DISKOMINFO KAB SIDRAP

PT Kotrack Hadir di Sidrap, Petani Kini Lebih Mudah Akses Alsintan Modern

Published

1 tahun ago

3 Juli 2025

Kitasulsel–SIDRAP Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menyambut baik pembukaan kantor PT Kotrack Machinery Indonesia Cabang Sidrap, sebagai langkah positif untuk mempermudah petani dalam mengakses alat dan mesin pertanian (alsintan) modern.

Acara grand opening perusahaan penyedia alsintan itu berlangsung Kamis (3/7/2025), di Café Nusantara, Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Majjelling Watang, Kecamatan Maritengngae. Pemerintah daerah diwakili oleh Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Sidrap, Suriyanto.

Turut hadir, Anggota DPRD Sidrap Muhammad Tahir Umar, Kapolsek Maritengngae Iptu Irwan Taufik, Danramil 1420-03 Maritengngae Kapten Arh Ridwan Baharuddin, serta Kabid Tanaman Pangan DTPHPKP Arif Gunawan.

Sejumlah unsur perbankan juga hadir, di antaranya Kepala Cabang Bank Sulselbar Sidrap Andi Trisna Wardani, Kepala Cabang Bank Sulselbar Pinrang Andi Hendra, Kepala Cabang Bank Sulselbar Wajo Ilham Wahid, dan perwakilan Bank BRI Sidrap.

Direktur Cabang Makassar PT Kotrack Machinery Indonesia Bar Sabar Nugroho menjelaskan, perusahaannya menyediakan berbagai jenis alsintan, suku cadang, dan alat berat untuk mendukung kebutuhan pertanian.

“Kehadiran PT Kotrack di Sidrap diharapkan menjadi solusi bagi petani dalam mendukung proses pengelolaan pertanian dari tahap persiapan lahan hingga panen,” ujarnya.

Sementara itu Suriyanto menyatakan, pemerintah daerah berharap dengan adanya penyedia alsintan modern ini, produktivitas pertanian di Sidrap dapat semakin meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani.

Ia menyebut, keberadaan perusahaan penyedia alsintan modern ini sangat penting dalam menunjang pelaksanaan program IP 300 (Indeks Pertanaman 300) yang telah dicanangkan Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif dalam rangka mendukung program Swasembada Pangan Nasional.

“Keberadaan penyedia alsintan seperti PT Kotrack ini sangat relevan dengan program swasembada pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden RI. Untuk mencapai target tersebut, Sidrap akan mengoptimalkan lahan pertanian melalui program IP300, yang tentu membutuhkan dukungan alat pertanian modern dan alat berat,” ujar Suriyanto.

Ia juga berharap, pelayanan yang diberikan PT Kotrack Machinery Indonesia dapat maksimal dan menyentuh langsung kebutuhan petani, sehingga tujuan besar dalam mendukung swasembada pangan nasional di Kabupaten Sidrap bisa tercapai.

“Mudah-mudahan dengan hadirnya PT Kotrack Machinery Indonesia di Sidrap, pelayanan kepada petani bisa semakin optimal dan mampu memberikan dampak nyata dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian kita,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bank Sulselbar Cabang Sidrap menyerahkan secara simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Alsintan kepada salah satu petani untuk pembelian mesin panen (combine harvester). Penyerahan ini sebagai bentuk dukungan pembiayaan alat pertanian modern bagi petani. (*)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Pemkab Sidrap Sosialisasikan Tata Kelola Bantuan Keuangan Partai Politik 2026, Dorong LPJ Lebih Akuntabel

Published

4 jam ago

20 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar Sosialisasi Penyusunan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III Kantor Bupati Sidrap, Senin (20/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik. Sosialisasi diikuti pengurus delapan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Sidrap, yakni Partai NasDem, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, dan Perindo.

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, Andi Rahmat Saleh, didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sidrap, Muhammad Arsul. Hadir sebagai narasumber Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Rini Rahmani, secara langsung, serta Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rio Perdana, yang mengikuti kegiatan secara daring.

Dalam sambutannya, Andi Rahmat Saleh mengapresiasi Kesbangpol Sidrap atas penyelenggaraan sosialisasi yang dinilai penting untuk memperkuat pemahaman pengurus partai politik mengenai regulasi penggunaan bantuan keuangan serta tata cara penyusunan LPJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan, dana bantuan keuangan partai politik merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Dana bantuan keuangan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pembukuannya harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan agar dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Andi Rahmat.

Menurutnya, kualitas laporan pertanggungjawaban partai politik turut memengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidrap.

“Jika LPJ partai politik disusun secara akuntabel, hal itu turut mendukung keberhasilan laporan keuangan daerah secara keseluruhan,” tambahnya.

Sekda juga menekankan bahwa pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang tertib administrasi menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Sidrap selama 10 tahun berturut-turut, sejak 2016 hingga 2025.

“Mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada meraihnya. Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh partai politik untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Sidrap, Muhammad Arsul, menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 mengenai tata cara penghitungan, penganggaran, penyaluran, dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

Menurutnya, sosialisasi bertujuan menyamakan persepsi seluruh pengurus partai politik agar mampu menyusun laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan, tertib administrasi, dan tepat waktu.

“Sosialisasi ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh partai politik dalam mengelola bantuan keuangan negara secara bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidrap juga menyerahkan secara simbolis bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2026 kepada perwakilan partai politik penerima bantuan sebagai bentuk komitmen mendukung pendidikan politik dan penguatan kelembagaan partai di daerah.