Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Selaraskan Data PBI JKN Melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektor

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Kependudukan untuk Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kantor Gubernur, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Selasa, 17 Juni 2025.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dan dihadiri oleh jajaran lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan lembaga vertikal, seperti Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX Sulselbartra, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin secara adil dan merata.

Pemprov Sulsel, kata dia, memiliki komitmen penuh untuk menghadirkan layanan kesehatan yang optimal menjangkau wilayah terpencil, termasuk bagi masyarakat, rentan dan miskin melalui skema PBI JKN.

BACA JUGA  Pemprov Siapkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Anak Sekolah se-Sulsel, Dimulai 14 Juli 2025

“Penyelarasan data ini bukan sekedar administratif, melainkan fondasi dari sistem perlindungan sosial yang berkeadilan,” tegasnya.

Fatmawati pentingnya validasi dan integrasi data kependudukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahan inklusi, orang mampu yang menerima bantuan dan kesalahan pengecualian, orang miskin yang justru terlewat.

Ketidaktepatan ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial.

Rapat tersebut juga memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Kemensos, BPJS Kesehatan, Dukcapil, dan instansi teknis lainnya.

Pemutakhiran data secara berkala dan real time menjadi strategi untuk mempercepat verifikasi kepesertaan dan menjamin pelayanan kesehatan dapat diakses tanpa hambatan birokrasi.

BACA JUGA  Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry Dukung Lomba Kreasi PT ABC Indonesia untuk Bantu UMKM

Fatmawati menyampaikan bahwa data PBI yang telah tersinkronisasi dapat dimanfaatkan sebagai data dasar terpadu untuk berbagai intervensi program sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, dan subsidi energi.

Menurutnya, pemadanan data ini akan memperkuat efektivitas penanggulangan kemiskinan di Sulsel secara terukur dan berkelanjutan.

“Data yang akurat dan transparan akan mencapai pencapaian UHC yang inklusif dan manusiawi. Ini kunci untuk menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah,” ujar Wakil Gubernur.

Berdasarkan data per Juli 2024, cakupan kepesertaan JKN di Sulawesi Selatan telah mencapai 101,5 persen dari jumlah penduduk. Seluruh kabupaten/kota juga telah masuk ke dalam zona biru Universal Health Coverage (UHC), menandakan hampir semua penduduk telah dijamin dalam skema JKN, baik dari APBN maupun APBD.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel dan Maros Masuk Nominasi TPKAD Award 2025

Namun, Fatmawati mengingatkan agar capaian ini tidak membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperbarui data, menjaga akuntabilitas, dan memastikan efisiensi dalam program pengelolaan kesehatan di Sulsel. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Di Hadapan Kader HMI Se-Indonesia, Wagub Fatmawati Ajak Perempuan Bermimpi Besar dan Ambil Peran Strategis

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati Rusdi, tampil sebagai narasumber utama dalam Intermediate Training (Latihan Kader II) HMI Cabang Makassar yang berlangsung di Hotel Liberta Grand Sayang, Senin malam, 4 Agustus 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Festival Perkaderan yang diikuti 98 peserta dari 30 cabang HMI se-Indonesia.

Dalam sesi paparannya bertajuk “Prototipe Perempuan Sulsel: Berdaya dan Berdaulat”, Fatmawati menekankan pentingnya penguatan peran perempuan di ruang publik, khususnya di Sulawesi Selatan yang memiliki karakter kultural kuat.

Bahwa perempuan Sulawesi Selatan memiliki kekuatan identitas yang lahir dari nilai budaya dan sosial yang luhur, seperti siri’ na pacce, keberanian, serta etika dalam bertindak. Ia menggarisbawahi bahwa politik sopan santun menjadi ciri khas yang relevan dalam kepemimpinan perempuan Bugis-Makassar.

BACA JUGA  Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry Dukung Lomba Kreasi PT ABC Indonesia untuk Bantu UMKM

“Identitas perempuan Sulsel itu ada pada siri’ na pacce, keberanian, dan santun. Kita punya ciri khas, yakni politik sopan santun. Dan itu yang selalu saya kedepankan dalam setiap peran kepemimpinan,” kata Fatmawati.

Dalam forum yang berlangsung hangat dan interaktif itu, Fatmawati membagikan kisah perjalanannya dari Ketua PKK, Wakil Wali Kota Makassar, hingga menjadi Wakil Gubernur perempuan pertama di Sulsel.

Ia juga menyoroti tantangan dalam kontestasi politik, termasuk diskriminasi gender dan dominasi budaya patriarkal.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa ruang partisipasi perempuan kini semakin terbuka.

“Kita sudah punya regulasi dan program yang mendukung. Banyak perempuan sudah memimpin instansi strategis, dari kepala dinas hingga camat. Tinggal bagaimana kita menyambut peluang itu dengan kesiapan kapasitas diri,” jelasnya.

BACA JUGA  Berlangsung Seru, Pertandingan Futsal HUT Sulsel Diikuti Pj Gubernur Prof Zudan dan Legenda PSM Makassar

Ia juga mendorong kader HMI, khususnya perempuan, untuk berani mengambil peran strategis. Tidak ragu bermimpi besar.

“Kenali potensi dirimu. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar dan ambil peran. Perempuan harus bisa jadi pengambil keputusan, bukan sekadar pelengkap struktur,” ujar Fatmawati.

Peserta antusias mengikuti sesi ini. Salah satu peserta, Rahmatila Antula dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, mengaku terinspirasi. Terutama dengan gaya komunikasi Fatmawati yang tenang dan penuh empati.

“Speechless dari awal, beliau sangat membumi dan menyatu dengan peserta. Sebagai perempuan, saya jadi semakin percaya diri untuk mengambil peran,” katanya.

Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agus Salim, perempuan pertama yang menjabat posisi tersebut menilai kehadiran Fatmawati sebagai afirmasi penting.

BACA JUGA  Hadiri Buka Puasa REI Sulsel, Sekda Jufri Rahman Sampaikan Terima Kasih atas Dukungan REI ke Pemerintah

“Kami bangga. Dari sejarah orang Bugis-Makassar, perempuan punya peran besar, dari pengarang I La Galigo hingga tokoh adat. Sekarang kami yang melanjutkan jejak itu,” katanya.

Festival Perkaderan ini menjadi momen strategis dalam membangun kesadaran gender di kalangan organisasi mahasiswa Islam. HMI Cabang Makassar kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong kader perempuan tampil sebagai pemimpin masa depan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel