Connect with us

DPR Makassar

Terpilih Jadi Ketua Sementara DPRD Makassar: Supratman Siap Pimpin Pelantikan Senin

Published

on

Kitasulsel–Makassar 50 Legislator terpilih DPRD Kota Makassar akan dilantik Senin (9/9/2024). Ada pun yang akan melantik adalah legislator Supratman dari Partai NasDem.

Hal ini disampaikan Sekwan DPRD Makassar M Dahyal.

“Ketua sementara itu diambil dari suara partai terbanyak pertama dan kedua yaitu NasDem dan Golkar, muncul nama Supratman, di mana akan bekerja selama tiga bulan pertama sebelum menentukan pimpinan DPRD defenitif,” ujar Dahyal, Sabtu (7/9/2024). .

Sementara itu, Ketua sementara DPRD Kota Makassar Supratman berharap, pada masa kerja Dewan terpilih periode 2024-2029 tersebut bisa lebih baik dari kinerja sebelumnya.

“Kita berharap kerja-kerja kita bisa lebih baik dari senior sebelumnya,” harapnya.

Paling tidak kata Supratman, bisa menyamai kinerja hebat periode sebelumnya.

BACA JUGA  Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

“Paling tidak samalah prestasi kerjanya, kan kita yang terpilih tidak mau juga kalau mundur kerja-kerja dewan, kita akan usahakan maksimal untuk menyerap aspirasi rakyat kota Makassar, dan mengawalnya” tutup Supratman. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Honorer R2 dan R3 Kota Makassar Geruduk DPRD, Tuntut Kepastian Status dan Pengakuan

Published

on

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar mendatangi Gedung DPRD, Kamis (15/5/2025). Mereka menuntut kepastian atas nasib kepegawaian mereka yang hingga kini masih menggantung, meski telah mengikuti seleksi tahap pertama Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024.

Dipimpin Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Makassar, Sukri Zulkarnain alias Uky, massa honorer menyuarakan keresahan mereka langsung di hadapan Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyerahkan data honorer yang tidak lolos seleksi tahap awal dan meminta tindak lanjut konkrit.

“Kami tidak datang untuk menekan, tapi untuk mencari kejelasan. Sampai sekarang, jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) belum jelas. Sementara waktunya terus berjalan,” ujar Uky kepada wartawan usai audiensi.

BACA JUGA  Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2024-2029 resmi dilantik

Menurut Uky, sebelumnya Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Akhmad Namsum, telah menyampaikan bahwa lebih dari 3.200 honorer telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun di lapangan, banyak honorer justru mendapat informasi yang bertolak belakang.

Ada yang bilang data kami belum masuk pusat. Itu yang bikin kami resah. Informasi simpang siur ini memicu keresahan yang lebih besar, sampai akhirnya kami membentuk aliansi ini,” katanya.

Uky menegaskan, yang diminta para honorer bukanlah keistimewaan, melainkan kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Mereka dengan tegas menolak opsi dijadikan pegawai paruh waktu atau outsourcing tanpa kejelasan perlindungan hak.

“Kalau hanya diganti istilah tanpa kepastian hak dan masa depan, apa bedanya? Kami ingin status yang sah, diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan,” tegasnya.

BACA JUGA  DPRD Makassar Sahkan APBD-P 2024, Danny Pomanto: Dorong Pembangunan Berbasis Ramah Lingkungan

Lebih lanjut, Uky juga menyoroti belum adanya pernyataan resmi dari Plt. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, terkait nasib usulan dari Kota Makassar. Hal ini semakin memperkuat rasa cemas di kalangan tenaga honorer.

“Kalau benar daerah kami belum menyetor data ke pusat, kami minta itu diklarifikasi. Karena ini menyangkut nasib ribuan orang yang sudah puluhan tahun mengabdi,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Uky menyampaikan harapan sederhana yang menjadi suara bersama para honorer.

“Kami tidak menuntut lebih. Kami hanya ingin diakui. Ini bukan soal jabatan, ini soal martabat. Kami sudah lama bekerja, tapi status kami masih tanda tanya,” tutupnya penuh harap

 

BACA JUGA  Anggota Komisi III DPR: Hakim PN Andoolo Layak Terapkan Restorative Justice untuk Guru Honorer Supriyani
Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel