Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Pertegas Komitmen Infrastruktur, Tujuh Ruas Jalan Rusak Berat di Pinrang Kini Ditangani Lewat Skema Bantuan Keuangan Daerah
Kitasulsel–PINRANG Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis di daerah. Melalui skema Bantuan Keuangan Daerah pada masa kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Pemprov Sulsel resmi mengintervensi perbaikan tujuh ruas jalan prioritas yang selama ini mengalami kerusakan berat di Kabupaten Pinrang.
Langkah tersebut menjadi wujud pemerataan pembangunan, sekaligus respons nyata pemerintah provinsi terhadap kebutuhan peningkatan konektivitas yang selama ini menjadi harapan masyarakat Pinrang.
Pemprov Sulsel Bantu Atasi Keterbatasan Anggaran Daerah
Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Muh. Sastera, S.T., M.T., menyampaikan bahwa dukungan fiskal dari Pemprov Sulsel sangat strategis di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah (Pemda).
“Dengan adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulsel, sangat membantu dalam penanganan ruas jalan dengan kondisi rusak berat,” ujar Sastera di Pinrang, Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa besarnya beban perbaikan infrastruktur jalan tidak bisa ditangani hanya dengan APBD kabupaten, mengingat panjangnya ruas jalan dan besarnya biaya pemeliharaan yang dibutuhkan setiap tahun.
Tujuh Ruas Jalan Prioritas yang Ditangani
Saat ini, tujuh ruas jalan strategis yang masuk dalam prioritas pengerjaan meliputi:
1. Ruas Tuppu – Pao
2. Salopi – Pajalele
3. Pinrang – Langnga
4. Patobong – Makoring
5. Corawali – Boki
6. Kawasan Perkotaan Pinrang
7. Ruas Tamappa – Garessi
Ruas-ruas tersebut merupakan jalur vital yang menjadi akses utama bagi mobilitas masyarakat, distribusi komoditas pertanian, serta aktivitas sosial-ekonomi lainnya. Kerusakan yang berlangsung bertahun-tahun menyebabkan tingginya biaya logistik, meningkatnya risiko kecelakaan, dan menurunnya kualitas pelayanan publik di bidang transportasi.
Dengan intervensi Pemprov Sulsel, seluruh ruas tersebut kini masuk dalam tahap pengerjaan yang ditargetkan selesai secepatnya sesuai standar teknis.
Dampak Ekonomi: Konektivitas Makin Cepat, Biaya Logistik Menurun
Program bantuan keuangan dari provinsi ini diproyeksikan membawa multiplier effect yang signifikan bagi Pinrang. Perbaikan infrastruktur jalan akan:
memangkas waktu tempuh angkutan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang menjadi tulang punggung ekonomi Pinrang,
menekan biaya operasional kendaraan yang selama ini tinggi akibat kondisi jalan yang rusak,
mendorong percepatan distribusi barang dan jasa,
serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Pinrang.
Selain itu, peningkatan kualitas jalan dipandang akan memperbaiki akses layanan publik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor UMKM yang mengandalkan mobilitas harian.
Bantuan Keuangan Rp20 Miliar untuk Infrastruktur dan UMKM
Sebagai informasi, penanganan tujuh ruas jalan tersebut merupakan bagian dari bantuan keuangan Pemprov Sulsel sebesar Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang. Dana bantuan tersebut dialokasikan tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kolaborasi Pemprov Sulsel dan Pemkab Pinrang ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal dan membuka ruang percepatan pembangunan yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran.
Komitmen Berkelanjutan Pemprov Sulsel
Dengan intervensi ini, Pemprov Sulsel kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur merata dan berkeadilan. Upaya ini menjadi bagian dari visi besar percepatan konektivitas Sulawesi Selatan, terutama di wilayah yang menjadi sentra produksi pertanian seperti Pinrang.
Melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten, masyarakat Pinrang kini dapat menantikan hadirnya jalan-jalan yang lebih layak, aman, dan menunjang aktivitas perekonomian sehari-hari.
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat
Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).
Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.
Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.
Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.
-
Nasional11 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login