Connect with us

Nasional

Breaking News – RUU Perampasan Aset Telah Disahkan , Ini 10 Poin Penting dan Arah Kebijakan yang Wajib Diketahui Masyarakat

Published

on

KITASULSEL — MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Negara tidak hanya memperkuat upaya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mendorong pengembalian kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana.

Selama ini, perhatian masyarakat dalam penanganan perkara pidana sering tertuju pada penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga penjatuhan hukuman. Padahal, ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni bagaimana mengembalikan kekayaan negara yang dicuri dan memulihkan kerugian masyarakat akibat kejahatan.

BACA JUGA  Prabowo Tegaskan Perusahaan Pembakar Hutan Akan Ditindak Tegas Sesuai Hukum

Melalui kebijakan perampasan aset, negara berupaya memperkuat instrumen hukum untuk menelusuri, mengamankan, dan mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, memaparkan sepuluh pokok pengaturan hasil pembahasan bersama pemerintah. Pembahasan tersebut menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan penyempurnaan rancangan dari 67 menjadi 74 pasal.

Lantas, apa saja substansi penting yang perlu diketahui masyarakat? Berikut sepuluh poin beserta penjelasan dan arah kebijakannya.

10 Poin Penting RUU Perampasan Aset

1. Prinsip dan asas hukum perampasan aset

Pokok pertama mengatur prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Efektivitas berarti mekanisme perampasan harus mampu membantu negara menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana. Proporsionalitas mengharuskan tindakan hukum dilakukan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas berarti setiap tindakan aparat harus dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan perlindungan HAM memastikan hak masyarakat tetap dihormati.

BACA JUGA  Mantan Anggota Parlemen Singapura Singgung “Cut Kabel Internet”, Bukan Cuma Indonesia, Singapura Juga Terdampak

Penjelasan bagi masyarakat:

Seseorang yang memiliki rumah, tanah, kendaraan, atau kekayaan melalui transaksi sah tidak boleh kehilangan hak kepemilikannya hanya karena memiliki hubungan bisnis atau keluarga dengan seseorang yang sedang tersangkut perkara pidana.

Harus ada dasar hukum dan pemeriksaan mengenai keterkaitan aset tersebut dengan tindak pidana.

2. Ruang lingkup tindak pidana dan kriteria aset yang dapat dirampas

Pokok kedua mengatur jenis tindak pidana, nilai, serta kriteria aset yang dapat menjadi objek perampasan.

Cakupannya tidak hanya

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Trending