Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Lantik Pengurus IPSM, Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Atasi Persoalan Sosial
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, resmi melantik dan mengukuhkan pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Makassar masa bakti 2025–2030 di Hotel Royal Bay, Senin (6/10/2025).
Dalam pelantikan tersebut, Ahmad Nasrullah didaulat sebagai Ketua Umum IPSM Kota Makassar. Susunan kepengurus IPSM bertingkat mulai dari tingkat kota hingga tingkat kecamatan.
Munafri dalam sambutannya menegaskan bahwa IPSM memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat.
Menurutnya, masalah sosial tidak bisa ditangani hanya oleh Dinas Sosial, melainkan butuh kolaborasi lintas sektor.
“Saya atas nama Pemerintah Kota Makassar mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus IPSM. Dibutuhkan kerja sama, kolaborasi, dan kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di Kota Makassar,” ujar Munafri.
Ia menambahkan, seluruh anggota IPSM akan dilibatkan secara aktif dalam program-program Pemkot Makassar, khususnya melalui Dinas Sosial. Pasalnya, para pekerja sosial ini berasal dari setiap kecamatan dan lebih memahami kondisi lapangan di wilayah masing-masing.
Munafri mencontohkan, informasi mengenai tingginya angka putus sekolah, peredaran narkoba, pengangguran, hingga warga miskin akan lebih cepat terdeteksi jika ada koordinasi erat antara IPSM dan pemerintah kota.
“IPSM ini menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Tanpa jembatan, bantuan sulit tersampaikan. Dengan adanya IPSM, kita berharap proses pengentasan kemiskinan dan penanganan masalah sosial bisa lebih maksimal karena datanya jelas dari orang yang tahu kondisi di lapangan,” jelasnya.
Lebih jauh, Munafri menekankan pentingnya integritas dan ketajaman program kerja IPSM agar benar-benar berdampak pada masyarakat.
“Tolong program kerja yang disusun harus tajam, tepat sasaran, dan bisa mengintervensi langsung persoalan di masyarakat. IPSM ini harus menjadi perpanjangan tangan Dinas Sosial,” tandasnya.
Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi antara Pemkot Makassar dengan elemen masyarakat melalui IPSM, demi mewujudkan tata kelola sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)
Pemkot Makassar
Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.
Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.
“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.
BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.
Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.
Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.
Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.
“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.
Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login