Connect with us

Pemkot Makassar

Pesan Tegas Munafri: Pegawai Pemkot Dilarang Pamer Gaya Hidup

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dalam suasana tertib namun penuh perhatian, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan arahan yang menekankan pentingnya etika dan profesionalisme.

Ia mengingatkan bahwa setiap gerak dan ucapan ASN mencerminkan wajah pemerintah di mata masyarakat.

“Saya mengingatkan dan meminta seluruh jajaran Pemkot untuk menjauhi perilaku pamer atau flexing, khususnya di media sosial, dan lebih memfokuskan diri pada pelayanan publik yang berkualitas,” hal itu, disampaikan Munafri memberikan arahan komprehensif kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar saat apel pagi, di Balai Kota, Senin (15/9/2025).

Dalam pidato yang sarat pesan moral dan motivasi, Munafri menekankan tiga hal penting. Menjaga etika aparatur, memaksimalkan kinerja pascapelantikan pejabat eselon II, dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Appi secara khusus mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menjaga sikap dan citra sebagai representasi pemerintah, baik di lapangan maupun di media sosial.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Lantik Pengurus IPSM, Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Atasi Persoalan Sosial

“Mari jaga sikap kita sebagai aparatur pemerintah agar tetap rendah hati, bijak, dan fokus melayani masyarakat. Hindari hal-hal berlebihan seperti memamerkan sesuatu yang tidak seharusnya,” tegasnya.

Ia menilai perilaku pamer (flexing) dapat menimbulkan persepsi negatif dan merusak kepercayaan publik. ASN diminta tampil sederhana, menonjolkan integritas, dan menjadikan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama.

Ia menegaskan, kekuatan sosial di tingkat lingkungan merupakan fondasi penting untuk menjaga keamanan kota secara keseluruhan.

Munafri turut mengingatkan seluruh jajaran agar dewasa dalam menyikapi kritik publik. Sebagai pelayan masyarakat, ASN diharapkan tidak reaktif terhadap masukan atau perbedaan pendapat.

“Di ruang publik pasti ada masukan dan kritik. Jangan berlebihan dalam merespons. Bukan mencari siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana kita mampu berpikir dan memberikan cara pandang untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya kerja lintas sektor. Semua perangkat pemerintah kota adalah satu kesatuan tim yang tidak boleh berpikir sektoral.

BACA JUGA  Jelang Lebaran, Pemkot Makassar Salurkan Ribuan Paket Sembako ke Pekerja Keagamaan

Sekali lagi, jangan berpikir sektoral. Tetapu semua adalah satu bagian yang tidak terpisahkan.

“Saya dipilih sebagai pemimpin kesatuan besar ini, dan tugas saya adalah membentuk tim yang kuat, lengkap, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Munafri.

Melalui arahan ini, Wali Kota menekankan bahwa Pemkot Makassar harus menjadi garda depan dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, aman, dan inovatif.

Etika aparatur, sinergi lintas sektor, serta kedekatan dengan masyarakat menjadi kunci agar Makassar tetap kondusif dan mampu menghadapi berbagai tantangan.

Arahan Munafri tersebut sekaligus menjadi panduan bagi seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk bekerja lebih proaktif, mengutamakan kepentingan warga, dan menjaga nama baik pemerintahan kota di mata publik.

Ia juga menyinggung pelantikan pejabat eselon II yang baru saja dilakukan. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu segera menunjukkan kinerja optimal dan berorientasi pada target pelayanan masyarakat.

BACA JUGA  Appi Ungkap Perjalanan Hidup dan Kegagalan Politik Saat Kuliah Umum di FH Unhas

Pelantikan ini harus memacu kinerja kita agar lebih maksimal. Saya ingin kemampuan inovasi, berpikir kreatif, dan membangun gagasan bisa muncul.

“Terutama dalam merespons keluhan masyarakat dan melahirkan program yang bersinergi dengan warga di wilayah masing-masing,” imbuh Appi.

Menurutnya, pejabat Pemkot tidak boleh sekadar menjalankan rutinitas, tetapi harus menciptakan peluang baru dan pola pikir terbuka yang menghasilkan program kerja nyata.

Dalam kesempatan itu, Munafri juga menekankan pentingnya kegiatan Siskamling (sistem keamanan lingkungan) sebagai langkah pencegahan dan sarana mempererat kebersamaan warga.

“Beberapa waktu lalu saya bersama Menteri Dalam Negeri di Banta-Bantaeng. Saya berharap kegiatan Siskamling dimaksimalkan di wilayah masing-masing,’ tuturnya.

