
Selain itu, Bupati Maros menyerahkan SK Masterplan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial kepada pemerintah pusat dan provinsi.
Forum ini juga memberikan penghargaan kepada 7 kabupaten dan 1 kota yang telah memiliki kebijakan Environmental Fiscal Transfer (EFT) dan pengembangan perhutanan sosial berbasis kawasan terpadu. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login