Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Sesuaikan TPP ASN 20 Persen Mulai 2026, Jaga Proporsi Belanja Pegawai Sesuai Ketentuan Nasional

Published

on

Kitasulsel–Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan fiskal daerah dan penataan struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel, Erwin Sodding, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan proporsi belanja pegawai berada dalam batas ideal sebagaimana ketentuan nasional. Pemerintah pusat menetapkan mandatory spending (belanja wajib) maksimal 30 persen dari total belanja APBD yang harus dipenuhi pemerintah daerah paling lambat tahun 2027.

“Faktanya, porsi belanja pegawai kita memang sudah cukup besar. Sementara pemerintah daerah ditargetkan pada 2027 agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total APBD,” ujar Erwin saat dihubungi, Kamis (19/2/2026).

BACA JUGA  Sulsel Mulai Tanam Beras Nutrizinc Khusus Stunting dari Kementan

Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika fiskal nasional, khususnya terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang turut memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah, termasuk Sulawesi Selatan.

Menurutnya, selama ini TKD cukup menopang struktur fiskal APBD Sulsel. Namun dalam kondisi saat ini, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian pada sejumlah alokasi anggaran yang bersifat tidak wajib.

“Selama ini, TKD cukup menopang fiskal APBD Sulsel. Namun dalam kondisi saat ini, mau tidak mau ada beberapa area yang harus disesuaikan,” jelasnya.

Dalam implementasinya, penyesuaian TPP ASN dilakukan secara proporsional dengan besaran 20 persen. Erwin memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menyentuh komponen gaji pokok maupun hak wajib ASN lainnya. Penyesuaian hanya diberlakukan pada komponen tambahan, termasuk TPP.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Matangkan Persiapan Pekan Leadership Spiritual ASN Ber-AKHLAK 2026

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan serupa tidak hanya diterapkan di Sulawesi Selatan, tetapi juga di berbagai daerah lain sebagai respons atas kebijakan fiskal nasional dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Meski mengalami penyesuaian, Erwin mengklaim bahwa besaran TPP ASN Pemprov Sulsel masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah daerah lain. Ia menyebut, di beberapa daerah terdapat penyesuaian TPP hingga 50 persen bahkan 70 persen, dan ada pula yang hampir tidak lagi memberikan TPP.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulsel menargetkan struktur belanja daerah yang lebih sehat, berimbang, dan berkelanjutan. Dengan demikian, ruang fiskal diharapkan lebih optimal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Disdik Sulsel Terbitkan Edaran Hafalan Al-Qur’an Juz 30 bagi Guru, Tendik dan Siswa Muslim Tingkat SMA/SMK/SLB

Sebagai informasi, UU Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD. Pemerintah daerah diberikan waktu penyesuaian selama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, yakni hingga 2027.

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Sulsel Pertahankan Peringkat 1 Nasional Literasi, Pemprov Perkuat Transformasi Perpustakaan di Era AI

Published

on

Kitasulsel–Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat transformasi perpustakaan dan budaya literasi di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Langkah tersebut dilakukan seiring keberhasilan Sulsel mempertahankan peringkat pertama nasional dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) selama dua tahun berturut-turut.

Komitmen itu mengemuka dalam Webinar ASN Adaptif Seri 60 bertema “Merawat Pustaka Memartabatkan Bangsa” yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusarsip) Sulsel, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Ke-46 Perpustakaan Nasional RI, Hari Buku Nasional 2026, dan Hari Arsip Nasional Ke-55.

Webinar menghadirkan Kepala BPSDM Sulsel sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispusarsip Sulsel Muhammad Jufri, Pustakawan Utama Dispusarsip Sulsel Moh Hasan, serta Dosen Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM) sekaligus pegiat literasi Dr Asniar Khumas.

Sebanyak 2.595 peserta mengikuti kegiatan tersebut, mulai dari kepala sekolah PAUD hingga SMA/SMK, pengelola perpustakaan, komunitas literasi, hingga aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai daerah di Indonesia.

Muhammad Jufri menjelaskan, Webinar ASN Adaptif merupakan program pengembangan kompetensi ASN yang secara konsisten dijalankan Pemerintah Provinsi Sulsel guna mendukung visi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, yakni Sulsel Maju dan Berkarakter.

