Nasional
Penggeledahan Rumah Irjen Eko, Penyidikan Dugaan Makar Masih Menyisakan Pertanyaan
KITASULSEL — MAKASSAR –Penggeledahan rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, membuka babak baru dalam penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, langkah penyidik tersebut belum menjawab pertanyaan utama: apa peran lokasi itu dan bukti apa yang ditemukan di dalamnya?
Tim Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggeledah rumah yang diduga digunakan sebagai posko oleh Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso pada Selasa malam, 17 November 2026.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, membenarkan penggeledahan sekaligus olah tempat kejadian perkara. Namun, ia belum membeberkan barang bukti yang ditemukan maupun hasil pemeriksaan di lokasi.
Penggeledahan tersebut dilakukan ketika Eko Hadi juga menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Dalam sidang itu, ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Eko disebut masih memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan etik tersebut.
Perlu ditegaskan, sanksi etik terhadap Eko berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan akses dan perangkat milik Polri untuk melakukan penyadapan. Sementara itu, dugaan makar merupakan proses pidana tersendiri yang masih dikembangkan penyidik.
Kepolisian sebelumnya menyatakan perkara dugaan makar telah naik ke tahap penyidikan. Namun, hingga perkembangan terakhir pada 18 November 2026, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut.
Perbedaan status hukum ini penting agar proses penyidikan tidak disalahartikan sebagai bukti bahwa dugaan makar telah terbukti. Penetapan tersangka dan pembuktian tindak pidana tetap harus didasarkan pada alat bukti serta prosedur hukum yang berlaku.
Kini, perhatian publik tertuju pada hasil penggeledahan di Cipete. Penyidik perlu menjelaskan hubungan rumah tersebut dengan perkara yang sedang ditangani, termasuk bukti yang mendasari dugaan adanya posko untuk kegiatan makar.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi akuntabilitas institusi kepolisian. Dugaan penyalahgunaan perangkat negara untuk penyadapan menyangkut batas kewenangan aparat, perlindungan privasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Publik tidak cukup hanya disuguhi kabar penggeledahan dan pemeriksaan pejabat. Penjelasan mengenai bukti, peran masing-masing pihak, serta perkembangan penyidikan menjadi hal penting agar perkara besar ini terang secara hukum, bukan sekadar ramai menjadi perbincangan.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
4 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
4 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
3 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap










You must be logged in to post a comment Login