Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Pacu Perpanjangan Runway Bandara Arung Palakka di Bone

Published

2 minggu ago

25 November 2025

Kitasulsel–BONE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi, kali ini dengan fokus pada perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Arung Palakka di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

Langkah strategis ini bertujuan agar Bandara Arung Palakka dapat melayani kepentingan umum lebih luas sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang efisien, khususnya pada sektor industri, perdagangan, dan pariwisata.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sulsel sekaligus Ketua Tim Persiapan, Ishaq Iskandar, menegaskan urgensi proyek ini bagi masyarakat Bone dan sekitarnya.

“Dengan keberadaan Bandara Arung Palakka yang memiliki runway lebih panjang, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Bone dan sekitarnya dapat lebih cepat tercapai,” ujar Ishaq, Selasa (25/11/2025).

Peningkatan kualitas infrastruktur ini tidak hanya mencakup modernisasi fisik, tetapi juga pemenuhan standar keselamatan penerbangan yang ketat, sehingga bandara mampu beroperasi aman, nyaman, dan optimal.

Terkait pengadaan lahan, Pemprov Sulsel merencanakan 219.049 meter persegi (21,9 hektar) yang akan ditangani oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulsel, dengan pelaksanaan teknis didelegasikan ke Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bone. Proses ini diperkirakan memakan waktu satu tahun, dijadwalkan rampung pada akhir 2025.

Sementara konstruksi fisik perpanjangan runway ditargetkan dimulai pada 2026.

“Kita berharap pembangunan ini berjalan lancar sesuai rencana dan tanpa kendala di lapangan,” pungkas Ishaq.

Proyek ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulsel untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan aksesibilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh daerah Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel–DWP Gelar Workshop Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Dorong Lingkungan Aman dan Setara bagi Anak

Published

1 hari ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi Organisasi Perempuan Tahun 2025 di Hotel Claro Makassar, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Sulsel dalam memperkuat pengasuhan yang aman, setara, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Workshop tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan 26 Tahun Dharma Wanita Persatuan.

Dengan pendekatan psikologi perkembangan, regulasi emosi, serta penerapan prinsip hak anak, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendampingan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun organisasi perempuan.

Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel, Andi Murna, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengurus DWP dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan menerapkan positif parenting dan pendekatan pengasuhan non kekerasan, mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko kekerasan terhadap anak dan mekanisme rujukan, memperkuat peran organisasi DWP sebagai mitra Pemerintah dalam upaya pemenuhan, perlindungan dan pengasuhan hak anak,” jelasnya.

Workshop menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman dan psikolog Paras Putri Ramadhani.

Dalam paparannya, Sekda Sulsel menekankan pentingnya kemampuan public speaking yang efektif, berwibawa, dan empatik. Ia menyebut perempuan yang memegang peran strategis dalam keluarga maupun organisasi membutuhkan kompetensi komunikasi publik untuk mendukung peran pemberdayaan.

Sementara itu, psikolog Paras Putri Ramadhani membahas strategi pengasuhan dengan fokus pada pengelolaan emosi dan perkembangan anak. Dalam materinya bertajuk “Strategi Pendampingan dan Regulasi Emosi bagi Orang Tua”, ia menjelaskan bahwa menurut WHO, anak adalah individu sejak dalam kandungan hingga berusia 19 tahun.

Paras menegaskan bahwa anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari perlindungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan perkembangan emosional yang memengaruhi masa depan sosial mereka.

Ia juga menguraikan teori attachment yang menekankan pentingnya respons positif orang tua untuk menciptakan rasa aman pada anak.

“Itulah pentingnya kita meregulasi emosi biar bisa cepat beradaptasi dan mengikuti aktivitas yang ada di luar rumah kita,” ujarnya.

Selain sesi materi, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pameran UMKM binaan DWP Sulsel, Dekranasda, DWP OPD lingkup Pemprov, serta DWP kabupaten/kota se-Sulsel guna mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.

Workshop ini dihadiri oleh Ketua DWP Sulsel Melani Simon Jufri beserta jajaran pengurus DWP dari kabupaten/kota dan perwakilan berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Selatan.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap peran keluarga dan organisasi perempuan dapat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat, terlindungi, dan penuh kasih.