Dukung PIN Polio 2024, Puskesmas Mamajang Sasar Sejumlah Tempat Ini

Published

2 bulan ago

27 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar Kota Makassar melalui Puskesmas Mamajang menggelar Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2024.

Tim Kesehatan Puskesmas Mamajang memberikan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio menyasar Puskesmas, Posyandu dan Sekolah yang berada wilayah kerja Puskesmas Mamajang.

Plt. Kepala Puskesmas Mamajang, dr. Rezki yulianti, mengatakan bahwa pelaksanaan PIN Polio diwilayah kerjanya sudah berlangsung selama 4 hari dengan total yang sudah diberikan vaksinasi sebanyak 1162 anak.

“Sampai hari Jumat 1162 anak yang sudah diberikan vaksinasi. Untuk hari ini belum bisa ditarik datanya karena masih proses perhitungan,” jelasnya, Sabtu (27/07/2024).

Lanjutnya, untuk Tim Kesehatan Puskesmas Mamajang yang kami turunkan setiap hari dibagi menjadi 3 Tim, setiap Tim terdiri dari 2-3 orang.

Adapun kendala pelaksanaan imunisasi PIN Polio di wilayah Puskesmas Mamajang karena anak balita tidak berada di rumahnya diwaktu pagi hari.

“Salah satunya ada beberapa sasaran tidak berada di rumah di pagi hari seperti anak balita. Kemungkinan dibawa orang tuanya ke tempat kerja,” jelasnya.

Namun kami dari Dinkes Kesehatan Makassar melalui Puskesmas Mamajang memberikan solusi menurunkan teman-teman Tim Kesehatan ke lapangan di waktu sore.

Pemberian imunisasi pada PIN Polio sangat penting untuk mencegah virus polio yang dapat mengakibatkan kelumpuhan permanen, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi polio lengkap.

Sasaran PIN Polio adalah anak usia 0 hingga 7 tahun diperlukan untuk membentuk kekebalan yang optimal terhadap semua virus Polio.

“Kami seluruh staf Puskemas Mamajang mendukung pelaksanaan PIN Polio dengan semaksimal dan seoptimal mungkin sehingga bisa mencapai target pencapaian sasaran bayi balita dan anak 0 – 7 tahun,”tutupnya.

Diketahui, Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan pelaksanaan (PIN) Polio dimulai tanggal 23 Juli 2024. Pemberian imunisasi ini dilakukan secara serentak di posyandu, puskesmas dan sekolah.(*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

1 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)