Cek Meter Besar dan Pemakaian Nol, PDAM Makassar Lakukan Pemeriksaan Lapangan

Published

2 tahun ago

8 Februari 2024

Kitasulsel—Makassar—Hari ini PDAM Makassar melanjutkan operasi dan pemeriksaan terhadap meter pelanggan, tapi kali ini yang disasar adalah obyek yang mempunyai meter air dengan diameter besar atau 1 inci keatas.

Beni Iskandar dalam keterangannya menyampaikan bahwa sebenarnya hal ini dilakukan adalah kegiatan rutin kami untuk melakukan pengecekan meteran pelanggan, tapi sebelumnya adalah meteran rumah tangga dan Niaga atau usaha kecil yang mempunyai diameter kecil.

Beni menambahkan bahwa disinyalir ada beberapa pelanggan yang mempunyai diameter besar sengaja tidak menggunakan air, apakah dengan alasan memakai air sumur tanah/bor atau memang ada hal ilegal berupa sambungan langsung tidak Melawati meteran, “hal inilah yang menjadi perhatian kami, karena banyak pelanggan sama sekali tidak menggunakan air PDAM yang notabene waktu awal mendaftar mereka dipasangkan meteran besar, tentunya itu disesuaikan dengan kebutuhan air mereka” ujar Beni yang juga Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar.

Pelanggan yang kita sasar untuk dilakukan pemeriksaan itu ada dibeberapa tempat diantaranya di sekitar kawasan GMTD diantaranya PT. Gammara, PT. Trans Kalla, Rusunawa, sementara di PT. Kawasan Industri Makassar (PT.Kima) juga tak luput dari pemeriksaan diantaranya CV. Ketupak Mas, PT Indonusa, PT. Indobrus Utama serta dibilangan Jalan Cendrawasih yakni Balai Diklat Pariwisata, Lanjut Beni.

Ada juga petugas melakukan pengecekan di Kampus STIA-LAN Makassar yang juga berdasarkan data tidak menggunakan air PDAM untuk sementara waktu karena tidak ada peserta Diklat, karena memang Air PDAM hanya dipakai apabila ada peserta Diklat yang menginap.

Terakhir Dirut PDAM Makassar menghimbau kepada seluruh pelanggan yang mempunyai meteran besar agar tidak main-main apalagi mempergunakan air PDAM yang diambil secara ilegal, baik itu menyambung langsung atau mengganggu dan menghalangi meteran air membaca air yang masuk karena itu akan berakibat Fatal dengan menanggung denda dan penutupan instalasi baik itu sementara maupun Permanen.

Kegiatan pengecekan ini akan terus dilakukan dalam bulan ini untuk semua pelanggan meter besar, karena datanya sudah lengkap, “jadi bukan hari ini saja kami lakukan pemeriksaan, tapi akan terus menjadi fokus kita, selain untuk preventif juga mencari fakta dilapangan penggunaan air secara ilegal,” tutup Beni.

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

12 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)