Pengamanan Pilkada Makassar, Polres Pelabuhan Siapkan 522 Personel

Published

1 tahun ago

23 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Polres Pelabuhan Makassar, Kompol Lando KS mengatakan, pihaknya akan menurunkan 522 personel untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang.

“Kami sudah siap melaksanakan pengamanan Pilkada pada setiap tahapan. Tapi jumlah personel tidak selamanya sama, sesuai dengan pedoman dari Mabes Polri,” katanya, Senin (22/7/2024).

“Puncak pengamanannya itu pada pemungutan suara dengan total 2/3 kekuatan. Kalau personel Polres Pelabuhan jumlah personelnya 522 berarti 2/3 dari 522 personel dipakai itu khusus untuk pemungutan suara 27 November,” tambahnya,

Tahapan kampanye pada 25 September hingga 23 November pihaknya, akan menurunkan setengah kekuatan dari 522 personel.

“Itu minimal setengah dan minimal 2/3 karena kami juga harus jaga markas komando,” katanya.

Sementara, dalam operasi mantap brata Polres pelabuhan terhitung mulai 1 Agustus 2024 mendatang, sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih hasil Pilkada.

“Kami sudah susun akan mulai bertugas pengamanan mulai 1 Agustus sampai 24 agustus itu 104 personel. Tahapan penetapan calon 24 Agustus sampai 22 September sudah penetapan calon itu personel yang kami libatkan 174 personel,” sebutnya.

Masa tenang Pilkada nantinya, Lando mengaku aparat kam diturunkan 1/8 kekuatan atau sekiatar 85 personel.

Sedangkan untuk, pengamanan penyaluran logistik ke pulau-pulau, pihaknya juga telah siap melakukan pengamanan dan mengantar KPU ke pulau tujuan.

“Tetap Kami juga akan lakukan pengamanan melekat untuk itu, Kami akan cermati kapan KPU akan distribusikan logistiknya. Kemungkinan akan bersamaan ketika ada pergeseran penanganan ke pulau,” ujarnya.

Terkait pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024 ini, pihaknya akan menurunkan satu personel kepolisian untuk menjaga satu TPS.

“Untuk Pilkada 2024 kali ini TPS berkurang dan kotak suara cuma 2, jadi lebih simpel mungkin hanya sekitar 6 jam proses pemilihan. Jadi kami di Polres Pelabuhan ambil pola 1 TPS satu personel melekat jaga TPS,” tandasnya.(*)

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

11 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.