Pj Gubernur Sulsel Ingatkan Tidak Ada Lagi Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan

Published

2 bulan ago

13 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, memberi kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampili, Kabupaten Gowa.

Kuliah umum ini dalam rangka peningkatan wawasan mengenai pemerintah daerah bagi Satuan Praja Muda Angkatan XXXIII dan mewujudkan kader pelopor pemerintah yang berakhlak.

“Saya tahu betul bagaimana STPDN menjadi IPDN dan bagaimana kampus dipecah menjadi tujuh kampus. Saya bertahun-tahun urus IPDN dan pasti lewat di meja saya setiap SK penerimaan angkatan baru,” kata Prof Zudan dalam kuliah umumnya, Jumat, 12 Juli 2024.

Ia menyampaikan agar seluruh satuan praja muda mengubah cara berpikir mengendapkan nilai prestasi, karya dan menjauhi kekerasan antara senior junior.

“Untuk para praja apa yang harus dipersiapkan pasca perubahan di IPDN. Ada nilai yang tidak pernah runtuh yakni nilai prestasi dan karya. Tinggalkan gaya hidup dengan gengsi, tapi sekarang yang harus dilakukan mengedepankan karya dan prestasi,” tuturnya.

“Bagaimana menghapus nilai kekerasan, tidak boleh kekerasan, dan tidak boleh kata-kata kasar, tapi harus melakukan pembimbingan yang baik antara adik kelas dengan kaka kelas,” lanjutnya.

Untuk itu, seluruh praja muda harus menebarkan kebaikan dan kasih sayang antara sesama.

Kemudian yang muda menghargai dan hormati senior, dan senior menyayangi adik kelasnya.

“Apa harus diperbaiki, satu tebarkan kasih sayang, sayangin adik mu dan hormati senior mu, karena inilah yang dibutuhkan di kampus kalau sudah masuk di kampus Jatinangor,” pesannya.

Sementara itu, Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulsel, Prof Murtir Jeddawi menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Sulsel sudah hadir memberikan kuliah umum kepada praja muda IPDN Kampili, Gowa.

“Terima kasih Bapak Prof Zudan sudah hadir dan memberikan kuliah umum. Prof Zudan ini yang paling paham tentang IPDN, karena beliau yang membidangi ini bertahun-tahun di Mendagri,” pungkasnya. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

9 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)