Connect with us

Kementrian Agama RI

Menag Harap Mudzakarah Haji Hasilkan Kebijakan yang Memudahkan Umat

Published

on

Kitasulsel–JAWABARAT Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung, Jawa Barat. Menag Nasaruddin berharap forum yang dihadiri para ahli fikih serta praktisi perhajian ini dapat melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi umat.

“Saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat,” kata Menag Nasaruddin saat membuka kegiatan yang berlangsung di Institut Agama Islam Persatuan Islam (IAI Persis), Kamis (7/11/2024).

Ia pun menukil sebuah kaidah yang menyatakan bahwa melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan. “Jangan justru sebaliknya, pembicaraan tentang rakyat melahirkan mudharat untuk rakyat. Harus menghasilkan yang dapat meringankan masyarakat bukan sebaliknya,” pesan Menag.

BACA JUGA  Menag: Guru Adalah Obor Penyinar Kegelapan

Hadir dalam pembukaan kegiatan, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, Wakil Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anhar Simanjuntak, Ketua BPKH Fadhlul Imansyah, dan Dirjen PHU Hilman Latief.

Menurut Menag, ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan yakni skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima MUI soal nilai manfaat dana haji.

Murur secara sistematis kali pertama diterapkan pada penyelenggaraan Haji 2024. Terobosan itu berhasil mempercepat proses mobilisasi jemaah dari Muzdalifah ke Mina.

Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dan akan diterapkan kembali di tahun depan. Karenanya, lanjut Menag, sebelum skema murur ini dimatangkan pelaksanaanya, perlu pandangan para ahli fikih.

“Masalah murur, kami membutuhkan legitimasi para ahli dan ulama,” kata Menag.

BACA JUGA  Sekjen Kemenag dan Stafsus/Tenaga Ahli Menag Wakili Prof Nasaruddin Umar di KTT Islam-Budha di Kamboja

Selanjutnya terkait skema Tanazul, menurut Menag, kebijakan ini dalam rangka mengurangi kepadatan jemaah saat mabit (menginap) di tenda Mina. Konsepnya, jemaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat, akan kembali ke hotel (tidak menempati tenda di Mina).

“Itu akan kita bicarakan secara detail,” kata Menag.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian untuk menjadi perhatian Menag untuk dibahas dalam Mudzakarah Perhajian adalah terkait dengan Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024. Ijtima tersebut mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain.

Menag berharap Mudzakarah hasilkan titik temu. “Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya. Apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu,” kata Menag.

BACA JUGA  Menag: Agama Harus Mengajarkan Cinta, Bukan Kebencian

Menurutnya langkah BPKH selama ini sudah sesuai jalur yakni memberikan subsidi agar jemaah tidak merasa berat saat melakukan pelunasan. Ia mencontohkan pada 2024 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp93 juta.

Kala itu, untuk dapat berangkat haji, jemaah hanya perlu membayar rata-rata Rp56 juta per orang. Selisih dari angka tersebut diambil dari Nilai Manfaat yang dikelola BPKH.

“Apa jadinya kalau ternyata nilai manfaat dianggap haram. Jemaah harus membayar utuh, tentu ini dapat memberatkan. Jadi, mari kita melihat ini semua dengan lebih komprehensif,” ajak Menag. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag: ISNU Harus Jadi Transformer Nilai Islam Modern dari Indonesia

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA, menegaskan peran strategis Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) sebagai pengusung peradaban Islam modern dari Indonesia untuk dunia.

Hal ini disampaikannya saat memberikan keynote speech dalam Halaqah Musyawarah Kerja Nasional dan Pelantikan Pimpinan Pusat ISNU, yang digelar di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Mengangkat tema “ISNU untuk Indonesia Emas dan Peradaban Dunia,” acara ini menjadi tonggak penting bagi ISNU dalam memantapkan posisinya sebagai komunitas keilmuan yang berdampak luas.

“Kehadiran ISNU sangat timely, tepat waktu. ISNU harus menjadi artikulator, translator, dan transformer untuk membawa nilai-nilai Islam modern Indonesia ke panggung dunia,” ujar Menag Nasaruddin.

BACA JUGA  Menag: Agama Harus Mengajarkan Cinta, Bukan Kebencian

Ia menilai, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat peradaban Islam dunia yang baru, menggantikan dominasi kawasan lain. Stabilitas ekonomi, politik, serta karakter masyarakat Indonesia yang demokratis dan egaliter menjadi modal utama menuju arah tersebut.

“Kalau dunia Islam mencari kiblat baru, maka Indonesia-lah tempatnya. Tapi kita harus belajar dari logika perkembangan peradaban. Nabi Muhammad SAW adalah the best manager and leader. ISNU harus meneladani strategi beliau yang sangat plural dan multitasking,” lanjutnya.

Menag menekankan, ISNU tidak boleh terjebak pada pola pikir tradisional semata. Sarjana Muslim Indonesia harus berani menjadi produsen ilmu pengetahuan, bukan sekadar konsumen.

“Ini saatnya dunia belajar Islam dari Indonesia. Bukan hanya menerjemahkan bahasa Arab ke Indonesia, tapi justru sebaliknya, bahasa Indonesia harus memberi pencerahan ke dunia Islam,” tegasnya.

BACA JUGA  Kolaborasi Kemenag dan MHM: Menag RI Dorong Ekoteologi dan Kurikulum Cinta

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga menyebutkan bahwa figur Ketua Umum ISNU yang baru, Prof. Dr. Kamaruddin Amin, adalah sosok yang tepat.

“Beliau punya dua kapasitas: keilmuan pesantren yang kuat, dan pengalaman akademik global di Belanda, Jerman, hingga Amerika. Cocok menjadi manajer sekaligus pemimpin,” ungkapnya.

Sementara itu, Prof. Kamaruddin Amin yang sekaligus menjabat sebagai SekjenKemenag, dalam sambutannya menyatakan kesiapan ISNU untuk mengambil bagian aktif dalam mewujudkan visi besar bangsa.

“ISNU adalah wadah para ahli dan expertise. Kita harus ikut berkomitmen mendatangkan kemaslahatan, mendukung strategi pemerintah, dan menjadi mitra strategis menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Menurutnya, ISNU harus menjadi perkumpulan peradaban yang memiliki daya, manfaat, dan maslahat nyata bagi masyarakat dan negara. Melalui kolaborasi dengan pemerintah dan visi Asta Cita Presiden Prabowo, ISNU diharapkan dapat berperan aktif mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang berdaya saing global.

BACA JUGA  Kemenag Raih Skor 88,53 dari Ombudsman, Masuk Kategori A Untuk Pelayanan Publik

Hadir dalam acara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi., Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan pengurus wilayah ISNU se-Indonesia.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel