Provinsi Sulawesi Selatan
Dongkrak Sektor Perikanan Sulsel, Sudirman Siapkan 100 Kapal untuk Nelayan

Kitasulsel–MAKASSAR Kabar baik bagi para nelayan di Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyiapkan bantuan ratusan unit kapal gratis untuk nelayan di berbagai daerah.
Kepala DKP Sulsel, M Ilyas, menyampaikan bahwa bantuan kapal ini merupakan bagian dari program Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, untuk memperkuat sektor perikanan tangkap di wilayahnya.

“Tahun ini, Pak Gubernur mengalokasikan anggaran untuk bantuan kapal nelayan. Terdiri dari 100 unit kapal berukuran 1 GT, 20 unit kapal 5 GT, dan 3 unit kapal 15 GT,” kata M Ilyas kepada wartawan, Minggu (15/6/2025).
Kapal berukuran 1 GT (Gross Tonnage) umumnya memiliki panjang sekitar 10 meter dan digunakan oleh nelayan kecil untuk mencari ikan di perairan dangkal atau dekat pantai.

Sementara kapal 5 GT berukuran lebih besar, dengan panjang sekitar 12 meter, yang mampu menampung lebih banyak awak dan alat tangkap.
Adapun kapal 15 GT dapat melebihi 15 meter dan dirancang untuk beroperasi di laut lepas karena lebih tahan terhadap ombak dan cuaca ekstrem.
Tidak hanya kapal, nelayan juga akan mendapatkan alat penangkap ikan sebagai bagian dari paket bantuan ini.
“Bantuan alat tangkap sudah termasuk dalam paket bantuan kapal,” jelas Ilyas.
Pemprov Sulsel saat ini tengah memetakan wilayah penerima bantuan kapal.
Menurut Ilyas, hampir seluruh kabupaten/kota akan mendapatkan bantuan, meskipun jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan daerah.
“Ada permintaan dari sejumlah daerah seperti Selayar, Luwu, dan Luwu Utara. Semua berdasarkan permintaan pemerintah kabupaten,” jelasnya.
Terkait penerima bantuan, DKP akan menyesuaikannya dengan petunjuk teknis (juknis).
Hanya kelompok nelayan yang memenuhi kriteria yang akan menerima bantuan, dan mereka diwajibkan menandatangani surat perjanjian pemanfaatan.
“Akan ada surat kesepakatan. Kalau kapal tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka bantuan bisa ditarik kembali,” tegasnya.
Ilyas berharap program bantuan kapal ini dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan di Sulsel. Saat ini, produksi perikanan tangkap di Sulsel berada di kisaran 500 ribu ton per tahun, padahal potensi maksimalnya mencapai 1 juta ton.
“Dengan bantuan kapal ini, kami menargetkan hasil tangkapan bisa meningkat menjadi 750 ribu ton per tahun,” tutupnya. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Fatmawati Rusdi dan Meutya Hafid Buka Literasi Digital “Klik Aman, Anak Nyaman

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membuka kegiatan Fasilitasi Literasi Digital untuk Perempuan, Anak, dan Komunitas yang digelar di Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Makassar, Senin (16/6/2025).
Kegiatan ini mengusung tema “Klik Aman, Anak Nyaman: Bijak Gawai, Cerdas Online” dan dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya peran perempuan dalam menjaga ketahanan digital keluarga di tengah derasnya arus teknologi informasi yang membawa peluang sekaligus risiko.
“Perempuan adalah tiang negara, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ketika perempuan maju, maka masyarakat dan bangsa akan ikut maju. Di era digital ini, kita diperhadapkan dengan tantangan baru yang memerlukan kecermatan, etika, dan kebijaksanaan dalam penggunaan media sosial dan perangkat digital,” ujar Fatmawati Rusdi.

Fatmawati juga mengapresiasi kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mendorong literasi digital yang menyasar perempuan dan anak, sebagai langkah nyata membangun kesadaran kolektif di era transformasi digital.
“Saya sangat mengapresiasi program ini. Manfaatnya besar, khususnya bagi para ibu, agar dapat memberi edukasi dan perlindungan digital kepada anak-anak mereka. Literasi digital seharusnya jadi gerakan bersama lintas sektor,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Perlindungan Anak di Ruang Siber atau PP Tunas, sebagai bentuk komitmen negara menciptakan ruang digital yang aman untuk anak.
“PP Tunas yang sudah ditandatangani Presiden mengatur perlindungan anak di ruang digital. Kita berkolaborasi dengan Pemprov Sulsel dan para orang tua, utamanya para ibu, karena mereka punya lebih banyak waktu untuk mendampingi anak,” ujar Meutya Hafid.
Meutya menambahkan bahwa selain pembatasan usia anak untuk masuk ke platform digital, edukasi di tingkat keluarga dan regulasi turunan oleh kepala daerah juga penting untuk diperkuat. Ia bahkan membuka wacana soal pembatasan penggunaan gawai bagi anak selama jam sekolah di Sulawesi Selatan.
“Kita ingin mendorong adanya pembahasan di Sulsel, apakah memungkinkan dilakukan pembatasan gadget saat anak-anak berada di sekolah,” ujarnya.
Meutya juga menegaskan bahwa platform digital wajib menghormati regulasi di Indonesia dan aktif memblokir konten negatif.
“Baru-baru ini, misalnya, kita telah memblokir sejumlah konten seperti komunitas sedarah dan berbagai konten berbahaya lainnya.
Namun yang paling utama adalah mendorong platform digital untuk menghormati aturan yang berlaku di Indonesia. Mereka harus aktif melakukan pemblokiran terhadap konten yang melanggar di wilayah platform mereka sendiri,” tambahnya.
Kepala BPSDM Kominfo-Digital, Bonifasius Wahyu Pudjianto, turut menyoroti peran strategis perempuan dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi keluarga.
“Perempuan adalah pelindung utama dalam keluarga, baik di dunia nyata maupun digital. Saat ini, anak-anak kita lahir dan tumbuh di era digital yang penuh kemudahan sekaligus ancaman.
Di balik kemudahan gadget dan media sosial, terdapat risiko serius seperti perundungan siber, penipuan online, hingga eksploitasi anak,” ungkap Bonifasius.
Ia juga menyebut terdapat 431 kasus eksploitasi anak di ruang digital selama 2021 hingga 2023, yang menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperkuat ekosistem digital yang aman.
“PP Tunas adalah tonggak penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman. Kami berharap perempuan menjadi agen perubahan lewat literasi digital,” tuturnya.
Bonifasius juga menekankan pentingnya implementasi PP Tunas oleh seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyaring konten berbahaya dan memastikan keamanan data pribadi anak.
“PP Tunas adalah tonggak penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman. Kami berharap orang tua bisa memainkan peran strategis dalam transformasi digital, dan perempuan bisa menjadi agen perubahan dengan bekal literasi digital yang mumpuni,” tuturnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber nasional dan lokal seperti Wicaksono (Tenaga Ahli Penanganan Komunikasi Krisis Kemenkomdigi), Naoemi Octarina (Ketua TP PKK Sulsel), dan Citra Rosalyn (anggota Japelidi & Dosen UNM), serta dipandu oleh Ananda Zhafira (Founder Bermakna Psychological Center).
Melalui forum ini, diharapkan lahir kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat literasi digital, menciptakan ruang daring yang aman, dan menempatkan perempuan sebagai garda terdepan perlindungan anak di era digital. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login