Connect with us

Kementrian Agama RI

Hadiri Rapat Evaluasi Haji, Menag Harap Haji 2025 Sukses

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama RI Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama RI Romo Syafi’i mengikuti Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 yang digelar dengan Komisi VIII DPR RI, di Jakarta.

Pada rapat ini, Menag menjelaskan upaya yang sudah dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menyelenggarakan penyelenggaraan haji 2024. Meski ada beberapa kekurangan, secara umum, menurutnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik dan lancar.

“Harapan jemaah haji untuk mendapatkan pelayanan maksimal demi terwujudnya haji yang mabrur telah diupayakan selama 73 hari,” ucap Menag Nasaruddin Umar, Senin (28/10/2024).

“Komitmen untuk menyediakan pelayanan haji ramah lansia dan haji yang berkeadilan telah diupayakan secara maksimal, di mana 21,41% atau sekitar 45.678 jemaah merupakan jemaah haji lansia di atas 65 tahun,” lanjut Menag.

BACA JUGA  Terima Dubes Ukraina, Menag Bahas Pertukaran Pelajar, Hingga Kedatangan Grand Mufti

Alhasil, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2024 mencapai 88,20 dengan kategori sangat memuaskan. “Semua jenis layanan pada tahun 1445H/2024M berada pada kategori memuaskan dan sangat memuaskan,” terang Menag.

Sementara itu, Menag juga berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 akan berjalan lancar meski tengah berlangsung proses transisi organisasi. Ia mengatakan, saat ini, proses penyelenggaraan haji 2025 sudah berjalan. Ia akan terus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Haji demi kesuksesan haji 2025.

“Haji tidak boleh gagal gara-gara transisi organisasi,” tegas Menag. Ia menekankan bahwa Ia akan bekerja keras untuk memastikan transisi berjalan mulus tanpa mengorbankan kualitas pelayanan jemaah.

BACA JUGA  Wakaf 100Juta, Menag Rilis Gerakan Wakaf Uang Kementerian Agama

Untuk memastikan hal tersebut, Menag menilai perlu adanya komunikasi intensif dengan berbagai pihak baik dengan Badan Haji maupun komisi VIII DPR RI.

“InsyaAllah transisi berjalan dengan halus sehingga tidak adanya kendala bagi jemaah haji. Kita sudah bersepakat anatara Badan Penyelenggara Haji dan Kementerian Agama RI. Karena yang utama adalah keselamatan dana kenyamanan jemaah haji,” harapnya.

Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan, bahwa masih banyak hal yang perlu dibahas dalam evaluasi haji ini. Ia pun meminta Menag memperbaiki penyampaian evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

“Silahkan Pak Menteri dibuat berbasis keputusan yang diambil. Nanti kita akan bahas ulang pada rapat kerja berikutnya,” ucapnya. Ia pun berharap, apapun masukan yang dibuat pada rapat kali ini segera ditindaklanjuti. (*)

BACA JUGA  Dialog Majelis Hukama Muslimin, Menag Ungkap Dua Tantangan Tokoh Agama
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Minta Badan Moderasi Beragama Proaktif Petakan Kerukunan Umat

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BMBPSDM) Kementerian Agama (Kemenag) untuk lebih aktif memotret dan memetakan fenomena kerukunan umat beragama di masyarakat.

Hal ini disampaikan Menag saat menyampaikan arahan dalam Rakor Sekber (Sekretariat Bersama) dan Launching Grand Design BMBPSDM Kemenag di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta.

BMBPSDM adalah unit eselon I di Kemenag yang merupakan peralihan dari Badan Litbang dan Diklat Kemenag. Badan ini bertugas untuk merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang moderasi beragama dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan.

“Tugas Kementerian Agama itu bukan bagaimana menyatukan umat, tetapi agar memberikan pembelajaran pada umat bagaimana hidup berdampingan. Untuk dapat memberikan pembelajaran itu, kita perlu mengetahui mapping kerukunan masyarakat yang ada,” ujar Menag Nasaruddin Umar, Rabu (11/12/2024).

