Pagu Anggaran BGN 2027 Turun Rp30 Triliun Jadi Rp240,20 Triliun, 97% untuk Program MBG

KITASULSEL–JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan pagu anggaran tahun 2027 yang diperoleh sebesar Rp240,20 triliun. Angka itu turun Rp30 triliun dari pagu indikatif sebelumnya yang ditetapkan Rp270,20 triliun.

Penjelasan itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 3/9/2026.

Efisiensi khusus untuk komponen MBG

Sudaryono menyebut efisiensi Rp30 triliun dilakukan khusus pada komponen bantuan pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Terdapat efisiensi sebesar Rp30 triliun khusus pada komponen bantuan pemerintah untuk MBG, yang dari semula Rp265,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun. Angka Rp240,20 triliun tersebut yang menjadi dasar rencana kerja dan anggaran yang kami sampaikan pada siang hari ini,” ujar Sudaryono.

Penyusunan anggaran 2027 dilakukan dua tahap. Tahap pertama pagu indikatif ditetapkan Rp270,20 triliun. Kemudian ditetapkan pagu final berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi Rp240,20 triliun.

Mayoritas untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional

Dari total pagu Rp240,20 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp232,88 triliun atau 96,95%.

Program Dukungan Manajemen mendapat alokasi Rp7,33 triliun atau 3,05%.

Jika dirinci berdasarkan jenis belanja, anggaran didominasi belanja barang Rp233,12 triliun atau 97,05%. Belanja pegawai dialokasikan Rp7,08 triliun atau 2,95%.

Sudaryono menegaskan sebagian besar anggaran dikonversi untuk pelaksanaan MBG. Dari total pagu, anggaran MBG mencapai Rp232,50 triliun atau 99,84% dari Program Pemenuhan Gizi Nasional.

Anggaran itu digunakan untuk penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B.

Untuk peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dialokasikan Rp198,96 triliun. Sementara untuk kelompok 3B dialokasikan Rp33,54 triliun.

Selain penyediaan makanan, anggaran juga mencakup sistem informasi, promosi dan edukasi, kerja sama kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan, pengawasan, hingga penguatan tata kelola.

“Dengan kata lain, BGN membangun bukan hanya program memberi makanan, tetapi ekosistem pemenuhan gizi nasional,” ungkap Sudaryono.

Kegiatan teknis non-MBG Rp373,3 miliar

Kegiatan teknis non-MBG dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional mendapat alokasi Rp373,3 miliar atau sekitar 0,16%. Dana itu digunakan untuk standardisasi dapur SPPG, pelatihan petugas penyaji makanan, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, sekitar 97% pagu BGN digunakan untuk program pemenuhan gizi dan pelaksanaan MBG.

“Bisa dilihat memang komposisi anggaran kami yang besar ini memang lebih mayoritas 97% itu memang digunakan dan dikonversi menjadi menu MBG yang disajikan kepada penerima manfaat, baik itu peserta didik maupun penerima manfaat yang non-peserta didik seperti 3B tadi,” kata Sudaryono.

Alokasi dukungan manajemen dan fungsi anggaran

Untuk Program Dukungan Manajemen Rp7,33 triliun, sebagian besar digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp7,08 triliun atau 96,7%. Anggaran operasional dan pemeliharaan kantor dialokasikan Rp81,7 miliar.

Dukungan manajemen non-operasional mendapat Rp160 miliar untuk penyusunan regulasi, bantuan hukum, kehumasan, manajemen kinerja, SDM, keuangan, hingga protokol.

Berdasarkan fungsi, alokasi terbesar ada pada fungsi pendidikan Rp198,96 triliun atau 82,83% untuk MBG peserta didik, guru dan tenaga kependidikan. Fungsi kesehatan mendapat Rp33,54 triliun atau 13,96% untuk 3B. Fungsi ekonomi mendapat Rp7,69 triliun atau 3,2% untuk kegiatan non-teknis MBG dan dukungan manajemen.

Jika dilihat per unit eselon I, alokasi terbesar ada di Deputi Penyediaan dan Penyaluran sebesar Rp232,56 triliun atau 96,8%. Sekretariat Utama mendapat Rp7,26 triliun atau 3%. Sementara Deputi Pemantauan dan Pengawasan, Deputi Promosi dan Kerja Sama, Deputi Sistem dan Tata Kelola, Inspektorat Utama, Pusat Data dan Sistem Informasi, serta Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi secara keseluruhan mendapat Rp384,5 miliar atau 0,16%.