Connect with us

Politics

Rusdi Masse Jamu Makan Malam Kader NasDem Bupati Dan Walikota Terpilih di Sulsel, Harap Jalankan Amanah Dengan Baik

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Sejumlah kader Partai NasDem dari Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil terpilih sebagai Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, dan Wakil Bupati dalam Pemilu 2024 menghadiri jamuan makan malam yang digelar di Teratai Chinese Resto (Outdoor), dekat parkiran belakang Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu malam (16/2/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan, H Rusdi Masse Mappasessu, yang juga merupakan Anggota DPR RI. Selain itu, hadir pula kepala daerah terpilih dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Bupati dan Wakil Bupati Sidrap, Enrekang, Pinrang, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Pangkep.

Dalam sambutannya, Rusdi Masse memberikan apresiasi kepada para kepala daerah yang telah meraih kepercayaan masyarakat melalui Pemilu 2024.

BACA JUGA  Teriakan Coblos Nomor Dua Sambut Kedatangan Rezki Mulfiati Lutfi di Wilayah Utara Kota Makassar

“Kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras bersama. Saya berharap semua kepala daerah yang terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik dan membawa perubahan positif bagi masyarakat Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Bupati Sidrap, H Syaharuddin Alrif, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW Partai NasDem, menyatakan bahwa acara ini bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga untuk menyatukan visi dalam membangun daerah masing-masing.

“Kami siap bekerja keras demi kesejahteraan rakyat,” kata H Syaharuddin.

Acara berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kebersamaan. Para peserta juga membahas berbagai strategi pembangunan di daerah masing-masing serta peran penting Partai NasDem dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

BACA JUGA  Kampanye di Malimongan, Amri Arsyid Yakinkan Ibu-Ibu Program Bantuan Usaha 10 Juta

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

BACA JUGA  Rusdi Layong: Partai Gelora Luwu Timur Solid Dukung Ibas-Puspa

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel