DPRD Kota Makassar

Pansus DPRD Makassar Bahas Penataan Arsip Daerah

Published

1 tahun ago

17 Juni 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Kearsipan DPRD Kota Makassar menggelar rapat pembahasan Naskah Akademik Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan di ruang Banggar DPRD Makassar, Selasa (17/6/2025).

Wakil Ketua Pansus Ranperda Kearsipan, Rachmat Taqwa Qurais, menyampaikan pentingnya kehadiran depo arsip yang layak dan representatif di Kota Makassar.

Selama ini, kata politisi PPP tersebut, pengelolaan arsip di Makassar belum tertata dengan baik karena sering berpindah-pindah lokasi tanpa tempat penyimpanan khusus seperti di daerah lain.

“Makassar butuh depo arsip permanen seperti di Yogyakarta atau Surabaya yang sudah modern dalam pengelolaan arsipnya. Di sini arsip masih berpindah-pindah, bahkan kadang tidak jelas ditempatkan di mana. Kita dorong agar Ranperda ini segera dibahas tuntas, disahkan, dan dilaksanakan,” tegasnya.

Ia mengingatkan pentingnya komitmen semua pihak agar aturan ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen di lemari, tapi benar-benar diimplementasikan di lapangan.

“Jangan sampai ini hanya jadi lembaran aturan yang disimpan begitu saja tanpa realisasi. Kita semua harus kawal bersama,” tambah Rahmat.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Zulkaraen dari Fraksi Mulia, meminta pihak terkait untuk menginventarisasi aset milik Pemerintah Kota Makassar yang bisa difungsikan sebagai kantor dinas kearsipan.

“Kami ingin tahu estimasi anggaran jika harus membangun kantor baru. Atau mungkin ada aset pemerintah kota yang tidak terpakai dan bisa dialihfungsikan menjadi kantor arsip yang layak.

Ini mirip kasus 16 kantor lurah yang belum permanen kemarin, Alhamdulillah sekarang sudah dianggarkan untuk 2025,” ungkap Tri.

Ia juga mengusulkan agar kantor kearsipan nantinya bisa dirancang menjadi tempat edukasi dan wisata sejarah seperti di Yogyakarta.

“Di Jogja, kantor arsipnya sudah menjadi destinasi edukasi, ada tiket masuk untuk sekolah dan pengunjung umum. Kita harap Makassar juga punya seperti itu agar fungsi arsip tidak hanya sebagai tempat penyimpanan dokumen, tapi juga pusat informasi sejarah kota,” ujarnya.

Tri berharap usulan ini bisa masuk dalam prioritas anggaran pokok 2026, meski di perubahan anggaran tahun berjalan kemungkinan sulit karena nilai investasinya cukup besar.

“Kita bisa mulai dari perencanaan, eksekusinya di anggaran pokok 2026,” pungkasnya. (*)

DPRD Kota Makassar

Wakil Ketua II DPRD Makassar Anwar Faruq Hadiri Car Free Day “Polri untuk Masyarakat” di Hari Bhayangkara ke-80

Published

2 hari ago

27 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq, menghadiri kegiatan Car Free Day bertajuk “Polri untuk Masyarakat” dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Sunset Quay, Center Point of Indonesia (CPI), Sabtu (27/6/2026), dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti berbagai rangkaian acara.

Kehadiran Anwar Faruq menjadi wujud dukungan DPRD Kota Makassar terhadap upaya mempererat hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat.

Momentum tersebut juga mencerminkan sinergi antarlembaga dalam mendorong pelayanan publik yang semakin humanis, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sejak pagi, kawasan Sunset Quay dipenuhi masyarakat yang mengikuti beragam aktivitas, mulai dari olahraga bersama, hiburan, hingga layanan publik yang disediakan secara langsung. Antusiasme warga menjadi bukti tingginya partisipasi masyarakat dalam memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, kegiatan ini menghadirkan ruang interaksi antara kepolisian dan warga. Berbagai layanan dan program kepolisian diperkenalkan secara langsung sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang mudah diakses, terbuka, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Anwar Faruq menilai kegiatan seperti ini memiliki nilai strategis karena mampu memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

“Sinergi yang terjalin melalui kegiatan seperti ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah dan kepolisian,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi yang harmonis antar seluruh elemen masyarakat menjadi fondasi utama dalam menciptakan Kota Makassar yang aman, nyaman, dan kondusif.

Selain menjadi ajang olahraga dan rekreasi, kegiatan Car Free Day juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai berbagai layanan kepolisian yang dapat diakses secara langsung. Hal ini sekaligus memperkuat semangat transformasi Polri menuju pelayanan yang semakin profesional dan dekat dengan masyarakat.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik di tengah dinamika tantangan yang terus berkembang.

Suasana penuh keakraban tampak mewarnai jalannya kegiatan. Kehadiran unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga warga dari berbagai kalangan memperlihatkan semangat kebersamaan yang menjadi kekuatan dalam membangun Kota Makassar.

Melalui kegiatan Car Free Day “Polri untuk Masyarakat”, diharapkan sinergi antara Polri, Pemerintah Kota Makassar, DPRD, dan masyarakat semakin kokoh. Semangat kebersamaan yang terbangun dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 diharapkan menjadi energi positif untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat.