Connect with us

PEMKOT

Sekda Jufri Rahman Resmi Pimpin Organisasi Dunia Melayu Dunia Islam Sulsel

Published

on

Kitasulsel–Makassar Organisasi Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) untuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Periode 2024-2027 terbentuk. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Dr Jufri Rahman, secara resmi menahkodai organisasi Melayu ini, yang ditandai dengan pelantikan pengurus DMDI Sulsel, di Aula Tudang Sipulung, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, di Makassar, Jumat (13/12/2024).

Pengurus DMDI ini dilantik langsung Ketua Umum DMDI Indonesia, Datuk H Said Aldi Al Idrus. Pelantikan ini disaksikan oleh sejumlah warga Sulsel.

Dalam sambutannya usai dilantik, Dr Jufri Rahman menyampaikan, setelah pelantikan ini pengurus DMDI Sulsel akan memperlihatkan eksistensinya dalam hal kemanusiaan.

“Pengurus di DMDI ini Insha Allah orang yang selesai dengan dirinya. Artinya siap berpikir dan bekerja untuk kemaslahatan organisasi dan kepentingan kemanusiaan,” ujarnya.

BACA JUGA  Wali Kota Danny Pomanto Tekankan Pentingnya Adaptif Leadership pada Pengurus Baru HMI Cabang Makassar

Jufri tidak mau organisasi ini setelah dilantik tidak kedengaran lagi apa yang dilakukan. “Kita wajib bekerja untuk rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, pelantikan ini menjadi momen yang sangat penting, karena kehadiran pengurus pusat DMDI menjadi bukti terjalinnya komitmen untuk lebih mengembangkan peran DMDI dalam menjalin hubungan yang harmonis, baik di tingkat nasional maupun internasional, terlebih lagi di Sulsel.

“Ini gunanya DMDI menyatukan rumpun keluarga yang berserak dengan prinsip Takkan Melayu Hilang di Bumi, Bumi Bertuah Tanda Beradat. Jadi DMDI ini tidak hanya penting untuk menjaga warisan budaya Melayu, tetapi juga memperkokoh semangat ke-Islaman diantara kita,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Sulsel, kata Jufri, sangat mendukung segala inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh persatuan, serta memajukan kebudayaan dan peradaban Islam di Sulsel.

BACA JUGA  Cuaca Ekstrem, Wali Kota Makassar Pertimbangkan Opsi Libur Sekolah

Sementara itu, Ketua Umum DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus dalam sambutan dan arahannya mengatakan, budaya Melayu memang tak bisa dipisahkan dari Sulsel.

Kehadiran organisasi ini diharapkan menjadi wadah kita semua untuk berpikir dan bekerja demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

“Di sektor pendidikan, DMDI bisa mengirim mahasiswa ke luar negeri. Dan masih banyak yang bisa kita lakukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Said Aldi.

Pelantikan hari ini, kata Said, menjadi momentum menjadikan Sulsel pintu untuk hadirnya masyarakat Islam dari 28 negara menuju ke Sulsel, dan sebaliknya.

Usai pelantikan, pengurus yang baru dilantik kemudian mengabadikan momentum dengan foto bersama di Rujab Gubernur Sulsel dan juga foto bersama di depan Masjid 99 Kubah Makassar. (*)

BACA JUGA  Besok Makassar Gelar Porseni Korpri, Akham Namsum: Ajang Meningkatkan Semangat dan Kebersamaan ASN
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

PEMKOT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkot Makassar Ikuti Pelatihan Tugas dan Fungsi PPID

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik dengan menggelar pelatihan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup Pemkot Makassar.

Pelatihan ini berlangsung pada Rabu, 18 Desember 2024, di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Gedung Makassar Government Center (MGC) Lantai 7.

Pelatihan bertema “Mengenal Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPID Utama dan PPID Pelaksana” menghadirkan narasumber dari Tim Ahli dari Komisi Informasi PPID Utama, yakni Khaerul Mannan dan Muliadi Mau.

Dalam pemaparannya, Khaerul Mannan menjelaskan pentingnya membangun layanan informasi publik yang transparan dan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa informasi adalah kebutuhan mendasar warga negara, baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Bersiap Hadapi Bencana Hidrometeorologi

“Pemohon informasi harus menunjukkan identitas, baik sebagai individu maupun badan hukum. Jika informasi yang diminta tidak sesuai kriteria, badan publik berhak menolak memberikan informasi,” ungkap Khaerul.

Ia juga menjelaskan perbedaan peran antara PPID Utama dan PPID Pelaksana.

PPID Utama bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengonsolidasikan bahan informasi untuk publik, sedangkan PPID Pelaksana menjadi ujung tombak pelayanan informasi publik.

Sementara itu, Muliadi Mau menyoroti tugas inti PPID, yakni menyediakan, mendokumentasikan, melayani, serta mengamankan informasi publik.

“Pelayanan informasi publik harus tepat, cepat, dan sederhana. Untuk itu, PPID perlu menyusun SOP yang jelas dalam penyebaran informasi publik,” ujar Dosen Unhas ini.

Sementara menanggapi pertanyaan peserta terkait perbedaan humas dan PPID, ia menjelaskan bahwa humas dan PPID memiliki peran yang saling melengkapi.

BACA JUGA  Danny Pimpin Rakor Perdana Setelah Cuti Langsung Tancap Gas Perbaiki Sistem Pemerintahan yang Mandek

Humas berfungsi sebagai corong komunikasi pemerintah untuk membangun citra positif, sedangkan PPID fokus pada pengelolaan dan penyediaan informasi kepada masyarakat.

Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja PPID di lingkup Pemkot Makassar sehingga mampu memberikan layanan informasi publik yang optimal sesuai dengan aturan yang berlaku.

Puluhan peserta PPID Pelaksana dari berbagai OPD lingkup Kota Makassar juga turut hadir mengikuti pelatihan hingga selesai. (*)

Continue Reading

Trending