Luwu Timur

Bupati Luwu Timur Hadiri GPM Serentak Se-Indonesia

Published

11 bulan ago

30 Agustus 2025

Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak se-Indonesia yang digelar di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Luwu Timur, Sabtu (30/08/2025).

Kegiatan ini digelar dalam rangka HUT RI ke-80 yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri secara serentak di 7.285 kecamatan seluruh Indonesia. Sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi yang terhubung langsung melalui Zoom Meeting sebagai bagian dari pembukaan serentak tingkat nasional.

Penyaluran GPM Serentak Beras SPHP 2025 hari ini melibatkan 4.302 kecamatan, 414 Polri, 449 TNI, 129 BUMN, dan 415 saluran lainnya dengan kuantum 43.645.428 kg.

Ini merupakan yang tertinggi dalam realisasi rata-rata penyaluran harian saat ini diseluruh indonesia.

Kemudian, pelaksanaan GPM di Luwu Timur bertepatan dengan program Sabtu Sehat Juara, yang rutin dilaksanakan Pemerintah Luwu Timur yang diikuti oleh ASN, Non ASN, dan masyarakat setempat yang memanfaatkan kesempatan untuk berbelanja kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Dalam pidatonya, Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya membangun ekosistem pangan yang sehat untuk mencegah terjadinya distorsi harga.

Mentan Amran mencontohkan fenomena anomali di mana stok pangan melimpah namun harga tetap tinggi.

“Selama ini kita sering mengalami anomali, ada stok banyak tapi harga tetap mahal. Bahkan Indonesia sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan. Karena itu kita lakukan operasi pasar, termasuk pada ayam, telur, dan bawang merah. Tujuannya membangun ekosistem pasar yang sehat,” jelas Mentan Amran.

Ia juga menyampaikan bahwa, pemerintah telah memulai langkah strategis melalui regulasi dan penyediaan sarana produksi.

Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan bahwa ekosistem pangan sehat akan memberi manfaat ganda, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

“Dengan pasar yang sehat, daya beli masyarakat naik dan pengusaha bisa berbisnis dengan tenang. Kita mulai dari beras, lalu bertahap kita atur dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Sebelum menutup pidatonya, Mentan RI ini juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan Kemendagri yang terus mendukung sektor pertanian dalam pengendalian inflasi.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan pangan hanya bisa dicapai melalui kekompakan seluruh pihak.

“Tidak mungkin perdagangan sukses tanpa pertanian, dan pertanian juga tidak akan sukses tanpa Bulog. Indonesia bahkan berkontribusi dalam harga pangan dunia, artinya rakyat kita ikut memberi sumbangan besar dalam ketahanan pangan global,” tandas Mentan Amran.

Sementara, Bupati Irwan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan menyampaikan harapan GPM bagi masyarakat.

“Saya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya GPM ini. Harapan saya, kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung upaya kita bersama dalam pengendalian inflasi di daerah,” harap Bupati Irwan.

Selanjutnya, Bupati Irwan menekankan sinergi dengan berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan pangan.

“Gerakan Sabtu Juara sudah berjalan, dan kali ini kita laksanakan bersama GPM. Bersama TPID dan seluruh pihak terkait, kita ingin memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau,” jelas Bupati Irwan.

“Antusias masyarakat, termasuk ASN, Non ASN serta masyarakat yang hadir berbelanja, menunjukkan bahwa program ini benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Ketahanan Pangan, Darfan Husain menjelaskan bahwa, kegiatan GPM ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan bahan pangan tetap tersedia.

Darfan berharap, dengan terlaksananya GPM akan menstabilkan harga dan pasokan bahan makanan, terutama komoditas yang harganya cenderung naik seperti beras, cabai, dan tomat.

“Di GPM ini, harga dijual di bawah rata-rata agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh pangan. Semoga dengan ini harga tetap stabil di Luwu Timur,” pungkas Darfan.

Turut hadir, Sekda Lutim, H. Bahri Suli, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Rapiuddin Tahir, Perwakilan Polres, Perwakilan Dandim, Bulog, Plt. Kadis Diskominfo SP, Muhammad Safaat DP., Kadis Kelautan, Alimuddin Nasir, Kabag Prokopim, Agus Thobrani. (*)

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

1 bulan ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.