BACA JUGA  Sulsel Mulai Tanam Beras Nutrizinc Khusus Stunting dari Kementan

“Hingga seri ke-59, program ASN Adaptif telah diikuti ribuan peserta dan menerbitkan 132.039 sertifikat. Ini menjadi bagian dari amanah undang-undang bahwa setiap ASN wajib mengembangkan kompetensinya,” ujar Muhammad Jufri.

Ia menegaskan, penguatan budaya literasi dan transformasi perpustakaan menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama menghadapi perkembangan teknologi digital dan AI yang semakin pesat.

Menurutnya, perpustakaan modern harus mampu menjadi pusat pembelajaran, ruang kolaborasi, sekaligus sarana pengembangan kreativitas masyarakat di era digital.

Sementara itu, Pustakawan Utama Dispusarsip Sulsel, Moh Hasan, menekankan pentingnya arsip dan literasi sebagai fondasi peradaban bangsa.

“Ada tagline yang saya pegang, ‘Jika tidak ingin kehilangan budaya jaga arsip, jika tidak ingin bermasalah dengan hukum jaga arsip’,” kata Moh Hasan.

Ia menjelaskan, perpustakaan saat ini tidak lagi sekadar menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi telah berkembang menjadi pusat pengetahuan, ruang kreatif, hingga pusat pemberdayaan masyarakat.

“Transformasi diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Setiap pengelola perpustakaan sudah memahami hal ini,” ujarnya.

Dalam paparannya, Moh Hasan juga membeberkan capaian Sulawesi Selatan yang berhasil mempertahankan posisi pertama nasional dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat selama dua tahun terakhir.

BACA JUGA  Banjir dan Longsor, Gubernur Sulsel Turunkan Tim BPBD ke Lapangan

Pada tahun 2024, Sulsel mencatat skor IPLM sebesar 88,24 atau meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 86,74 dengan kategori tinggi.

Sebelumnya, pada tahun 2022, Sulsel masih berada di posisi ketiga nasional sebelum akhirnya naik menjadi peringkat pertama pada 2023 dan mampu mempertahankannya hingga 2024.

Capaian tersebut memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah dengan ekosistem literasi dan pengembangan perpustakaan paling progresif di Indonesia.

Keberhasilan itu ditopang penguatan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), peningkatan koleksi dan tenaga pustakawan, pemerataan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), serta tingginya keterlibatan masyarakat dan komunitas literasi lokal.

Moh Hasan menambahkan, perpustakaan modern harus mampu beradaptasi melalui empat pilar utama, yakni layanan berbasis teknologi, ruang kreatif dan kolaboratif, penguatan kompetensi pustakawan, serta inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Literasi bukan hanya baca-tulis, tetapi kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan membangun karakter bangsa,” jelasnya.

Pada sesi berikutnya, Dosen Psikologi UNM sekaligus Founder Rumah Belajar Cinta Damai Parepare, Dr Asniar Khumas, mengangkat tema “Gerakan Literasi Kolaboratif untuk Penguatan Budaya Baca (Karya) Masyarakat”.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel dan BPS RI Teken MoU Penguatan Data Statistik untuk Dukung Pembangunan Daerah

Dalam pemaparannya, Asniar menyoroti tantangan generasi muda di era digital, mulai dari rendahnya budaya literasi, budaya instan, pengaruh media sosial, hingga penggunaan teknologi tanpa kontrol.

Ia menyebut masyarakat saat ini hidup di era algoritma, ketika media sosial dan AI turut memengaruhi cara berpikir serta perilaku manusia.

“Tantangan terbesar hari ini bukan lagi sekadar pintar, tetapi bagaimana tetap waras, kritis, dan sadar di tengah banjir informasi,” ungkap Asniar.

Menurutnya, gerakan literasi harus menjadi gerakan kolaboratif yang melibatkan sekolah, mahasiswa, komunitas, media, keluarga, hingga masyarakat luas.

Literasi, kata dia, tidak cukup berhenti pada aktivitas membaca, tetapi juga harus mampu melahirkan karya, gagasan, dan dampak sosial nyata bagi masyarakat.

Asniar juga mengajak masyarakat membangun budaya deep reading atau membaca mendalam agar tidak hanya memperoleh informasi secara luas, tetapi juga mampu memahami secara kritis dan mendalam.

“Kemampuan membaca mendalam akan menjadi keunggulan penting di era AI,” ujarnya.

Melalui penguatan budaya baca dan transformasi perpustakaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan terciptanya sumber daya manusia yang adaptif, berkarakter, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi disrupsi digital dan perkembangan kecerdasan buatan di masa depan.

Continue Reading

Trending