DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Bahas Strategi Efisiensi APBD 2025 Sesuai Instruksi Presiden

Published

7 bulan ago

9 Maret 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah menjadi fokus utama dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar yang digelar pada Minggu (09/03).

Agenda ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah daerah.

Rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Makassar tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika, bersama Wakil Ketua III Eric Horas.

Sejumlah anggota dewan serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Makassar turut hadir membahas langkah-langkah strategis dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Dalam rapat tersebut, DPRD bersama jajaran eksekutif berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan keuangan daerah dengan arahan pemerintah pusat. Tujuannya adalah agar penggunaan anggaran tidak hanya hemat, tetapi juga tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Andi Suharmika dalam forum tersebut.

Rapat ini menjadi momen penting untuk memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, khususnya dalam menyusun kebijakan fiskal yang responsif terhadap tantangan pembangunan kota.

Diharapkan, pengelolaan anggaran yang efisien dapat mempercepat realisasi program-program prioritas pemerintah kota.

Lebih lanjut, sinergi ini dipandang vital untuk memastikan pelaksanaan APBD 2025 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar, baik dalam aspek layanan publik, infrastruktur, maupun peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Dengan koordinasi yang solid, DPRD Makassar optimistis bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun ini akan berjalan lebih efektif dan berdaya guna bagi kemajuan kota. (*)

DPRD Kota Makassar

Reses di Rappocini, Eric Horas Janji Kawal Pemerataan Bantuan Sosial dan Keamanan Warga

Published

3 hari ago

15 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Ketua DPRD Makassar, Eric Horas kembali menggelar reses pertama masa persidangan pertama masa sidang 2025/2026, Rabu (15/10/2025).

Titik ketujuh berlangsung di Jalan Banta-bantaeng Lorong 3 Nomor 2 RT07/RW05, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini.

Sama seperti titik sebelumnya, Ketua Gerindra Makassar itu disambut antusias oleh warga. Dia didampingi oleh Lurah Banta-bantaeng, Anselmus Watratan, Babinsa, Babinkamtibmas, serta tokoh masyarakat.

Eric–sapaan akrab Eric Horas menggelar reses yang merupakan bagian dari tugasnya sebagai Anggota DPRD Makassar. Dalam agenda ini, warga dipersilahkan untuk menyampaikan keluhannya.

Pada kesempatan tersebut, Eric Horas mendengarkan beberapa keluhan warga, seperti bantuan sosial dan pengadaan kamera CCTV.

Eric pun menjelaskan bahwa bantuan sosial yang tidak merata disebabkan karena minimnya sosialisasi. Untuk itu, hal ini perlu digencarkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Makassar.

“Jadi ini menjadi atensi kami. Memang harus turun sosialisasi ke masyarakat terkait masalah pendataan dan usulan secara online,” ucapnya.

Dia juga menyebut, kendala lainnya adalah karena orang tua yang masih gagap teknologi. Untuk itu, sosialisasi harus dilakukan dengan intens sehingga pendaftaran bisa tuntas.

“Karena kita tahu masih ada beberapa warga yang belum paham teknologi, ini yang jadi kendala karena sekarang usulan dilakukan secara online,” ujarnya.

“Namun ini tetap jadi atensi saya untuk sampaikan ke dinas terkait karena susah juga warga yang belum dapat padahal layak menerima bantuan,” kata Eric.

Sedangkan pengadaan kamera CCTV, kata Eric, akan dicek lebih dulu ketersediaannya. Namun menurutnya, wilayah pemukiman padat penduduk seperti Banta-bantaeng layak diprioritaskan untuk dipasang.

“Intinya setiap wilayah pemukiman itu harus diusahakan dapat. Namun ada beberapa memang yang dianggap rawan jadi dipasang lebih dulu,” tambahnya.

Erick mengupayakan pengadaan kamera CCTV bisa dipasang di setiap wilayah pada tahun 2026 mendatang dengan melihat beberapa pertimbangan.

“Tapi kalau misalkan masih ada tahun ini, kita harus upayakan untuk dipasang,” tutup Eric.

Selain bantuan sosial dan pengadaan kamera CCTV, Eric telah mendapatkan banyak keluhan lain di beberapa titik reses yang lalu, seperti perbaikan drainase dan KIS. (*)