Pemprov Sulsel Percepat Modernisasi Pertanian, Target PM-AAS 91.340 Hektare untuk Dukung Swasembada Pangan

Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat langkah menuju modernisasi sektor pertanian melalui Program Pertanian Modern Advance Agriculture System (PM-AAS). Program ini diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan produktivitas padi sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program PM-AAS di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/7/2026).

Dalam sambutannya, Jufri mengapresiasi pelaksanaan rakor sebagai upaya memperkuat strategi peningkatan produksi padi melalui sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

Menurutnya, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Sulawesi Selatan menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan daerah. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden RI.

“Program PM-AAS merupakan langkah strategis untuk mentransformasi sistem pertanian dari pola konvensional menuju pertanian modern berbasis mekanisasi guna meningkatkan efisiensi usaha tani,” kata Jufri.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, akademisi, dan petani semakin solid sehingga mampu meningkatkan produktivitas padi sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional.

Jufri mengungkapkan, Sulawesi Selatan mendapat target pengembangan PM-AAS seluas 91.340 hektare yang harus direalisasikan sepanjang 2026 sebagai bagian dari target nasional.

“Saya optimistis target tersebut dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak bersama, saling mendukung, dan bekerja secara terintegrasi,” ujarnya.

Untuk mendukung target tersebut, produksi padi Sulawesi Selatan juga diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Kementerian Pertanian bersama Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, produksi padi periode Januari–Agustus 2026 diperkirakan mencapai 3.553.551 ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen 699.142 hektare.

Sementara hingga akhir 2026, produksi padi diproyeksikan meningkat menjadi 6.129.050 ton GKG dengan luas panen mencapai 1.181.388 hektare.

Di sisi lain, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi periode Januari–Juli 2026 berdasarkan data SIPDPS harian kabupaten/kota per 19 Juli 2026 telah mencapai sekitar 831.278 hektare.

Jufri menegaskan, keberhasilan implementasi PM-AAS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur irigasi, ketersediaan sarana produksi, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan. Ketersediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga dukungan pembiayaan juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan program tersebut.

Sebagai tindak lanjut hasil rakor, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan segera mempercepat identifikasi lahan, menyiapkan lokasi kick off, serta menggerakkan kelompok tani sesuai target yang telah ditetapkan di masing-masing daerah.

Selain itu, Jufri menekankan pentingnya peran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan sebagai koordinator penerapan modernisasi pertanian melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas PUPR, penyuluh pertanian, hingga kelembagaan petani.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat implementasi PM-AAS sehingga berjalan efektif dalam mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian Sulawesi Selatan.

Rakor tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Aster Kodam XIV/Hasanuddin, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulsel, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, Kepala BRMP Sulsel, kepala dinas pertanian kabupaten/kota, penanggung jawab swasembada pangan, serta pimpinan instansi vertikal terkait.