Pj Gubernur Sulsel Ingatkan Tidak Ada Lagi Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan

Published

1 tahun ago

13 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, memberi kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampili, Kabupaten Gowa.

Kuliah umum ini dalam rangka peningkatan wawasan mengenai pemerintah daerah bagi Satuan Praja Muda Angkatan XXXIII dan mewujudkan kader pelopor pemerintah yang berakhlak.

“Saya tahu betul bagaimana STPDN menjadi IPDN dan bagaimana kampus dipecah menjadi tujuh kampus. Saya bertahun-tahun urus IPDN dan pasti lewat di meja saya setiap SK penerimaan angkatan baru,” kata Prof Zudan dalam kuliah umumnya, Jumat, 12 Juli 2024.

Ia menyampaikan agar seluruh satuan praja muda mengubah cara berpikir mengendapkan nilai prestasi, karya dan menjauhi kekerasan antara senior junior.

“Untuk para praja apa yang harus dipersiapkan pasca perubahan di IPDN. Ada nilai yang tidak pernah runtuh yakni nilai prestasi dan karya. Tinggalkan gaya hidup dengan gengsi, tapi sekarang yang harus dilakukan mengedepankan karya dan prestasi,” tuturnya.

“Bagaimana menghapus nilai kekerasan, tidak boleh kekerasan, dan tidak boleh kata-kata kasar, tapi harus melakukan pembimbingan yang baik antara adik kelas dengan kaka kelas,” lanjutnya.

Untuk itu, seluruh praja muda harus menebarkan kebaikan dan kasih sayang antara sesama.

Kemudian yang muda menghargai dan hormati senior, dan senior menyayangi adik kelasnya.

“Apa harus diperbaiki, satu tebarkan kasih sayang, sayangin adik mu dan hormati senior mu, karena inilah yang dibutuhkan di kampus kalau sudah masuk di kampus Jatinangor,” pesannya.

Sementara itu, Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulsel, Prof Murtir Jeddawi menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Sulsel sudah hadir memberikan kuliah umum kepada praja muda IPDN Kampili, Gowa.

“Terima kasih Bapak Prof Zudan sudah hadir dan memberikan kuliah umum. Prof Zudan ini yang paling paham tentang IPDN, karena beliau yang membidangi ini bertahun-tahun di Mendagri,” pungkasnya. (*)

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

8 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.