“Ini bukan hanya untuk mengantisipasi pencurian, tetapi juga sebagai bentuk silaturahmi yang memperkuat kekompakan masyarakat,” tambah politisi Golkar itu.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Luncurkan Pete-pete Laut Gratis, Warga Kepulauan Sangkarrang Kini Nikmati Akses Transportasi Antar Pulau

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Masyarakat kepulauan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini mulai merasakan hadirnya layanan transportasi laut gratis yang selama ini menjadi harapan warga. Pemerintah Kota Makassar secara resmi melakukan soft launching program Pete-pete Laut melalui pengoperasian kapal KM Banawa Nusantara 27 di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Jumat (12/6/2026).

Peluncuran layanan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan akses transportasi yang lebih mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Program yang menjadi salah satu janji politik pasangan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham itu kini mulai direalisasikan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga pulau-pulau terluar Kota Makassar.

“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri saat meresmikan pengoperasian kapal di Dermaga Pulau Barrang Lompo.

Solusi Keterbatasan Transportasi Kepulauan

Selama bertahun-tahun, persoalan transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat kepulauan. Mobilitas pelajar, guru, tenaga kesehatan, nelayan, hingga masyarakat umum sering kali terkendala keterbatasan armada dan tingginya biaya perjalanan antar pulau.

Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berupaya menghadirkan solusi konkret dengan menyediakan layanan transportasi laut gratis yang beroperasi secara terjadwal.

Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 WITA, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga kawasan pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.

Munafri menegaskan bahwa layanan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun dari masyarakat.

“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.

“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” tambah wali kota yang akrab disapa Appi.

BACA JUGA  GMSSB, Pjs Wali Kota Makassar Tekankan Pentingnya Jaga Kekompakan dan Silaturahmi

Menurutnya, kehadiran Pete-pete Laut merupakan tonggak penting dalam memperkuat konektivitas antara wilayah daratan Makassar dengan gugusan pulau yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.

Dorong Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Warga

Munafri menjelaskan, layanan transportasi laut gratis tidak hanya bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik.

Selama ini banyak pelajar yang harus menempuh perjalanan laut untuk bersekolah, guru yang bertugas di pulau-pulau terpencil, hingga tenaga kesehatan yang harus menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.

Dengan hadirnya layanan transportasi yang terjadwal dan gratis, berbagai aktivitas tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelasnya.

Program Pete-pete Laut juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada konektivitas antar pulau maupun ke Kota Makassar.

Pemerintah Siapkan Penambahan Armada

Meski baru diawali dengan satu armada, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan rencana pengembangan layanan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah kepulauan.

Munafri mengakui bahwa satu kapal belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat.

Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi kebutuhan operasional dan pembiayaan untuk membuka peluang penambahan armada pada masa mendatang.

“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan ke depan layanan ini dapat diperkuat dengan penambahan dua hingga tiga armada tambahan agar frekuensi perjalanan semakin meningkat.

Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas

Selain memastikan akses transportasi tersedia, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan pelayaran.

BACA JUGA  Komitmen Tangani Sampah, Munafri Kembali Tinjau TPA-Siapkan 100 Armada Baru dan Perbaiki Akses Jalan

Munafri meminta seluruh standar keamanan dan keselamatan kapal dipenuhi secara maksimal, mengingat kapal tersebut dapat mengangkut sekitar 30 penumpang dalam satu perjalanan.

“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai serta tidak boleh overload,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar setiap penumpang mendapatkan satu jaket pelampung atau life jacket serta memastikan perangkat komunikasi kapal berfungsi dengan baik selama pelayaran.

“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesannya.

Dishub Pastikan Awak Kapal Bersertifikat

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa armada yang digunakan merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dishub Makassar.

Menurut Rheza, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi keselamatan maritim.

“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.

Seluruh awak kapal telah mengantongi sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), serta Security Awareness Training yang menjadi syarat wajib bagi pelaut.

Ia juga menjelaskan bahwa program Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran baru, melainkan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang telah tersedia sebelumnya.

“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” ujarnya.

Untuk mendukung operasional kapal selama setahun, Dishub telah mengalokasikan anggaran bahan bakar serta pemeliharaan kapal. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa operator kapal atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun.

Tantangan Infrastruktur Dermaga

Di balik hadirnya layanan transportasi laut gratis tersebut, Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur di pulau-pulau tujuan.

BACA JUGA  Wakil Wali Kota Makassar Hadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel

Rheza mengungkapkan bahwa beberapa pulau yang masuk dalam rute pelayanan masih memiliki keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan sehingga kapal belum dapat bersandar secara langsung.

Salah satu contohnya berada di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman perairan sekitar satu meter di area dermaga. Kondisi tersebut membuat kapal harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” jelasnya.

Simbol Pemerataan Pembangunan Kepulauan

Kehadiran Pete-pete Laut tidak hanya menjadi layanan transportasi baru, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar memperoleh hak yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tutur Munafri.

“Pulau-pulau di sini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.

Pada kegiatan soft launching tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dengan mulai beroperasinya Pete-pete Laut, warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini tidak lagi sekadar mendengar rencana pembangunan. Mereka telah merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.

Continue Reading

Trending