Dishub Makassar Adopsi Konsep Smart City untuk Atasi Kemacetan Lalu Lintas

Published

1 tahun ago

18 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar mengadopsi konsep Smart City dalam upaya meningkatkan penataan sistem manajemen lalu lintas.

Langkah ini sejalan dengan visi Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, yakni Makassar sebagai Kota ‘Sombere’ dan Smart City, serta mendukung salah satu misinya, yakni mengatasi masalah kemacetan di Kota Makassar.

Kepala Dishub Kota Makassar, Zainal Ibrahim, mengatakan sebanyak 350 personil yang tersebar di 106 titik, setiap pagi dan sore bertugas menertibkan lalu lintas.

“Dishub Makassar juga bersinergi dengan Satlantas Polda Sulsel, Satlantas Polrestabes Makassar dan Satlantas Polres Pelabuhan dalam upaya penataan lalu lintas,” jelasnya di Kantor Dishub Makassar, pada Rabu (17/7/2024).

Zainal mengatakan Dishub Makassar juga mendukung penguatan Smart City dengan menghadirkan ruang kontrol atau ‘War Room’ sebagai pusat komando dalam memantau dan mengelola lalu lintas secara efektif.

“War room berperan sebagai pusat komando di mana para operator dan manajer berkumpul untuk memantau dan mengelola lalu lintas secara real-time, serta sebagai tempat koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Satlantas, petugas keamanan, dan penyedia layanan darurat lainnya,” jelasnya.

Lanjutnya, pada War Room ini, telah menerapkan ATCS (Advanced Traffic Control System), sebuah sistem kontrol lalu lintas canggih yang sangat membantu dalam pengaturan aliran lalu lintas.

“Meskipun berbeda dalam fungsinya, keduanya bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengelola lalu lintas dengan lebih efektif dan mengurangi kemacetan serta memperkuat Smart City Makassar,” jelasnya.

Selain itu, kata Zainal, pihaknya juga secara rutin memelihara infrastruktur peralatan jalan seperti lampu lalu lintas, marka jalan, dan rambu-rambu jalan untuk memastikan kondisi lalu lintas tetap terjaga dengan baik.

Di sisi lain, Zainal mengatakan Dishub juga aktif dalam melakukan edukasi berlalu lintas, terlebih di kalangan pelajar di berbagai sekolah.

“Kami aktif memberikan edukasi yang diharapkan dapat membentuk kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dan kedisiplinan dalam bertransportasi,” pungkasnya.

Zainal berharap dengan berbagai upaya ini, dapat mewujudkan Makassar Smart City dengan lalu lintas yang tertib dan aman bagi masyarakat Kota Makassar.(*)

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

7 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.