Connect with us

Pemkot Makassar

Hadiri Penanaman Mangrove, Walikota Makassar Tekankan Ini Untuk Lingkungan dan Ekonomi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri kegiatan penanaman mangrove di kawasan wisata mangrove Dermaga A, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Minggu (1/6/2025).

Munafri, didampingi Sekda Zulkifly Nanda, jajaran SKPD, para Lurah dari Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, serta kelompok pemerhati lingkungan.

Dalam keterangannya, Wali Kota Munafri menyampaikan bahwa kegiatan penanaman ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Kehutanan dalam bentuk bantuan bibit mangrove.

“Hari ini kami di Untia melakukan penanaman mangrove untuk menambah tutupan hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kita dapat bantuan dari Kementerian Kehutanan untuk mendukung program ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa manfaat penanaman mangrove tidak hanya dilihat dari sisi lingkungan semata, tetapi juga harus berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

BACA JUGA  Bunda PAUD Kota Makassar Tegaskan Pentingnya Inovasi dan Kreativitas di Gelar Karya PAUD-PNF

Ia menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat.

“Selain manfaat ekologis, ekosistem mangrove juga memberikan manfaat ekonomi karena menjadi tempat berkembang biota laut seperti udang dan ikan,” jelas Munafri.

Mangrove diketahui memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekosistem pesisir. Selain sebagai habitat berbagai jenis satwa, mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon yang sangat efektif, pelindung garis pantai dari abrasi, serta penyeimbang suhu dan kualitas air laut.

Apalagi, Mangrove memiliki kemampuan menyimpan karbon hingga lima kali lebih banyak dibandingkan hutan tropis lainnya. Ini menjadikannya salah satu senjata alam paling kuat dalam mengatasi krisis iklim.

BACA JUGA  Target Akhir November, APBD 2025 Baru Dibahas Pekan Depan

Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan kuatnya sinergi dalam mendukung agenda konservasi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Makassar.

Appi mengapresiasi keterlibatan semua pihak. Ia menekankan bahwa konservasi mangrove adalah tanggung jawab bersama.

Kegiatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga ekosistem mangrove dan menjadikannya bagian dari budaya hidup masyarakat pesisir di Makassar.

“Menjaga mangrove berarti menjaga masa depan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi seluruh masyarakat. Dengan kebersamaan, kita bisa melestarikan alam untuk anak cucu kita,” ungkapnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Raih Penghargaan Kinerja Terbaik Nasional di Hari Otonomi Daerah 2026

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang digelar di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/4/2026).

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, capaian ini dinilai sebagai bukti nyata keberhasilan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam keterangannya, Appi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Kota Makassar.

BACA JUGA  Aliyah Mustika Ilham Buka Super Life Revolution Training Angkatan ke-8 UCLB

“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik,” ujarnya.

“Mudah-mudahan ini terus memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya di Pemkot Makassar, untuk terus membangun sinergi dan meningkatkan kinerja,” sambungnya.

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kota Makassar meraih skor 3,6171 dengan status kinerja tertinggi.

Evaluasi tersebut menjadi indikator utama dalam menilai kualitas kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia, meliputi aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan.

Yang menarik, Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan dari kawasan luar Pulau Jawa, yang mampu menembus dominasi daerah-daerah besar lainnya dalam penghargaan bergengsi ini.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Jawab Kebutuhan Transportasi Siswa Lewat Bus Gratis

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa inovasi dan reformasi birokrasi yang dijalankan Pemkot Makassar mampu bersaing di tingkat nasional.

Lebih lanjut, Appi menegaskan bahwa capaian ini menunjukkan arah pembangunan Kota Makassar yang berfokus pada efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta inovasi tata kelola pemerintahan sudah berada di jalur yang tepat.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara pemerintah kota, DPRD, unsur Forkopimda, serta dukungan penuh masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja kami pemerintah kota saja, tetapi juga hasil kolaborasi dengan DPRD, Forkopimda, dan yang paling penting dukungan seluruh masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut, melainkan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang.

BACA JUGA  Munafri Arifuddin Ajak Warga Manggala Bersinergi Bangun Makassar yang Lebih Baik

“Kita berharap apa yang kita dapatkan hari ini tidak membuat kita berpuas diri, tetapi justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang,” tutupnya.

Diketahui, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025 menetapkan sejumlah daerah dengan kinerja terbaik secara nasional, terdiri dari 5 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan 9 pemerintah kota, termasuk Kota Makassar.

Capaian ini semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan yang unggul, kompetitif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkelanjutan.

Continue Reading

Trending