Connect with us

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Siap Dukung Program Prioritas Munafri-Aliyah dalam APBD Perubahan 2025

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar siap mengawal program-program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), dalam APBD Perubahan 2025.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, mengatakan, pihaknya menunggu penyampaian visi-misi pasangan Appi-Aliyah dalam rapat paripurna DPRD Makassar pada 3 Maret 2025.

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, pihaknya masih menunggu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari Pemkot Makassar untuk dibahas lebih lanjut dalam Panitia Khusus (Pansus).

“Kami menunggu dokumen RPJMD yang akan diserahkan oleh Pemkot Makassar untuk dibahas lebih lanjut,” kata Andi Suharmika, Minggu (23/2/2025).

Beberapa program unggulan Appi-Aliyah, seperti pemilihan RT/RW serentak, penghapusan iuran sampah, dan pembangunan stadion, perlu diperjelas mekanisme pendanaannya.

Jika tidak tercover dalam APBD pokok 2025, maka DPRD bersama Pemkot akan mencari solusi melalui APBD Perubahan.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Kembali Raih Opini WTP dari BPK, Pertahankan Prestasi Lima Tahun Berturut-turut

“Kami ingin memastikan bahwa program yang dijanjikan kepada masyarakat benar-benar dapat terealisasi,” kata Andi Suharmika.

DPRD Makassar juga menunggu keputusan Pemkot terkait apakah program pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan atau diganti dengan kebijakan baru.

“Semua tergantung Wali Kota Makassar. Penganggarannya juga masih dalam tahap konsultasi dengan Pemkot Makassar,” tambahnya.

Andi Suharmika menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Pemkot dalam mewujudkan pembangunan yang pro-rakyat.

“Pada intinya, kami menunggu hasilnya setelah dikonsultasikan ke Pemkot Makassar. Kami di DPRD Makassar siap mendukung dan bersinergi dengan Pemkot,” jelasnya.

Munafri-Aliyah Fokus 100 Hari Kerja, Berikut Program Siap Dieksekusi di APBD Perubahan Pemkot Makassar

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), langsung tancap gas setelah dilantik Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka, sejumlah program prioritas siap dieksekusi untuk mewujudkan janji kampanye.

BACA JUGA  Ari Ashari Ilham Kritik Proyek Pengaspalan Jalan Metro: Kualitas Buruk dan Tidak Tepat Waktu

“Kami memulai dengan fokus menjalankan efisiensi anggaran. Namun, ada beberapa program prioritas yang akan kami laksanakan dalam 100 hari kerja pertama,” kata Munafri, Jumat (21/2/2025).

Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tahap awal kepemimpinannya akan dimulai dengan efisiensi anggaran, sembari memastikan program-program prioritas berjalan sesuai rencana.

Program unggulan Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), akan dijalankan oleh Munafri-Aliyah.

Beberapa program yang bakal dieksekusi adalah:

Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) akan digelar serentak di Makassar. Dengan ini, diharapkan efektivitas pelayanan publik di tingkat masyarakat dapat meningkat.

Salah satu janji kampanye yang akan segera direalisasikan adalah penghapusan iuran sampah. Kebersihan kota tetap terjaga tanpa membebani masyarakat.

BACA JUGA  Ketua DPRD Makassar Supratman Hadiri Refleksi Akhir Tahun 2024 untuk Evaluasi Pembangunan Kota

Konsep stadion bertaraf internasional untuk PSM Makassar sedang disusun dan akan dibahas dalam APBD Perubahan 2025.

Pemkot Makassar berkomitmen menyediakan sambungan air bersih gratis bagi warga yang belum memiliki akses.

Sebagai simbol kebanggaan, Pemkot Makassar merancang stadion untuk PSM Makassar, yang juga akan menjadi tempat perayaan bagi masyarakat.

Program jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu akan memastikan kesehatan menjadi hak setiap warga Kota Makassar.

Aplikasi digital ini memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari pembayaran tagihan hingga pengaduan masalah kota.

Tempat untuk anak muda Makassar berekspresi dan mengembangkan kreativitas, dari studio podcast hingga tempat pertunjukan musik.

“Kami yakin dengan program-program pro-rakyat, Makassar akan menjadi kota yang maju dan menjadi pusat pertumbuhan di Sulawesi Selatan serta Kawasan Timur Indonesia,” tegasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Perkuat Pengawasan Pelayanan Kesehatan, RSUD Daya Jadi Mitra Evaluasi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – DPRD Kota Makassar terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di sektor pelayanan kesehatan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII, yang digelar bersama RSUD Daya Kota Makassar di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan dipimpin Anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad, SE., MM, dan menghadirkan narasumber Dr. A. Any Muliany Mahyuddin serta Shinta Mashita A. Molina, dengan Putra Muhammad Taufan sebagai moderator.

Dalam sambutannya, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pengawasan yang kami lakukan bertujuan memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan,” ujarnya.

BACA JUGA  Sekretaris DPRD Makassar Hadiri High Level Meeting TP2DD 2026, Perkuat Sinergi Transformasi Digital

Ia menambahkan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi DPRD agar pelayanan publik dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan.

“Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi DPRD agar pelayanan publik dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan,” katanya.

Pada sesi pemaparan materi, Dr. A. Any Muliany Mahyuddin menekankan pentingnya tata kelola yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai fondasi peningkatan mutu layanan kesehatan.

Menurutnya, RSUD Daya terus melakukan berbagai inovasi dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan kesehatan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur bekerja secara profesional dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien,” jelasnya.

Ia juga menilai pengawasan DPRD memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan mutu layanan rumah sakit melalui evaluasi yang konstruktif.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Kembali Raih Opini WTP dari BPK, Pertahankan Prestasi Lima Tahun Berturut-turut

Sementara itu, Shinta Mashita A. Molina mengangkat pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, pengawasan yang efektif membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar setiap kebijakan dapat berjalan sesuai harapan.

“Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pengawasan karena memberikan masukan langsung terhadap kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Diskusi yang dipandu Putra Muhammad Taufan berlangsung interaktif. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan masukan terkait pelayanan kesehatan serta mekanisme pengawasan pemerintah daerah.

Salah satu peserta mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dan RSUD Daya dalam memastikan peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat dirasakan secara merata. Menanggapi hal itu, para narasumber menjelaskan bahwa evaluasi rutin, penguatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengawasan berkelanjutan menjadi strategi utama dalam meningkatkan mutu pelayanan.

BACA JUGA  Nunung Dasniar Minta Pemkot Tuntaskan Masalah Anjal-Gepeng

Peserta lainnya juga menanyakan mekanisme penyampaian aspirasi apabila masyarakat masih menemukan kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Para narasumber menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan berbagai saluran pengaduan resmi yang tersedia, dan setiap laporan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar berharap sinergi antara legislatif, Pemerintah Kota Makassar, RSUD Daya, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Continue Reading

Trending