Connect with us

NEWS

RDP Komisi IX DPR RI, Taruna Ikrar Paparkan Asta Cita Presiden Prabowo Menjadi Program Strategis BPOM 2025-2029

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar bersama seluruh jajaran Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar bersama seluruh jajaran melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa 29 Oktober 2024.

Rapat di pimpin Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Felly Estelita Runtuwene, Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Komisi IX juga akan bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawasi penyaluran makan siang gratis.

Di Komisi IX, Felly didampingi Wakil Ketua Charles Honoris (Fraksi PDI-Perjuangan), Yahya Zaini (Fraksi Partai Golkar), Putih Sari (Fraksi Partai Gerindra) dan Nihayatul Wafiroh (Fraksi PKB).

Komisi IX memiliki mitra antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

BACA JUGA  Bumerang Isu Boikot di Indonesia, Pakar: Waspada, Bisa Tingkatkan Gelombang PHK

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan). Selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan Badan Gizi Nasional.

Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar menyampaikan program BPOM merujuk asta cita prioritas nasional Presiden Prabowo, terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas.

Lanjut Taruna untuk mencapai masyarakat sehat bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas strategi BPOM salah satunya penguatan pengawasan pre postmarket.

“Dengan mendorong inovasi untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan mendukung UMKM dan memberantas mafia di BPOM serta memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan pengembangan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur serta melanjutkan hirilisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Taruna Ikrar.

BACA JUGA  Dua Rumah di Desa Tamalanrea Ludes Dilalap Api

Anggota Komisi IX DPR RI memberi apresiasi atas kinerja nyata untuk rakyat jajaran BPOM dan memberikan masukan agar perbanyak loka dan laboratorium mobile di daerah seluruh Indonesia dan komisi IX memfasilitasi serta mendukung untuk mewujudkan dengan anggaran yang cukup di BPOM. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto Dukung Program Strategis Kementan Capai Swasembada Pangan

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi siap mendukung percepatan swasembada pangan dan mengawal program yang disiapkan Kementerian Pertanian (Kementan) seperti ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan produksi padi nasional.

“Ini dalam proses ya untuk mencapai swasembada pangan, makanya dibikin cetak sawah baru, intensifikasi pertanian, optimalisasi.

Intinya kita akan meningkatkan kerja sama dengan mitra kerja termasuk Kementan terutama dalam meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan,” sebut wanita yang akrab disapa Titiek Soeharto dalam keterangannya pada Kamis (14/11/2024).

Titiek berharap strategi yang saat ini dikomandani oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

BACA JUGA  Usai Bunuh Istri, Pria di Sinjai Tewas Gantung Diri

Ia mengutarakan bahwa ke depan program dan kebijakan yang dirancang Kementan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pertanian Indonesia.

“Mudah-mudahan dengan program tersebut ke depan tidak ada lagi kelangkaan beras, tidak ada lagi impor, jadi semuanya bisa dipenuhi di dalam negeri. Itulah yang disebut swasembada,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI akan terus melakukan pengawasan agar program yang dijalankan Kementan sesuai dengan kebermanfaatannya. “Ini harus benar-benar kita kerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra kerja terkait pengawasan-pengawasan yang kita lakukan agar anggaran yang kita setujui ini dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baiknya agar tepat sasaran,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Mentan Amran telah mengambil langkah cepat dan tegas untuk menjalankan program pencapaian swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Mentan Amran menyebut intensifikasi lahan dan ekstensifikasi menjadi strategi untuk mempercepat swasembada.

BACA JUGA  Dua Rumah di Desa Tamalanrea Ludes Dilalap Api

“Intensifikasi merupakan upaya meningkatkan indeks pertanaman dari yang sebelumnya satu kali menjadi dua atau tiga kali tanam. Untuk ekstensifikasi kita lakukan cetak sawah di Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, Jambi, dan daerah lainnya,” jelas Mentan Amran.

Tidak hanya itu, Mentan Amran memaparkan bahwa program tersebut didukung dengan teknologi pertanian dan sumber daya manusia. “Dengan pertanian modern, produktivitas bisa dua kali lipat dan biaya produksi dapat ditekan. Generasi milenial dan Z juga kita dorong untuk mengambil peran,” katanya.

Mentan Amran juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjalankan program strategis tersebut.

Ia optimistis program yang dijalankan dengan baik dan bersinergi dengan stakeholder dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan Indonesia. (*)

BACA JUGA  Menko Zulhas Apresiasi Kerja Keras Mentan Amran, Optimistis Swasembada Pangan Tercapai 2028
Continue Reading

Trending