“Kehadiran BMBPSDM ini harus lebih aktif memotret berbagai fenomena (kerukunan) masyarakat yang ada,” imbuhnya.

BACA JUGA  Kemenag Anggarkan Rp897 Miliar Insentif Guru Non PNS di 2025

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kepala BMBPSDM Suyitno, serta para pejabat unit eselon I dan II dari Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Moderasi Beragama. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan Kemenag di daerah secara daring.

Lebih lanjut, Menag menyampaikan, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena memberi geografis Indonesia di posisi silang yang diapit oleh dua samudera dan diapit dua benua. Berada di pusat terpadat lalu lintas dunia, lanjut Menag, Indonesia dapat bertahan menjadi negara kesatuan.

“Berdasarkan riset, perekat terbaik pluralisme di Indonesia adalah kerekatan umat beragamanya. Jadi selama kerukunan antar umat beragama kokoh, mata tidak ada satupun kekuatan negara asing yang bisa merusak negeri kita,” kata Menag.

Oleh karena itu, kata Menag, tugas ASN yang terkait Penguatan Moderasi Beragama menjadi sangat penting, yakni berupaya menjaga keutuhan bangsa melalui pendekatan keagamaan.

BACA JUGA  Wakaf 100Juta, Menag Rilis Gerakan Wakaf Uang Kementerian Agama

“Peta geo-sosial dan geo-politik perlu dibaca sehingga bisa dikaitkan dengan peran dan fungsi agama bagi masyarakatnya. Selain itu, kita juga perlu memiliki peta potensi konflik keagamaan sebagai early warning langkah-langkah yang efektif untuk itu,” ungkapnya.

Menag juga berpesan BMBPSDM tidak boleh mengungkit-ukit sesuatu yang bukan masalah tetapu menjadi masalah, membesarkan masalah yang seharusnya kecil, atau sebaliknya.

“Salah satu kegagalan dalam menangani masalah adalah adanya kesalahan persepsi, maka kita memotret suatu masalah dengan benar,” tuturnya.

“BMBPSDM harus mampu memotret secara valid fenomena di masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BMPSDM Suyitno mengatakan launching grand design ini menjadi momen penting untuk menunjukkan milestone dalam konteks pengelolaan konflik.

Kehadiran BMBPSDM Kemenag menjadi solusi utuk menyiapkan Indonesia Emas 2045. “Berdasarkan data, terdapat masalah serius terkait Top 10 Global Risk. Dan yang paling banyak dikhawatirkan publik adalah konflik sejata antara negara,” ungkapnya.

BACA JUGA  Kementerian Agama Ingin Belajar Kelola Pendidikan dari Muhammadiyah

“Selain itu, juga yang dikhawatirkan adalah kejahatan kekerasan. Tentu saja kita berharap hal tersebut bisa dihindari,” imbuhnya.

Saat ini, lanjut Suyitno, BMBPSDM Kemenag juga telah menawarkan berbagai pendekatan guna meningkatkan kerukunan umat beragama. Pendekatan preventif dan lebih kekinian juga dilakukan oleh Kemenag, mengingat sasaran edukasi kerukunan saat ini adalah mereka yang termasuk dalam generasi Z (Gen-Z).

“Dari berbagai problem tersebut, maka kita perlu mengambil langkah preventif dibanding kuratif. Berbagai upaya inovasi dilakukan untuk menanamkan Moderasi Beragama, seperti gelaran Festival Film Moderasi Beragama dan Festival Musik Moderasi Beragama,” ucapnya.

Terakhir, Suyitno juga mengungkapkan berbagai langkah inovatif yang konstruktif dan terukur telah dilakukan BMBPSDM untuk meningkatkan daya saing SDM Kemenag. “Kemenag melalui Pusbangkom telah menggelar MOOC yang menjadi jembatan pengembangan kompetensi ASN dengan sifat e-learning full,” terang Suyitno. (*)

Continue Reading

Trending