Pemprov Sulsel dan BPS RI Teken MoU Penguatan Data Statistik untuk Dukung Pembangunan Daerah

Kitasulsel–MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik untuk mendukung pembangunan daerah.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, kerja sama ini berkaitan dengan penguatan data statistik, termasuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta pertukaran data antara pemerintah daerah dan BPS.

Menurutnya, penguatan data tersebut akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah di berbagai sektor.

“Ini MoU terkait sensus ekonomi 2026 dan juga sharing data, termasuk sensus penduduk dan sensus lainnya. Penguatan data ini nantinya menjadi rujukan atau kompas dalam pembuatan kebijakan, terutama sektor yang berpengaruh terhadap indikator kinerja utama seperti kemiskinan, beban ekonomi, IPM dan lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam memetakan kondisi pelaku usaha di daerah secara lebih detail. Melalui sensus tersebut, pemerintah dapat mengetahui profil pelaku usaha, jenis usaha yang dijalankan, hingga potensi dan kebutuhan mereka.

“Sensus ekonomi sangat berperan karena kita akan tahu nanti pengusaha mana, orangnya siapa, usahanya apa, kebutuhannya apa dan kelebihannya apa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andi Sudirman juga mencontohkan pemanfaatan data sensus dalam pengembangan komoditas unggulan daerah, seperti rumput laut yang diproduksi di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan.

Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memetakan wilayah produksi sehingga proses pengolahan hingga ekspor dapat dipusatkan di lokasi tertentu agar lebih efisien.

Menurutnya, sensus ekonomi juga bertujuan untuk mengelompokkan atau mengklaster kegiatan ekonomi masyarakat sehingga kondisi riil perekonomian daerah dapat diketahui secara lebih akurat dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan.