Provinsi Sulawesi Selatan
17 Jabatan Pimpinan Tinggi Pemprov Sulsel Masih Lowong, Pengisian Dipertimbangkan Lewat Manajemen Talenta ASN
Kitasulsel–Makassar Sebanyak 17 jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih lowong setelah Gubernur Andi Sudirman Sulaiman melantik 15 pejabat eselon II hasil job fit pada 31 Oktober 2025 lalu. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Pemprov Sulsel kini mempertimbangkan penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu skema utama.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, mengatakan ada dua opsi yang dapat ditempuh: seleksi terbuka (open bidding) atau manajemen talenta.
“Manajemen talenta ini bagaimana profiling kompetensi dari masing-masing pegawai, lalu digabung dengan kinerja dan kualifikasi. Dari situ kita punya data suksesi secara jelas,” jelas Erwin, Minggu (2/11/2025).
Menurutnya, kedua skema masih dikaji, namun manajemen talenta dinilai sangat penting untuk mulai diterapkan secara konsisten. Pemprov Sulsel juga telah menandatangani komitmen bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penerapan sistem tersebut.
“Skemanya ada dua, nanti kita lihat mana yang lebih cepat dijalankan. Kalau mau mudah, bisa lewat seleksi terbuka. Tapi kita tetap harus mulai menerapkan manajemen talenta. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” ujarnya.
Komitmen 24 Kabupaten/Kota Terapkan Manajemen Talenta
Erwin menjelaskan, penerapan manajemen talenta bukan hanya inisiatif Pemprov, tetapi telah menjadi komitmen bersama antara BKN, Pemprov Sulsel, dan seluruh pemerintah daerah.
“Komite manajemen talenta sudah dibentuk dan ditandatangani oleh 24 kabupaten/kota. Itu bentuk komitmen kita bersama,” katanya.
Sebelumnya, sebanyak 32 pejabat eselon II mengikuti job fit yang digelar pada 22–23 Oktober 2025. Job fit tersebut untuk mengukur kesesuaian kompetensi pejabat dengan jabatan yang mereka emban. Dari proses itu, 15 pejabat dinyatakan layak dan resmi dilantik oleh Gubernur Andi Sudirman pada 31 Oktober 2025 di Baruga Asta Cita Rujab Gubernur.
17 Jabatan Masih Lowong, Diisi Pelaksana Tugas
Sampai saat ini, 17 jabatan eselon II masih kosong dan sementara diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Berdasarkan data BKD Sulsel, berikut daftar jabatan yang belum memiliki pejabat definitif:
1. Asisten III Bidang Administrasi
2. Kepala Bappelitbangda
3. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
4. Kepala Dinas ESDM
5. Kepala Dinas Peternakan
6. Kepala Dinas TPH-Bun
7. Kepala Dinas Kominfo-SP
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
9. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
10. Kepala Biro Kesra
11. Kepala Biro Umum
12. Kepala Biro Organisasi
13. Kepala Biro Pemerintahan
14. Kepala Biro Perekonomian
15. Kepala Biro Hukum
16. Direktur RSKD Dadi
17. Direktur RSUD Labuang Baji
Dengan masih banyaknya jabatan strategis yang belum terisi, Pemprov Sulsel kini dihadapkan pada pilihan penting: menggunakan mekanisme seleksi terbuka yang lebih cepat, atau mulai secara konsisten menerapkan manajemen talenta ASN untuk menghasilkan proses suksesi yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Keputusan final masih menunggu rapat lanjutan bersama pejabat terkait. Namun Pemprov menegaskan, pengisian jabatan akan dilakukan secara profesional dan berbasis kompetensi demi memperkuat tata kelola pemerintahan Sulawesi Selatan.
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Bangun 1.657 Unit Apartemen Ikan untuk Tingkatkan Produktivitas Nelayan dan Pulihkan Ekosistem Laut
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah membangun 1.657 unit apartemen ikan sepanjang tahun 2025 untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan rakyat dan pemulihan ekosistem laut.
Program ini tersebar di 13 titik lokasi di Sulsel, yaitu Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Kepulauan Selayar, Pangkep, Barru, Pulau Panikiang (Barru), Pinrang, Luwu Timur, dan Palopo, dengan total luasan sekitar 11 hektar di wilayah pesisir. Beberapa lokasi strategis seperti Pulau Panikiang, Selayar, dan Sinjai dipilih karena potensi ekologi yang tinggi, sementara Makassar, Takalar, dan Pangkep fokus pada peningkatan produktivitas nelayan.
Program apartemen ikan ini merupakan bagian dari visi Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wagub Fatmawati Rusdi dalam mendorong pemulihan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan berbasis ekonomi biru, sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Kepala DKP Sulsel, M. Ilyas, apartemen ikan berfungsi sebagai habitat buatan yang menjadi tempat berlindung, berkembang biak, dan berkumpulnya ikan, sehingga membantu nelayan menangkap ikan lebih efisien.
“Apartemen ikan ini mempersingkat waktu nelayan mencari ikan. Dengan titik-titik baru yang produktif, nelayan bisa menghemat BBM, menekan biaya operasional, dan meningkatkan pendapatan,” ujar Ilyas, Minggu (7/12/2025).
Setiap modul apartemen ikan dirancang untuk menjadi spawning ground dan nursery ground, meningkatkan keanekaragaman hayati, sekaligus mendukung pertumbuhan terumbu karang buatan. Diperkirakan satu modul dapat menghasilkan 40–90 kg ikan per bulan atau 500–1.000 kg per tahun, dengan asumsi 60% biomassa dapat dipanen secara berkelanjutan. Dengan 1.657 modul, potensi tangkapan tahunan mencapai 596 ton ikan, senilai ekonomi sekitar Rp 20,9 miliar per tahun. Jika dihitung dalam jangka panjang, 5 tahun mendatang apartemen ikan ini bisa menghasilkan Rp 104,3 miliar dan 10 tahun Rp 208,7 miliar.
Pemasangan unit apartemen ikan dilakukan dengan memperhatikan kondisi oseanografi, kedalaman, substrat dasar perairan, dan pola arus, memastikan setiap lokasi dapat mendukung produktivitas nelayan dan pelestarian ekosistem laut.
Untuk tahun 2026, DKP Sulsel berencana melakukan pendampingan pemanfaatan dan pemeliharaan apartemen ikan, bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), pemerintah kabupaten/kota, dan komunitas lokal.
“Dengan pengelolaan gotong royong, apartemen ikan ini menjadi aset bersama yang manfaatnya dapat dirasakan puluhan tahun ke depan,” tambah Ilyas.
Program ini sudah memberikan dampak nyata bagi nelayan. Abdul Gaffar, salah seorang nelayan dari Bulukumba, mengatakan, “Dulu kami harus melaut jauh dan lama untuk mencari ikan. Sekarang lebih cepat dapat ikan, dan ongkos BBM berkurang banyak.”
Langkah strategis ini menegaskan komitmen Pemprov Sulsel dalam mengembangkan ekonomi biru, memperkuat kesejahteraan nelayan, dan memulihkan ekosistem laut secara berkelanjutan.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional6 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login