Connect with us

Pemkot Makassar

Munafri Paparakan Tiga Isu Krusial di Makassar, Hadirkan Solusi

Published

on

Kitasulsel–GOWA Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pihak untuk menjawab sejumlah persoalan mendasar di Kota Makassar.

Hal itu ia sampaikan saat membawakan materi pada Placemaking Summit bertema Makassar Placemaking for Academic Network (MAPAN) yang digelar di Kampus Unhas Gowa, Senin (8/9/2025).

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Program Studi Magister Transportasi, bekerja sama dengan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota serta Australia Indonesia Centre.

Dalam paparannya, Munafri mengungkapkan tiga isu pokok yang membutuhkan dukungan akademisi dan tim Fakultas Teknik Unhas untuk diselesaikan bersama. Ketiganya adalah sistem pemetaan wilayah, sistem transportasi publik, dan sistem pengelolaan sampah.

“Tujuan saya hadir di forum ini adalah untuk mencari solusi konkret dari persoalan kota. Saya percaya ide-ide segar dan saran dari para akademisi sangat penting agar Makassar bisa tumbuh menjadi kota yang lebih ideal,” ujar Munafri.

BACA JUGA  Munafri Terima Koin Emas Lee Kuan Yew, Simbol Kepemimpinan Visioner

Ia menekankan bahwa Kota Makassar tidak akan berkembang jika masih ada pola pikir sektoral yang memisahkan kepentingan.

Menurutnya, kolaborasi adalah kunci dalam membangun kota yang nyaman, ramah lingkungan, dan berdaya saing.

“Selalu saya tekankan, kota ini tidak akan besar, tidak akan nyaman, kalau ego sektoral masih ada di kepala kita masing-masing. Kita harus menyelesaikan persoalan secara bersama-sama,” tegasnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu mengaitkan paparan materinya tersebut dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar tahun 2025–2030. Fokus utamanya mencakup peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan layanan dasar.

Selain itu, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang berkeadilan, hingga pengembangan pusat inovasi, olahraga, seni, budaya, dan pariwisata.

BACA JUGA  Tuan Rumah, Munafri Dukung Penuh Kongres Bedah Syaraf Internasional

Dari visi tersebut, lahir sejumlah program strategis, di antaranya peningkatan ruang terbuka hijau, pembangunan stadion sepak bola, revitalisasi taman kota sebagai ruang kreatif.

Serta pembangunan ruas jalan baru untuk mengurai kemacetan, hingga penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan.

Munafri juga menyinggung adanya tumpang tindih (overlap) dalam penanganan pembangunan kota, khususnya terkait tata ruang dan lalu lintas. Salah satu contoh nyata adalah penanganan area komersial dan perhotelan yang masih terkendala fasilitas parkir.

“Harus ada manajemen yang lebih baik. Saya selalu mendorong investor untuk bersama-sama mencari lahan membangun building parking di Makassar, yang nantinya bisa dikelola independen dengan naik,” jelasnya.

Selain itu, kemacetan di koridor utama juga menjadi sorotan. Menurutnya, di jam-jam tertentu terutama di jalur penghubung Makassar dengan daerah sekitar, pergerakan warga menjadi sangat lambat akibat kepadatan kendaraan, parkir liar, dan keterbatasan infrastruktur jalan.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Terapkan WFA Bagi Pegawai, Tanggal 1–4 September

“Ini masalah yang harus segera dituntaskan, karena mobilitas warga dan aktivitas ekonomi tidak boleh terhambat hanya karena kemacetan,” tegasnya lagi.

Di sisi lain, Munafri menilai pemanfaatan ruang publik di Makassar masih belum efektif. Hal ini disebabkan keterbatasan lahan yang mayoritas dimiliki bersama sehingga sulit dikelola secara optimal.

Melalui forum akademik seperti MAPAN, Munafri berharap terlahir gagasan-gagasan baru yang bisa menjadi rujukan Pemkot Makassar dalam mengambil kebijakan strategis.

“Harapan saya, dari sini lahir pemikiran yang lebih fresh, lebih detail, agar kita bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan ruang kota yang kompleks. Dengan kolaborasi, saya yakin Makassar bisa semakin maju,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Ultimatum SKPD, Tegaskan Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Terapkan WFA Bagi Pegawai, Tanggal 1–4 September

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

BACA JUGA  Plh Sekda Makassar Zulkifli Nanda Buka Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending